alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Pokir Rp 100 Miliar Belum Tereksekusi

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung parlemen yang beralamat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, kembali diterpa isu tak sedap. Hal itu menyusul rencana realisasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah didok kurang lebih Rp 100 miliar. Sejak April lalu hingga petang kemarin tak kunjung terealisasi.

BACA JUGA : Indonesia Siap Sambut Wisatawan dan Para Digital Nomad

Dana pokir ratusan miliar itu berangkat dari usulan 50 anggota dewan, memuat sejumlah program pembangunan Jember. Dari sekian paket yang diusulkan, mayoritas melekat pada Dinas PU Bina Marga Jember dan Dinas Cipta Karya Jember. Berupa proyek infrastruktur seperti jalan dan paving. Baru sekian persen yang dituangkan dalam bentuk program untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Belum terealisasinya dana pokir tersebut disinyalir ada transaksi rekanan penggarap proyek infrastruktur yang belum deal. Bahkan sempat mencuat isu ada rekanan titipan sejumlah politisi yang hendak ditunjuk untuk menggarap proyek pokir tersebut.

Menanggapi itu, sejumlah anggota dewan mulai angkat bicara. Dari Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana misalnya, yang mempertanyakan mengapa pokir belum juga terealisasi. Padahal sepengetahuannya, masalah rekanan sudah disepakati bahwa pekerjaan yang dilakukan CV itu diputar atau diacak, dari 50 anggota dewan yang mengajukan CV. “Pokir itu kami yang usulkan. Setelah itu, OPD yang mengerjakan. Kendalanya apa, kami belum tahu,” ungkap Agusta, kemarin (7/7).

Di sisi lain, Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam mengakui ada di antara anggota dewan yang menginginkan agar proyek dikerjakan oleh perusahaan tertentu. Sebab, pokir merupakan paket proyek yang dikemas dengan skema penunjukan langsung atau PL. “Memang ada rekanan yang dekat dengan dewan. Kemudian direkomendasikan ke dinas. Tapi, kan untuk menunjuk rekanan, dapat tidaknya kembali ke dinas. Sampai sekarang, pokir itu belum ada yang realisasi,” gerutunya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung parlemen yang beralamat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, kembali diterpa isu tak sedap. Hal itu menyusul rencana realisasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah didok kurang lebih Rp 100 miliar. Sejak April lalu hingga petang kemarin tak kunjung terealisasi.

BACA JUGA : Indonesia Siap Sambut Wisatawan dan Para Digital Nomad

Dana pokir ratusan miliar itu berangkat dari usulan 50 anggota dewan, memuat sejumlah program pembangunan Jember. Dari sekian paket yang diusulkan, mayoritas melekat pada Dinas PU Bina Marga Jember dan Dinas Cipta Karya Jember. Berupa proyek infrastruktur seperti jalan dan paving. Baru sekian persen yang dituangkan dalam bentuk program untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Belum terealisasinya dana pokir tersebut disinyalir ada transaksi rekanan penggarap proyek infrastruktur yang belum deal. Bahkan sempat mencuat isu ada rekanan titipan sejumlah politisi yang hendak ditunjuk untuk menggarap proyek pokir tersebut.

Menanggapi itu, sejumlah anggota dewan mulai angkat bicara. Dari Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana misalnya, yang mempertanyakan mengapa pokir belum juga terealisasi. Padahal sepengetahuannya, masalah rekanan sudah disepakati bahwa pekerjaan yang dilakukan CV itu diputar atau diacak, dari 50 anggota dewan yang mengajukan CV. “Pokir itu kami yang usulkan. Setelah itu, OPD yang mengerjakan. Kendalanya apa, kami belum tahu,” ungkap Agusta, kemarin (7/7).

Di sisi lain, Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam mengakui ada di antara anggota dewan yang menginginkan agar proyek dikerjakan oleh perusahaan tertentu. Sebab, pokir merupakan paket proyek yang dikemas dengan skema penunjukan langsung atau PL. “Memang ada rekanan yang dekat dengan dewan. Kemudian direkomendasikan ke dinas. Tapi, kan untuk menunjuk rekanan, dapat tidaknya kembali ke dinas. Sampai sekarang, pokir itu belum ada yang realisasi,” gerutunya.

SUMBERSARI, Radar Jember – Gedung parlemen yang beralamat di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, kembali diterpa isu tak sedap. Hal itu menyusul rencana realisasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah didok kurang lebih Rp 100 miliar. Sejak April lalu hingga petang kemarin tak kunjung terealisasi.

BACA JUGA : Indonesia Siap Sambut Wisatawan dan Para Digital Nomad

Dana pokir ratusan miliar itu berangkat dari usulan 50 anggota dewan, memuat sejumlah program pembangunan Jember. Dari sekian paket yang diusulkan, mayoritas melekat pada Dinas PU Bina Marga Jember dan Dinas Cipta Karya Jember. Berupa proyek infrastruktur seperti jalan dan paving. Baru sekian persen yang dituangkan dalam bentuk program untuk pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Belum terealisasinya dana pokir tersebut disinyalir ada transaksi rekanan penggarap proyek infrastruktur yang belum deal. Bahkan sempat mencuat isu ada rekanan titipan sejumlah politisi yang hendak ditunjuk untuk menggarap proyek pokir tersebut.

Menanggapi itu, sejumlah anggota dewan mulai angkat bicara. Dari Ketua Fraksi Pandekar Agusta Jaka Purwana misalnya, yang mempertanyakan mengapa pokir belum juga terealisasi. Padahal sepengetahuannya, masalah rekanan sudah disepakati bahwa pekerjaan yang dilakukan CV itu diputar atau diacak, dari 50 anggota dewan yang mengajukan CV. “Pokir itu kami yang usulkan. Setelah itu, OPD yang mengerjakan. Kendalanya apa, kami belum tahu,” ungkap Agusta, kemarin (7/7).

Di sisi lain, Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam mengakui ada di antara anggota dewan yang menginginkan agar proyek dikerjakan oleh perusahaan tertentu. Sebab, pokir merupakan paket proyek yang dikemas dengan skema penunjukan langsung atau PL. “Memang ada rekanan yang dekat dengan dewan. Kemudian direkomendasikan ke dinas. Tapi, kan untuk menunjuk rekanan, dapat tidaknya kembali ke dinas. Sampai sekarang, pokir itu belum ada yang realisasi,” gerutunya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/