Catatan PKB dan PDIP untuk HSGF

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID– Dua tahun kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH MB Firjaun Barlaman, telah diperingati dengan beragam cara. Mulai dari bersuara di sosial media, sampai dengan melakukan aksi turun jalan.

Wakil rakyat di parlemen Jember pun tak ingin ketinggalan. Mereka memiliki beragam catatan dan penilaian tersendiri, selama dua tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Hendy Siswanto dan Gus Firjaun atau HSGF ini. Salah satunya datang dari partai non pengusung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Mohammad Hafidi mengungkapkan, ketika memasuki satu tahun masa pemerintahannya, HSGF telah melakukan keputusan spektakuler, menggeber megaproyek infrastruktur perbaikan jalan melalui skema tahun jamak atau multiyears. Proyek itu menelan setengah triliun lebih dari dua tahun APBD Jember. “Proyek itu sekarang bisa dirasakan dalam upaya pemulihan ekonomi, okelah. Karena ekonomi menjadi modal dasar dari semua kegiatan kita,” jelasnya.

Hafidi melanjutkan, ketika telah memasuki dua tahun kepemimpinan HSGF, hal-hal yang terkait urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi fokus mitra kerja di Komisi D, dinilainya patut menjadi perhatian lebih.

Legislator yang juga mengetuai Komisi D ini menguraikan, dua sektor penting itu merupakan layanan dasar di masyarakat. Meski selama dua tahun HSGF sudah melakukan serangkaian program untuk mendukung pemenuhan dua layanan dasar itu, namun hal itu dinilai perlu terus ditingkatkan. “Seperti Jember Kueren, layanan kesehatan gratis di kelas tiga bermodal KTP, ini bagus dan spektakuler. Tinggal yang pendidikan ini, harus lebih spektakuler lagi,” katanya.

Politisi yang juga pengasuh di sebuah lembaga pendidikan di Pakusari ini meminta HSGF juga meningkatkan program-program yang mendukung untuk pendidikan. Seperti penyaluran beasiswa, atau program-program untuk lembaga formal maupun non formal seperti pesantren. Terlebih, pemerintah telah menguatkan dengan regulasinya. “Jangan sampai berkurang kalau untuk pendidikan, harus terus ditambah kalau perlu,” harapnya.

Dan kini di sisa akhir pemerintahan, lanjut Hafidi, HSGF juga perlu menseriusi persoalan penanganan stunting yang sempat carut-marut lantaran perbedaan data penanganan. Ia mengapresiasi langkah bupati yang seketika bergerak cepat kala mengetahui stunting Jember tertinggi di Jawa Timur. “Di sisa akhir periode kepemimpinan ini, persoalan stunting itu bisa lebih diseriusi. Tinggal bupati mau apa tidak,” paparnya.

Catatan tak jauh berbeda juga datang dari Partai non pengusung lainnya, yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, selama dua tahun kepemimpinan HSGF, sebenarnya ada sederet permasalahan masih krusial tak tersentuh. “Seperti soal pertanian, bicara soal pupuk untuk petani, sampai sekarang belum diketahui apa wujudnya,” papar pria yang akrab disapa Ipung tersebut.

Tak sampai di situ, Ipung juga menilai persoalan serupa mengenai penyediaan lapangan kerja dan pengangguran. Menurut Ipung, sejak awal Bupati telah berkomitmen untuk menekan angka pengangguran. Namun hal itu dinilai juga belum ada wujudnya. “Yang katanya akan mengangkat tenaga outsourcing itu, sampai sejauh ini juga belum ada kejelasan,” bebernya.

Selain soal lapangan kerja, pengangguran dan pertanian, Ipung juga mengungkapkan, sejak awal kepemimpinan HSGF, bansos untuk para guru ngaji di Jember yang berjumlah puluhan ribu, baru menerima satu kali. Hal itu dinilai disayangkan.

Politisi yang duduk di Sekretaris Komisi D itu menambahkan, kini, memasuki tahun ketiga kepemimpinan HSGF, Bupati dan wakil bupati perlu mempertahankan apa yang sudah dicapai dan wajib melanjutkan program-program yang belum maksimal. “Di tahun ketiga ini kami ingin terus mendorong bupati, bagaimana terus meningkatkan program-program yang sebelumnya belum optimal, sebagaimana komitmen awal dan visi-misi Bupati,” pungkasnya. (mau/nur)

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID– Dua tahun kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH MB Firjaun Barlaman, telah diperingati dengan beragam cara. Mulai dari bersuara di sosial media, sampai dengan melakukan aksi turun jalan.

