alexametrics
23.9 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

DKPP: Nama Bawaslu Harus Direhabilitasi

Sanksi Peringatan untuk KPU Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember sudah cukup lama berlalu. Namun, adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik baru dibacakan putusannya, kemarin (5/5).

Sidang putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilakukan secara daring. Pertama, putusan untuk KPU Jember yang dibacakan dan Bawaslu Jember menyusul kemudian. Pembacaan dilakukan bergantian oleh beberapa anggota dan Ketua DKPP Prof Muhammad.

DKPP menyebut, pengaduan Rico Nurfiansyah Ali dikabulkan sebagian. Yakni terkait dengan selisih surat suara atau kesalahan pencetakan formulir. Hal itu diperkuat dengan fakta yang diajukan pengadu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kendati ada selisih suara dan kesalahan cetak, DKPP menilai hal itu tidak mengandung unsur kesengajaan dari kelima anggota KPU Jember. DKPP pun mengabulkan sebagian pengaduan pengadu dan menilai KPU Jember melanggar kode etik. Untuk itu, DKPP memberi sanksi peringatan kepada seluruh anggota KPU Jember. “DKPP mengingatkan agar teradu lebih cermat ke depan,” kata Prof Muhammad.

Dalam hal yang dikecualikan, yakni dugaan adanya data bocor, DKPP menilai dugaan tersebut tidak terbukti di dalam sidang. Prof Muhammad pun meminta agar sanksi peringatan segera dilakukan oleh KPU RI dan diawasi Bawaslu RI.

Tak lama setelah putusan KPU Jember, DKPP juga membacakan putusan untuk Bawaslu Jember dengan pengadu yang sama. DKPP menilai, dugaan pelanggaran kode etik yang dialamatkan ke Bawaslu tidak terbukti. “Menolak seluruhnya pengaduan pengadu,” jelas Muhammad.

Meski begitu, DKPP mengingatkan agar Bawaslu Jember melakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan mengklarifikasi semua pihak. DKPP pun meminta agar nama baik Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka dan anggotanya direhabilitasi. “Paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” pungkas Muhammad.

Menanggapi putusan itu, Komisioner KPU Jember Andi Wasis menyebut, KPU Jember akan patuh terhadap putusan DKPP. “Keputusan DKPP adalah hal yang final. Maka kami akan patuh terhadap putusan itu,” katanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember sudah cukup lama berlalu. Namun, adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik baru dibacakan putusannya, kemarin (5/5).

Sidang putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilakukan secara daring. Pertama, putusan untuk KPU Jember yang dibacakan dan Bawaslu Jember menyusul kemudian. Pembacaan dilakukan bergantian oleh beberapa anggota dan Ketua DKPP Prof Muhammad.

DKPP menyebut, pengaduan Rico Nurfiansyah Ali dikabulkan sebagian. Yakni terkait dengan selisih surat suara atau kesalahan pencetakan formulir. Hal itu diperkuat dengan fakta yang diajukan pengadu.

Kendati ada selisih suara dan kesalahan cetak, DKPP menilai hal itu tidak mengandung unsur kesengajaan dari kelima anggota KPU Jember. DKPP pun mengabulkan sebagian pengaduan pengadu dan menilai KPU Jember melanggar kode etik. Untuk itu, DKPP memberi sanksi peringatan kepada seluruh anggota KPU Jember. “DKPP mengingatkan agar teradu lebih cermat ke depan,” kata Prof Muhammad.

Dalam hal yang dikecualikan, yakni dugaan adanya data bocor, DKPP menilai dugaan tersebut tidak terbukti di dalam sidang. Prof Muhammad pun meminta agar sanksi peringatan segera dilakukan oleh KPU RI dan diawasi Bawaslu RI.

Tak lama setelah putusan KPU Jember, DKPP juga membacakan putusan untuk Bawaslu Jember dengan pengadu yang sama. DKPP menilai, dugaan pelanggaran kode etik yang dialamatkan ke Bawaslu tidak terbukti. “Menolak seluruhnya pengaduan pengadu,” jelas Muhammad.

Meski begitu, DKPP mengingatkan agar Bawaslu Jember melakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan mengklarifikasi semua pihak. DKPP pun meminta agar nama baik Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka dan anggotanya direhabilitasi. “Paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” pungkas Muhammad.

Menanggapi putusan itu, Komisioner KPU Jember Andi Wasis menyebut, KPU Jember akan patuh terhadap putusan DKPP. “Keputusan DKPP adalah hal yang final. Maka kami akan patuh terhadap putusan itu,” katanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember sudah cukup lama berlalu. Namun, adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik baru dibacakan putusannya, kemarin (5/5).

Sidang putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dilakukan secara daring. Pertama, putusan untuk KPU Jember yang dibacakan dan Bawaslu Jember menyusul kemudian. Pembacaan dilakukan bergantian oleh beberapa anggota dan Ketua DKPP Prof Muhammad.

DKPP menyebut, pengaduan Rico Nurfiansyah Ali dikabulkan sebagian. Yakni terkait dengan selisih surat suara atau kesalahan pencetakan formulir. Hal itu diperkuat dengan fakta yang diajukan pengadu.

Kendati ada selisih suara dan kesalahan cetak, DKPP menilai hal itu tidak mengandung unsur kesengajaan dari kelima anggota KPU Jember. DKPP pun mengabulkan sebagian pengaduan pengadu dan menilai KPU Jember melanggar kode etik. Untuk itu, DKPP memberi sanksi peringatan kepada seluruh anggota KPU Jember. “DKPP mengingatkan agar teradu lebih cermat ke depan,” kata Prof Muhammad.

Dalam hal yang dikecualikan, yakni dugaan adanya data bocor, DKPP menilai dugaan tersebut tidak terbukti di dalam sidang. Prof Muhammad pun meminta agar sanksi peringatan segera dilakukan oleh KPU RI dan diawasi Bawaslu RI.

Tak lama setelah putusan KPU Jember, DKPP juga membacakan putusan untuk Bawaslu Jember dengan pengadu yang sama. DKPP menilai, dugaan pelanggaran kode etik yang dialamatkan ke Bawaslu tidak terbukti. “Menolak seluruhnya pengaduan pengadu,” jelas Muhammad.

Meski begitu, DKPP mengingatkan agar Bawaslu Jember melakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan mengklarifikasi semua pihak. DKPP pun meminta agar nama baik Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni Pusaka dan anggotanya direhabilitasi. “Paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” pungkas Muhammad.

Menanggapi putusan itu, Komisioner KPU Jember Andi Wasis menyebut, KPU Jember akan patuh terhadap putusan DKPP. “Keputusan DKPP adalah hal yang final. Maka kami akan patuh terhadap putusan itu,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/