Jaksa Akan Hadirkan Saksi Ahli

Terkait Masa Pengerjaan Proyek Manggisan

SURABAYA, RADARJEMBER.ID – Sidang lanjutan kasus Pasar Manggisan jilid dua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa (3/8) lalu, rupanya masih memiliki episode lagi. Kasi Intelijen Kejari Jember Agus Budiarto melalui Kasubsi Intel Kejari Jember Wahyu mengatakan, berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan oleh JPU Kejari Jember menyebutkan sejumlah rekanan terdakwa AS (Agus Salim), ada nama-nama yang terlibat dan menerima transferan uang dari AS sebesar Rp 3,25 miliar. Mulai dari (MHS) M Hadi Sakti, anak dan istri AS, ke Edhy Sandy, dan ke beberapa rekening lainnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam fakta persidangan, juga dihadirkan saksi atas nama Davin, tenaga pengawas lepas yang dipekerjakan oleh M Faris Nurhidayat, pegawai PT Maksi Solusi Engineering yang telah diputus dalam kasus Manggisan jilid pertama. Davin yang membuat progres pengerjaan proyek tersebut hingga Desember 2018. “Davin menerima gaji sepuluh juta dari Fariz, juga menerima gaji sekitar tiga juta dari AS,” sebutnya.

Kesaksian itu juga menyebutkan bahwa pada 2018, penyelesaiannya masih kurang 44 persen. Lalu, anggaran sebesar kurang lebih Rp 7,8 miliar itu dilaksanakan untuk selama 80 hari. Hal yang kemudian masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana dasar perhitungannya. Sebab, itu belum terpotong masa relokasi pedagang Manggisan yang memakan waktu sekitar dua hingga tiga pekan. “Kami ingin tahu bagaimana uang itu digarap 80 hari. Belum dipotong dengan masa relokasi. Sisa efektif otomatis 40 harian saja,” beber Suryono Pane, kuasa hukum AS.

Menurut dia, karena pembuktiannya ada di posisi JPU, maka hak JPU akan melakukan seperti apa. Namun, dia dan penasihat hukum MHS mengharap ke majelis hakim adanya dasar argumentasi saksi yang memutuskan masa pengerjaan dana selama 80 hari tersebut. “Ilmu apa yang dipakai, teori apa yang dipakai itu? Terus, dipotong relokasi itu sisa efektif 40 harian. Apalagi 40 hari Rp 8 miliar habis, itu juga tidak logis,” sebut Pane.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan di mana letak korupsinya. Sebab, pengerjaan telah 56 persen, dibayarkan 54 persen pada 2018. Lalu, pada Maret 2019 sudah mencapai 67 persen dan pada Juni 2019 sudah 80 persen. “Itu juga belum dibayarkan oleh pemerintah daerah, waktu itu,” sambungnya.