alexametrics
25.2C
Jember
Tuesday, 9 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

Berembuk atau Berebut Kue OPD?

Video Rapat Partai Pengusung Hendy-Firjaun Bocor ke Publik

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Video diskusi pengurus partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) viral di media sosial. Gara-garanya, obrolan pertemuan itu membahas jatah jabatan di ranah eksekutif. Benarkah Partai Nasdem, Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Demokrat saling berebut kue politik pascakemenangan?

Dalam sebuah video yang beredar, terdapat potongan pembahasan tentang kue politik. Politisi paling disorot adalah Anwari, Sekretaris Partai Gerindra. Selain itu, ada Agusta Jaka Purwana, anggota dewan dari Demokrat yang juga membahas kue politik. Potongan video inilah yang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat sehingga muncul dugaan perebutan jatah kursi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Video pertemuan partai Koalisi Membangun Jember ini jika disimak dengan cermat, justru mengarah pada penyelamatan koalisi demi mengawal kelangsungan kepemimpinan Hendy-Firjaun. Namun demikian, jika sepotong-sepotong, kesimpulan yang diambil adalah terjadinya perebutan jatah kursi OPD. Video ini pun bermuara pada kepercayaan partai pengusung kepada bupati dan wabup terpilih untuk mengatur tatanan di tubuh pemerintahan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Anwari. Pria ini menjadi orang terlama memegang mikrofon dalam video itu. Menurut Anwari, obrolan kue politik untuk menyikapi banyaknya klaim pahlawan kesiangan alias menyikapi orang-orang yang merasa paling berjasa atas kemenangan Hendy-Firjaun.

Diskusi terkait itu, kata Anwari, sejatinya untuk meneguhkan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Membangun Jember. Pembahasan itu menyikapi munculnya klaim-klaim yang merasa paling berjasa. “Tujuannya agar partai pengusung tidak masuk dalam ranah eksekutif. Karena penempatan pejabat di tubuh pemerintahan sepenuhnya hak bupati dan wabup terpilih,” papar Anwari.

Dia berkata, diskusi tersebut bertujuan untuk membendung klaim tersebut. Termasuk untuk meneguhkan koalisi partai pengusung agar tidak pecah di tengah jalan. Dengan begitu, partai pengusung akan tetap melakukan pengawalan hingga kepemimpinan Hendy-Firjaun selesai. “Jadi, ini untuk menyikapi klaim-klaim yang merasa paling berjasa. Karena, setelah Hendy-Firjaun menang, banyak yang mengklaim paling berjasa,” ucapnya.

Diskusi rutin partai pengusung itu pun membahas posisi partai politik agar tetap menjadi kontrol yang baik bagi kepemimpinan Hendy-Firjaun. Dengan kata lain, partai pengusung juga akan mengingatkan Hendy-Firjaun, apabila ada kebijakan yang kurang tepat nantinya. “Jadi, ini agar fungsi anggota dewan tetap pada tiga hal, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Cara mengawalnya juga tetap menggunakan tiga fungsi dewan tersebut,” beber Anwari.

Terpisah, Agusta Jaka Purwana, yang juga terlibat dalam video pembahasan kue politik itu, menyebutkan, video yang beredar telah dipotong dan dipelintir. “Video itu sengaja dipotong dan disebarkan, sehingga image di luar menjadi bagi-bagi jatah kursi OPD. Padahal, kami berdiskusi bagaimana jika ada yang meminta jatah itu,” katanya.

Menyikapi kemungkinan permintaan jatah kursi OPD atau hal lain dari partai pengusung atau dari luar, menurut Agusta, semua partai pengusung sepakat untuk mengabdikan diri demi pembangunan di Jember. Untuk urusan birokrasi, sepenuhnya menjadi hak prerogatif bupati dan wabup terpilih. “Dengan demikian, bupati dan wabup terpilih, harus tetap menempatkan ASN (di OPD-OPD, Red) sesuai dengan kapasitas dan skill-nya. Itu pun aturan-aturannya juga sudah jelas,” katanya.

