alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Agen Ditengarai Sunat Bantuan PKH

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

 

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

 

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

 

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

 

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Ada dugaan, aksi pungutan liar (pungli) itu tidak hanya pada satu KPM. Melainkan semua penerima dengan jumlah bervariasi. Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Jember, nilainya antara Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu per orang. Ada dua agen yang disebut melakukan pemotongan, yakni agen di Dusun Barat dan agen di Jalan Pattimura, Desa/Kecamatan Kalisat. “Pemotongan atau pungli sejenis itu sudah banyak terjadi. Kemarin itu baru yang kelihatan muncul,” terang Puput Indra S, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Jember.

Menurut Puput, memang ada permainan oknum yang memanfaatkan kepolosan KPM. Malah, dalam catatannya, kejadian seperti itu bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, yang rugi seluruh KPM,” jelasnya.

Ia juga menyebut, rentetan temuan serupa yang sempat terdata sejak beberapa bulan terakhir saja, sedikitnya terdapat sekitar 280 ribu KPM di Jember. Dari jumlah itu, masing-masing KPM menerima bantuan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Jika potongan setiap KPM Rp 10 ribu saja, maka jumlah akhirnya sangat fantastis, sekitar Rp 2,8 miliar. “Artinya, memang ini ada permainan. Dan hal seperti ini sudah lama, tapi cenderung dibiarkan. Sehingga terjadi lagi. Berulang-ulang,” ulasnya.

Pihaknya sendiri selama ini sudah beberapa kali berkirim surat ke berbagai pihak untuk memutus permainan oknum itu. Sebab, meski nilai pemotongan per KPM itu kecil, namun kejadiannya sangat masif dan tersebar. Sehingga kalau diakumulasikan, kerugian yang ditimbulkan juga besar.

 

Polisi Diminta Turun Tangan

Hal serupa juga dijelaskan Ketua Paguyuban Asosiasi Pendamping Program Keluarga Harapan (APPKH) Jember Firman. Menurut dia, permainan oknum agen itu tidak boleh dibiarkan. Dan harus diusut sampai ke ranah hukum karena kasusnya memang pungli.

Ia menilai, pencairan bantuan di Jember yang mewajibkan melalui agen yang sudah ditunjuk itu turut memicu adanya pungli tersebut. Akibatnya, mau tidak mau, KPM harus mencairkan ke agen karena tidak bisa mencairkan langsung ke bank. “Jadi, KPM itu bukan rela. Tapi memang tidak ada jalan lain. Di sinilah unsur pemerasan itu terpenuhi,” bebernya.

Seharusnya, kata Firman, hal seperti itu tidak perlu terjadi. Bank dan agennya belum menunjukkan komitmen pelayanan yang transparan. “Titik tekannya pada kesungguhan pihak penyalur bansos untuk menyalurkan secara fair, melayani, dan transparan,” jelasnya.

 

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/