30.2 C
Jember
Friday, 2 December 2022

Butuh Referensi Perda untuk Mengelola

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Persoalan penertiban tambak yang terus mencuat sejak beberapa hari terakhir memaksa pemerintah daerah bertindak tegas. Sebab, hingga bulan ini tambak-tambak di pesisir selatan Jember masih beroperasi, kendati mereka belum mengantongi izin.

Modus Menyunat Prakerja Diduga Masif

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, posisi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sempadan pantai memiliki porsi kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dan tegas pengelolaan sempadan pantai.

Mobile_AP_Rectangle 2

Muaranya, lanjut dia, agar pemasukan terhadap pendapatan daerah tetap ada dan melindungi para usaha tambak, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan atau pesisir pantai. “Kita perlu mencarikan win-win solution agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” pinta David, saat bertemu dengan pihak pemkab dan beberapa pengusaha tambak, (4/10).

Ia juga menyarankan pemerintah mencarikan referensi peraturan daerah (perda) untuk mengatur dan menertibkan wilayah sempadan pantai Jember selatan ini. “Karenanya, kami mengharapkan pemerintah mencarikan contoh perda pengelolaan sempadan ini. Di beberapa daerah seperti di Bali, itu pesisirnya dikelola dengan begitu baik dan tetap ada pemasukan ke pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi B Nyoman Aribowo saat itu juga menyarankan demikian. Menurut dia, referensi peraturan daerah dibutuhkan agar tidak lagi mengundang permasalahan baru di kemudian hari. Pihaknya juga sepakat dengan upaya penertiban sempadan pantai oleh pemerintah daerah hari ini, dilakukan untuk tujuan jangka panjang pula. “Kita mengharapkan soal tambak itu tidak mendatangkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu, perlu disiapkan pula dasar pengelolaannya yang jelas,” kata Nyoman.

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Maulana
Editor: Muchammad Ainul Budi

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Persoalan penertiban tambak yang terus mencuat sejak beberapa hari terakhir memaksa pemerintah daerah bertindak tegas. Sebab, hingga bulan ini tambak-tambak di pesisir selatan Jember masih beroperasi, kendati mereka belum mengantongi izin.

Modus Menyunat Prakerja Diduga Masif

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, posisi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sempadan pantai memiliki porsi kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dan tegas pengelolaan sempadan pantai.

Muaranya, lanjut dia, agar pemasukan terhadap pendapatan daerah tetap ada dan melindungi para usaha tambak, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan atau pesisir pantai. “Kita perlu mencarikan win-win solution agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” pinta David, saat bertemu dengan pihak pemkab dan beberapa pengusaha tambak, (4/10).

Ia juga menyarankan pemerintah mencarikan referensi peraturan daerah (perda) untuk mengatur dan menertibkan wilayah sempadan pantai Jember selatan ini. “Karenanya, kami mengharapkan pemerintah mencarikan contoh perda pengelolaan sempadan ini. Di beberapa daerah seperti di Bali, itu pesisirnya dikelola dengan begitu baik dan tetap ada pemasukan ke pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi B Nyoman Aribowo saat itu juga menyarankan demikian. Menurut dia, referensi peraturan daerah dibutuhkan agar tidak lagi mengundang permasalahan baru di kemudian hari. Pihaknya juga sepakat dengan upaya penertiban sempadan pantai oleh pemerintah daerah hari ini, dilakukan untuk tujuan jangka panjang pula. “Kita mengharapkan soal tambak itu tidak mendatangkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu, perlu disiapkan pula dasar pengelolaannya yang jelas,” kata Nyoman.

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Maulana
Editor: Muchammad Ainul Budi

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Persoalan penertiban tambak yang terus mencuat sejak beberapa hari terakhir memaksa pemerintah daerah bertindak tegas. Sebab, hingga bulan ini tambak-tambak di pesisir selatan Jember masih beroperasi, kendati mereka belum mengantongi izin.

Modus Menyunat Prakerja Diduga Masif

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengatakan, posisi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sempadan pantai memiliki porsi kewenangannya sendiri. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya regulasi yang mengatur dengan jelas dan tegas pengelolaan sempadan pantai.

Muaranya, lanjut dia, agar pemasukan terhadap pendapatan daerah tetap ada dan melindungi para usaha tambak, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan sempadan atau pesisir pantai. “Kita perlu mencarikan win-win solution agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” pinta David, saat bertemu dengan pihak pemkab dan beberapa pengusaha tambak, (4/10).

Ia juga menyarankan pemerintah mencarikan referensi peraturan daerah (perda) untuk mengatur dan menertibkan wilayah sempadan pantai Jember selatan ini. “Karenanya, kami mengharapkan pemerintah mencarikan contoh perda pengelolaan sempadan ini. Di beberapa daerah seperti di Bali, itu pesisirnya dikelola dengan begitu baik dan tetap ada pemasukan ke pemerintah,” bebernya.

Sementara itu, anggota Komisi B Nyoman Aribowo saat itu juga menyarankan demikian. Menurut dia, referensi peraturan daerah dibutuhkan agar tidak lagi mengundang permasalahan baru di kemudian hari. Pihaknya juga sepakat dengan upaya penertiban sempadan pantai oleh pemerintah daerah hari ini, dilakukan untuk tujuan jangka panjang pula. “Kita mengharapkan soal tambak itu tidak mendatangkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu, perlu disiapkan pula dasar pengelolaannya yang jelas,” kata Nyoman.

Jurnalis: Maulana
Fotografer: Maulana
Editor: Muchammad Ainul Budi

BERITA TERKINI

Atlet Bridge Jember Gacor di Kejurnas

Eksepsi Kades Klatakan Ditolak

Ancaman Resesi Jelang Akhir Tahun

Wajib Dibaca

/