Kesepakatan untuk mengawal penuh Hendy-Firjaun bukan saja di tubuh pemerintahan yang berbasis ASN. Akan tetapi, semua partai pengusung juga menyerahkan sepenuhnya untuk melakukan pengaturan dan penempatan orang-orang potensial di dua BUMD yang dimiliki Pemkab Jember. “Kami akan mengawal agar penempatan-penempatan itu sesuai dengan kapasitas dan skill orang-orangnya. Jangan sampai, orang yang hebat di dunia pertanian, ditugaskan untuk mengurus rumah sakit. Pengawalan partai pengusung akan tetap profesional,” ungkap Agusta.

Pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal, juga menyikapi viralnya video yang beredar di media sosial tersebut. Dalam obrolan juga tidak ada yang mengarah pada pembagian kue politik atau bagi-bagi jatah kursi OPD. “Saya melihat, obrolan dalam video itu bukan minta jatah. Tetapi, ini satu proses yang ditunjukkan partai pengusung untuk mengawal terpilihnya Hendy-Firjaun,” katanya.

Iqbal menyebut, obrolan para pengurus partai pengusung merupakan proses untuk mengawal Hendy-Firjaun agar ke depan tidak terjadi ketertutupan informasi. Untuk itu, mereka melakukan pembahasan agar eksekutif berjalan beriringan dengan legislatif. “Saya melihat, itu upaya agar partai pengusung tidak pecah dan tidak ditinggal begitu saja oleh bupati dan wabup terpilih. Karena, jika sampai ada yang ditinggal, maka insiden lima tahun terakhir akan terulang,” ucapnya.

Mantan aktivis 98 ini menyebut, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya. Meski tidak sama, namun dalam penyiapan kepemimpinan, maka penataan birokrasi di tubuh pemkab tetap harus dilakukan agar kerja bupati dan wabup terpilih bisa lebih nyaman dan beriringan. “Dalam dinamika, menjelang pergantian kabinet setelah pilpres, itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Penataan birokrasi di tingkat daerah juga merupakan hal yang biasa,” cetusnya.

Lebih jauh, Iqbal mengungkapkan, kalaupun partai politik pengusung menyodorkan masukan terhadap tatanan organisasi, hal itu juga tidak menjadi persoalan sepanjang tetap berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku. “Masukan dari partai pengusung bukan persoalan. Hal terpenting, bupati maupun DPRD tetap pada prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi harus tetap dikedepankan karena pengisian jabatan di OPD-OPD sudah ada koridor peraturannya,” jelas Iqbal.

Video yang sempat viral itu pun, dari kacamata komunikasi politik, menurut Iqbal, lebih kepada pemecahan masalah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. “Saya melihatnya, partai pengusung berprinsip agar tidak terjadi kebuntuan politik dan agar ada normalisasi birokrasi. Karena selama lima tahun terakhir komunikasi eksekutif dan legislatif sangat buruk dan partai pengusung tidak menginginkan itu,” pungkasnya.

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Video diskusi pengurus partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) viral di media sosial. Gara-garanya, obrolan pertemuan itu membahas jatah jabatan di ranah eksekutif. Benarkah Partai Nasdem, Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Demokrat saling berebut kue politik pascakemenangan?

Dalam sebuah video yang beredar, terdapat potongan pembahasan tentang kue politik. Politisi paling disorot adalah Anwari, Sekretaris Partai Gerindra. Selain itu, ada Agusta Jaka Purwana, anggota dewan dari Demokrat yang juga membahas kue politik. Potongan video inilah yang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat sehingga muncul dugaan perebutan jatah kursi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Video pertemuan partai Koalisi Membangun Jember ini jika disimak dengan cermat, justru mengarah pada penyelamatan koalisi demi mengawal kelangsungan kepemimpinan Hendy-Firjaun. Namun demikian, jika sepotong-sepotong, kesimpulan yang diambil adalah terjadinya perebutan jatah kursi OPD. Video ini pun bermuara pada kepercayaan partai pengusung kepada bupati dan wabup terpilih untuk mengatur tatanan di tubuh pemerintahan.

Mobile_AP_Half Page

Guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Anwari. Pria ini menjadi orang terlama memegang mikrofon dalam video itu. Menurut Anwari, obrolan kue politik untuk menyikapi banyaknya klaim pahlawan kesiangan alias menyikapi orang-orang yang merasa paling berjasa atas kemenangan Hendy-Firjaun.

