alexametrics
23.4 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Kewenangan Merekrut ASN Terbatas

"Dalam proses seleksi PPPK, seharusnya pesertanya ya daerah itu sendiri.” Alfian Andri Wijaya Anggota DPRD Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perekrutan terhadap aparatur sipil negara (ASN), sepertinya belum ada perubahan. Meskipun pemerintah daerah masih diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan, namun untuk keseluruhan kuota dan kepesertaan yang ikut masih diatur oleh pusat.

Hal itu tertuang dalam amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa perekrutan karyawan harus memakai regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Anggota DPRD Jember Alfian Andri Wijaya menguraikan, kewenangan menyeleksi PPPK itu seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Sebab, dalam tujuan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu, agar ada pertanggungjawaban keuangan yang rasional, dalam memungut dan membelanjakan keuangan negara yang berada di daerah. “Sumber dana dari daerah itu merupakan uang dari rakyat melalui pungutan pajak di daerah tersebut,” bebernya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Oleh karenanya, lanjut Alfian, ketika daerah hanya dibebani pembiayaan menggaji PPPK tanpa kewenangan ikut serta menyeleksi, hal itu dinilai justru menyalahi semangat keadilan dan tujuan amanah UU tersebut. “Dalam proses seleksi PPPK, seharusnya pesertanya ya daerah itu sendiri. Bukan dibuka bebas untuk daerah lain. Jangan sampai daerah sendiri jadi penonton, sementara dari daerah lain yang masuk atau lolos,” sesal legislator Partai Gerindra ini.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perekrutan terhadap aparatur sipil negara (ASN), sepertinya belum ada perubahan. Meskipun pemerintah daerah masih diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan, namun untuk keseluruhan kuota dan kepesertaan yang ikut masih diatur oleh pusat.

Hal itu tertuang dalam amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa perekrutan karyawan harus memakai regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Anggota DPRD Jember Alfian Andri Wijaya menguraikan, kewenangan menyeleksi PPPK itu seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Sebab, dalam tujuan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu, agar ada pertanggungjawaban keuangan yang rasional, dalam memungut dan membelanjakan keuangan negara yang berada di daerah. “Sumber dana dari daerah itu merupakan uang dari rakyat melalui pungutan pajak di daerah tersebut,” bebernya.

Oleh karenanya, lanjut Alfian, ketika daerah hanya dibebani pembiayaan menggaji PPPK tanpa kewenangan ikut serta menyeleksi, hal itu dinilai justru menyalahi semangat keadilan dan tujuan amanah UU tersebut. “Dalam proses seleksi PPPK, seharusnya pesertanya ya daerah itu sendiri. Bukan dibuka bebas untuk daerah lain. Jangan sampai daerah sendiri jadi penonton, sementara dari daerah lain yang masuk atau lolos,” sesal legislator Partai Gerindra ini.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan perekrutan terhadap aparatur sipil negara (ASN), sepertinya belum ada perubahan. Meskipun pemerintah daerah masih diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan, namun untuk keseluruhan kuota dan kepesertaan yang ikut masih diatur oleh pusat.

Hal itu tertuang dalam amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa perekrutan karyawan harus memakai regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB). Baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Anggota DPRD Jember Alfian Andri Wijaya menguraikan, kewenangan menyeleksi PPPK itu seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Sebab, dalam tujuan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah itu, agar ada pertanggungjawaban keuangan yang rasional, dalam memungut dan membelanjakan keuangan negara yang berada di daerah. “Sumber dana dari daerah itu merupakan uang dari rakyat melalui pungutan pajak di daerah tersebut,” bebernya.

Oleh karenanya, lanjut Alfian, ketika daerah hanya dibebani pembiayaan menggaji PPPK tanpa kewenangan ikut serta menyeleksi, hal itu dinilai justru menyalahi semangat keadilan dan tujuan amanah UU tersebut. “Dalam proses seleksi PPPK, seharusnya pesertanya ya daerah itu sendiri. Bukan dibuka bebas untuk daerah lain. Jangan sampai daerah sendiri jadi penonton, sementara dari daerah lain yang masuk atau lolos,” sesal legislator Partai Gerindra ini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/