Wakil rakyat di parlemen Jember pun tak ingin ketinggalan. Mereka memiliki beragam catatan dan penilaian tersendiri, selama dua tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Hendy Siswanto dan Gus Firjaun atau HSGF ini. Salah satunya datang dari partai non pengusung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Mohammad Hafidi mengungkapkan, ketika memasuki satu tahun masa pemerintahannya, HSGF telah melakukan keputusan spektakuler, menggeber megaproyek infrastruktur perbaikan jalan melalui skema tahun jamak atau multiyears. Proyek itu menelan setengah triliun lebih dari dua tahun APBD Jember. “Proyek itu sekarang bisa dirasakan dalam upaya pemulihan ekonomi, okelah. Karena ekonomi menjadi modal dasar dari semua kegiatan kita,” jelasnya.

Hafidi melanjutkan, ketika telah memasuki dua tahun kepemimpinan HSGF, hal-hal yang terkait urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi fokus mitra kerja di Komisi D, dinilainya patut menjadi perhatian lebih.

Legislator yang juga mengetuai Komisi D ini menguraikan, dua sektor penting itu merupakan layanan dasar di masyarakat. Meski selama dua tahun HSGF sudah melakukan serangkaian program untuk mendukung pemenuhan dua layanan dasar itu, namun hal itu dinilai perlu terus ditingkatkan. “Seperti Jember Kueren, layanan kesehatan gratis di kelas tiga bermodal KTP, ini bagus dan spektakuler. Tinggal yang pendidikan ini, harus lebih spektakuler lagi,” katanya.

Politisi yang juga pengasuh di sebuah lembaga pendidikan di Pakusari ini meminta HSGF juga meningkatkan program-program yang mendukung untuk pendidikan. Seperti penyaluran beasiswa, atau program-program untuk lembaga formal maupun non formal seperti pesantren. Terlebih, pemerintah telah menguatkan dengan regulasinya. “Jangan sampai berkurang kalau untuk pendidikan, harus terus ditambah kalau perlu,” harapnya.

Dan kini di sisa akhir pemerintahan, lanjut Hafidi, HSGF juga perlu menseriusi persoalan penanganan stunting yang sempat carut-marut lantaran perbedaan data penanganan. Ia mengapresiasi langkah bupati yang seketika bergerak cepat kala mengetahui stunting Jember tertinggi di Jawa Timur. “Di sisa akhir periode kepemimpinan ini, persoalan stunting itu bisa lebih diseriusi. Tinggal bupati mau apa tidak,” paparnya.

Catatan tak jauh berbeda juga datang dari Partai non pengusung lainnya, yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, selama dua tahun kepemimpinan HSGF, sebenarnya ada sederet permasalahan masih krusial tak tersentuh. “Seperti soal pertanian, bicara soal pupuk untuk petani, sampai sekarang belum diketahui apa wujudnya,” papar pria yang akrab disapa Ipung tersebut.

Tak sampai di situ, Ipung juga menilai persoalan serupa mengenai penyediaan lapangan kerja dan pengangguran. Menurut Ipung, sejak awal Bupati telah berkomitmen untuk menekan angka pengangguran. Namun hal itu dinilai juga belum ada wujudnya. “Yang katanya akan mengangkat tenaga outsourcing itu, sampai sejauh ini juga belum ada kejelasan,” bebernya.

Selain soal lapangan kerja, pengangguran dan pertanian, Ipung juga mengungkapkan, sejak awal kepemimpinan HSGF, bansos untuk para guru ngaji di Jember yang berjumlah puluhan ribu, baru menerima satu kali. Hal itu dinilai disayangkan.

Politisi yang duduk di Sekretaris Komisi D itu menambahkan, kini, memasuki tahun ketiga kepemimpinan HSGF, Bupati dan wakil bupati perlu mempertahankan apa yang sudah dicapai dan wajib melanjutkan program-program yang belum maksimal. “Di tahun ketiga ini kami ingin terus mendorong bupati, bagaimana terus meningkatkan program-program yang sebelumnya belum optimal, sebagaimana komitmen awal dan visi-misi Bupati,” pungkasnya. (mau/nur)

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID– Dua tahun kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati KH MB Firjaun Barlaman, telah diperingati dengan beragam cara. Mulai dari bersuara di sosial media, sampai dengan melakukan aksi turun jalan.