Diskusi terkait itu, kata Anwari, sejatinya untuk meneguhkan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Membangun Jember. Pembahasan itu menyikapi munculnya klaim-klaim yang merasa paling berjasa. “Tujuannya agar partai pengusung tidak masuk dalam ranah eksekutif. Karena penempatan pejabat di tubuh pemerintahan sepenuhnya hak bupati dan wabup terpilih,” papar Anwari.

Dia berkata, diskusi tersebut bertujuan untuk membendung klaim tersebut. Termasuk untuk meneguhkan koalisi partai pengusung agar tidak pecah di tengah jalan. Dengan begitu, partai pengusung akan tetap melakukan pengawalan hingga kepemimpinan Hendy-Firjaun selesai. “Jadi, ini untuk menyikapi klaim-klaim yang merasa paling berjasa. Karena, setelah Hendy-Firjaun menang, banyak yang mengklaim paling berjasa,” ucapnya.

Diskusi rutin partai pengusung itu pun membahas posisi partai politik agar tetap menjadi kontrol yang baik bagi kepemimpinan Hendy-Firjaun. Dengan kata lain, partai pengusung juga akan mengingatkan Hendy-Firjaun, apabila ada kebijakan yang kurang tepat nantinya. “Jadi, ini agar fungsi anggota dewan tetap pada tiga hal, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Cara mengawalnya juga tetap menggunakan tiga fungsi dewan tersebut,” beber Anwari.

Terpisah, Agusta Jaka Purwana, yang juga terlibat dalam video pembahasan kue politik itu, menyebutkan, video yang beredar telah dipotong dan dipelintir. “Video itu sengaja dipotong dan disebarkan, sehingga image di luar menjadi bagi-bagi jatah kursi OPD. Padahal, kami berdiskusi bagaimana jika ada yang meminta jatah itu,” katanya.

Menyikapi kemungkinan permintaan jatah kursi OPD atau hal lain dari partai pengusung atau dari luar, menurut Agusta, semua partai pengusung sepakat untuk mengabdikan diri demi pembangunan di Jember. Untuk urusan birokrasi, sepenuhnya menjadi hak prerogatif bupati dan wabup terpilih. “Dengan demikian, bupati dan wabup terpilih, harus tetap menempatkan ASN (di OPD-OPD, Red) sesuai dengan kapasitas dan skill-nya. Itu pun aturan-aturannya juga sudah jelas,” katanya.

Kesepakatan untuk mengawal penuh Hendy-Firjaun bukan saja di tubuh pemerintahan yang berbasis ASN. Akan tetapi, semua partai pengusung juga menyerahkan sepenuhnya untuk melakukan pengaturan dan penempatan orang-orang potensial di dua BUMD yang dimiliki Pemkab Jember. “Kami akan mengawal agar penempatan-penempatan itu sesuai dengan kapasitas dan skill orang-orangnya. Jangan sampai, orang yang hebat di dunia pertanian, ditugaskan untuk mengurus rumah sakit. Pengawalan partai pengusung akan tetap profesional,” ungkap Agusta.

Pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal, juga menyikapi viralnya video yang beredar di media sosial tersebut. Dalam obrolan juga tidak ada yang mengarah pada pembagian kue politik atau bagi-bagi jatah kursi OPD. “Saya melihat, obrolan dalam video itu bukan minta jatah. Tetapi, ini satu proses yang ditunjukkan partai pengusung untuk mengawal terpilihnya Hendy-Firjaun,” katanya.

Iqbal menyebut, obrolan para pengurus partai pengusung merupakan proses untuk mengawal Hendy-Firjaun agar ke depan tidak terjadi ketertutupan informasi. Untuk itu, mereka melakukan pembahasan agar eksekutif berjalan beriringan dengan legislatif. “Saya melihat, itu upaya agar partai pengusung tidak pecah dan tidak ditinggal begitu saja oleh bupati dan wabup terpilih. Karena, jika sampai ada yang ditinggal, maka insiden lima tahun terakhir akan terulang,” ucapnya.

Mantan aktivis 98 ini menyebut, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya. Meski tidak sama, namun dalam penyiapan kepemimpinan, maka penataan birokrasi di tubuh pemkab tetap harus dilakukan agar kerja bupati dan wabup terpilih bisa lebih nyaman dan beriringan. “Dalam dinamika, menjelang pergantian kabinet setelah pilpres, itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Penataan birokrasi di tingkat daerah juga merupakan hal yang biasa,” cetusnya.

Lebih jauh, Iqbal mengungkapkan, kalaupun partai politik pengusung menyodorkan masukan terhadap tatanan organisasi, hal itu juga tidak menjadi persoalan sepanjang tetap berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku. “Masukan dari partai pengusung bukan persoalan. Hal terpenting, bupati maupun DPRD tetap pada prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi harus tetap dikedepankan karena pengisian jabatan di OPD-OPD sudah ada koridor peraturannya,” jelas Iqbal.

Video yang sempat viral itu pun, dari kacamata komunikasi politik, menurut Iqbal, lebih kepada pemecahan masalah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. “Saya melihatnya, partai pengusung berprinsip agar tidak terjadi kebuntuan politik dan agar ada normalisasi birokrasi. Karena selama lima tahun terakhir komunikasi eksekutif dan legislatif sangat buruk dan partai pengusung tidak menginginkan itu,” pungkasnya.

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Video diskusi pengurus partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Firjaun) viral di media sosial. Gara-garanya, obrolan pertemuan itu membahas jatah jabatan di ranah eksekutif. Benarkah Partai Nasdem, Gerindra, PKS, PPP, dan Partai Demokrat saling berebut kue politik pascakemenangan?

Dalam sebuah video yang beredar, terdapat potongan pembahasan tentang kue politik. Politisi paling disorot adalah Anwari, Sekretaris Partai Gerindra. Selain itu, ada Agusta Jaka Purwana, anggota dewan dari Demokrat yang juga membahas kue politik. Potongan video inilah yang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat sehingga muncul dugaan perebutan jatah kursi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Video pertemuan partai Koalisi Membangun Jember ini jika disimak dengan cermat, justru mengarah pada penyelamatan koalisi demi mengawal kelangsungan kepemimpinan Hendy-Firjaun. Namun demikian, jika sepotong-sepotong, kesimpulan yang diambil adalah terjadinya perebutan jatah kursi OPD. Video ini pun bermuara pada kepercayaan partai pengusung kepada bupati dan wabup terpilih untuk mengatur tatanan di tubuh pemerintahan.

Guna memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasinya kepada Anwari. Pria ini menjadi orang terlama memegang mikrofon dalam video itu. Menurut Anwari, obrolan kue politik untuk menyikapi banyaknya klaim pahlawan kesiangan alias menyikapi orang-orang yang merasa paling berjasa atas kemenangan Hendy-Firjaun.

Diskusi terkait itu, kata Anwari, sejatinya untuk meneguhkan partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Membangun Jember. Pembahasan itu menyikapi munculnya klaim-klaim yang merasa paling berjasa. “Tujuannya agar partai pengusung tidak masuk dalam ranah eksekutif. Karena penempatan pejabat di tubuh pemerintahan sepenuhnya hak bupati dan wabup terpilih,” papar Anwari.

Dia berkata, diskusi tersebut bertujuan untuk membendung klaim tersebut. Termasuk untuk meneguhkan koalisi partai pengusung agar tidak pecah di tengah jalan. Dengan begitu, partai pengusung akan tetap melakukan pengawalan hingga kepemimpinan Hendy-Firjaun selesai. “Jadi, ini untuk menyikapi klaim-klaim yang merasa paling berjasa. Karena, setelah Hendy-Firjaun menang, banyak yang mengklaim paling berjasa,” ucapnya.

Diskusi rutin partai pengusung itu pun membahas posisi partai politik agar tetap menjadi kontrol yang baik bagi kepemimpinan Hendy-Firjaun. Dengan kata lain, partai pengusung juga akan mengingatkan Hendy-Firjaun, apabila ada kebijakan yang kurang tepat nantinya. “Jadi, ini agar fungsi anggota dewan tetap pada tiga hal, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Cara mengawalnya juga tetap menggunakan tiga fungsi dewan tersebut,” beber Anwari.