Wakil rakyat di parlemen Jember pun tak ingin ketinggalan. Mereka memiliki beragam catatan dan penilaian tersendiri, selama dua tahun kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Hendy Siswanto dan Gus Firjaun atau HSGF ini. Salah satunya datang dari partai non pengusung yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Fraksi PKB DPRD Jember Mohammad Hafidi mengungkapkan, ketika memasuki satu tahun masa pemerintahannya, HSGF telah melakukan keputusan spektakuler, menggeber megaproyek infrastruktur perbaikan jalan melalui skema tahun jamak atau multiyears. Proyek itu menelan setengah triliun lebih dari dua tahun APBD Jember. “Proyek itu sekarang bisa dirasakan dalam upaya pemulihan ekonomi, okelah. Karena ekonomi menjadi modal dasar dari semua kegiatan kita,” jelasnya.

Hafidi melanjutkan, ketika telah memasuki dua tahun kepemimpinan HSGF, hal-hal yang terkait urusan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang menjadi fokus mitra kerja di Komisi D, dinilainya patut menjadi perhatian lebih.

Legislator yang juga mengetuai Komisi D ini menguraikan, dua sektor penting itu merupakan layanan dasar di masyarakat. Meski selama dua tahun HSGF sudah melakukan serangkaian program untuk mendukung pemenuhan dua layanan dasar itu, namun hal itu dinilai perlu terus ditingkatkan. “Seperti Jember Kueren, layanan kesehatan gratis di kelas tiga bermodal KTP, ini bagus dan spektakuler. Tinggal yang pendidikan ini, harus lebih spektakuler lagi,” katanya.

Politisi yang juga pengasuh di sebuah lembaga pendidikan di Pakusari ini meminta HSGF juga meningkatkan program-program yang mendukung untuk pendidikan. Seperti penyaluran beasiswa, atau program-program untuk lembaga formal maupun non formal seperti pesantren. Terlebih, pemerintah telah menguatkan dengan regulasinya. “Jangan sampai berkurang kalau untuk pendidikan, harus terus ditambah kalau perlu,” harapnya.

Dan kini di sisa akhir pemerintahan, lanjut Hafidi, HSGF juga perlu menseriusi persoalan penanganan stunting yang sempat carut-marut lantaran perbedaan data penanganan. Ia mengapresiasi langkah bupati yang seketika bergerak cepat kala mengetahui stunting Jember tertinggi di Jawa Timur. “Di sisa akhir periode kepemimpinan ini, persoalan stunting itu bisa lebih diseriusi. Tinggal bupati mau apa tidak,” paparnya.

Catatan tak jauh berbeda juga datang dari Partai non pengusung lainnya, yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengatakan, selama dua tahun kepemimpinan HSGF, sebenarnya ada sederet permasalahan masih krusial tak tersentuh. “Seperti soal pertanian, bicara soal pupuk untuk petani, sampai sekarang belum diketahui apa wujudnya,” papar pria yang akrab disapa Ipung tersebut.

Tak sampai di situ, Ipung juga menilai persoalan serupa mengenai penyediaan lapangan kerja dan pengangguran. Menurut Ipung, sejak awal Bupati telah berkomitmen untuk menekan angka pengangguran. Namun hal itu dinilai juga belum ada wujudnya. “Yang katanya akan mengangkat tenaga outsourcing itu, sampai sejauh ini juga belum ada kejelasan,” bebernya.

Selain soal lapangan kerja, pengangguran dan pertanian, Ipung juga mengungkapkan, sejak awal kepemimpinan HSGF, bansos untuk para guru ngaji di Jember yang berjumlah puluhan ribu, baru menerima satu kali. Hal itu dinilai disayangkan.

Politisi yang duduk di Sekretaris Komisi D itu menambahkan, kini, memasuki tahun ketiga kepemimpinan HSGF, Bupati dan wakil bupati perlu mempertahankan apa yang sudah dicapai dan wajib melanjutkan program-program yang belum maksimal. “Di tahun ketiga ini kami ingin terus mendorong bupati, bagaimana terus meningkatkan program-program yang sebelumnya belum optimal, sebagaimana komitmen awal dan visi-misi Bupati,” pungkasnya. (mau/nur)