Terpisah, Agusta Jaka Purwana, yang juga terlibat dalam video pembahasan kue politik itu, menyebutkan, video yang beredar telah dipotong dan dipelintir. “Video itu sengaja dipotong dan disebarkan, sehingga image di luar menjadi bagi-bagi jatah kursi OPD. Padahal, kami berdiskusi bagaimana jika ada yang meminta jatah itu,” katanya.

Menyikapi kemungkinan permintaan jatah kursi OPD atau hal lain dari partai pengusung atau dari luar, menurut Agusta, semua partai pengusung sepakat untuk mengabdikan diri demi pembangunan di Jember. Untuk urusan birokrasi, sepenuhnya menjadi hak prerogatif bupati dan wabup terpilih. “Dengan demikian, bupati dan wabup terpilih, harus tetap menempatkan ASN (di OPD-OPD, Red) sesuai dengan kapasitas dan skill-nya. Itu pun aturan-aturannya juga sudah jelas,” katanya.

Kesepakatan untuk mengawal penuh Hendy-Firjaun bukan saja di tubuh pemerintahan yang berbasis ASN. Akan tetapi, semua partai pengusung juga menyerahkan sepenuhnya untuk melakukan pengaturan dan penempatan orang-orang potensial di dua BUMD yang dimiliki Pemkab Jember. “Kami akan mengawal agar penempatan-penempatan itu sesuai dengan kapasitas dan skill orang-orangnya. Jangan sampai, orang yang hebat di dunia pertanian, ditugaskan untuk mengurus rumah sakit. Pengawalan partai pengusung akan tetap profesional,” ungkap Agusta.

Pengamat komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Muhammad Iqbal, juga menyikapi viralnya video yang beredar di media sosial tersebut. Dalam obrolan juga tidak ada yang mengarah pada pembagian kue politik atau bagi-bagi jatah kursi OPD. “Saya melihat, obrolan dalam video itu bukan minta jatah. Tetapi, ini satu proses yang ditunjukkan partai pengusung untuk mengawal terpilihnya Hendy-Firjaun,” katanya.

Iqbal menyebut, obrolan para pengurus partai pengusung merupakan proses untuk mengawal Hendy-Firjaun agar ke depan tidak terjadi ketertutupan informasi. Untuk itu, mereka melakukan pembahasan agar eksekutif berjalan beriringan dengan legislatif. “Saya melihat, itu upaya agar partai pengusung tidak pecah dan tidak ditinggal begitu saja oleh bupati dan wabup terpilih. Karena, jika sampai ada yang ditinggal, maka insiden lima tahun terakhir akan terulang,” ucapnya.

Mantan aktivis 98 ini menyebut, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya. Meski tidak sama, namun dalam penyiapan kepemimpinan, maka penataan birokrasi di tubuh pemkab tetap harus dilakukan agar kerja bupati dan wabup terpilih bisa lebih nyaman dan beriringan. “Dalam dinamika, menjelang pergantian kabinet setelah pilpres, itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Penataan birokrasi di tingkat daerah juga merupakan hal yang biasa,” cetusnya.

Lebih jauh, Iqbal mengungkapkan, kalaupun partai politik pengusung menyodorkan masukan terhadap tatanan organisasi, hal itu juga tidak menjadi persoalan sepanjang tetap berjalan pada koridor peraturan hukum yang berlaku. “Masukan dari partai pengusung bukan persoalan. Hal terpenting, bupati maupun DPRD tetap pada prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi harus tetap dikedepankan karena pengisian jabatan di OPD-OPD sudah ada koridor peraturannya,” jelas Iqbal.

Video yang sempat viral itu pun, dari kacamata komunikasi politik, menurut Iqbal, lebih kepada pemecahan masalah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. “Saya melihatnya, partai pengusung berprinsip agar tidak terjadi kebuntuan politik dan agar ada normalisasi birokrasi. Karena selama lima tahun terakhir komunikasi eksekutif dan legislatif sangat buruk dan partai pengusung tidak menginginkan itu,” pungkasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2