alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Di Balik Polemik SK Pemakaman Jenazah Covid-19 di Jember

Nilai Ada Cela di Birokrasi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEJUMLAH fraksi di gedung DPRD Jember juga menyikapi SK terkait honor pemakaman. Bahasa-bahasa kekecewaan banyak ditumpahkan, termasuk hal yang membanggakan. SK pemakaman diharapkan tidak terulang lagi, sehingga ke depan tidak ada perasaan warga Jember yang disakiti.

Politisi PKB, Hafidi, menyebut, honor Rp 70 juta lebih itu bukan semata kesalahan bupati. Lazim diketahui, kepanitiaan dan honor merupakan urusan teknis yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Apalagi dalam masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tidak ada istilah ‘desk SK’ atau pembahasan SK kegiatan dengan melibatkan bupati secara langsung,” katanya.

Honor pemakaman selayaknya diselesaikan para birokrat yang berpengalaman melayani publik selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya mempertimbangkan aspek etika dan moral. Alokasi itu pun tidak lepas dari kuasa pengguna anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bagian hukum sebagai kontrol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai lembaga yang mencairkan, dan Sekda Pemkab Jember sebagai panglima di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kenapa bisa lolos hingga mempermalukan bupati secara nasional? Kami melihat keanehan SK pemakaman Covid-19,” imbuh Hafidi. PKB pun merekomendasikan agar semua SK dievaluasi.

PKB mengingatkan kepada semua pihak bahwa pilkada sudah berakhir. “Jangan lagi ada intrik-intrik politik yang mengganggu proses perjalanan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman,” papar Hafidi. Atas permintaan maaf yang dilakukan Hendy, partainya mengapresiasi sebagai langkah yang positif.

Apresiasi serupa juga disampaikan Partai NasDem melalui Dannis Barlie Halim. Menurutnya, bupati berbesar hati bersedia menerima kritik. “Tentunya hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEJUMLAH fraksi di gedung DPRD Jember juga menyikapi SK terkait honor pemakaman. Bahasa-bahasa kekecewaan banyak ditumpahkan, termasuk hal yang membanggakan. SK pemakaman diharapkan tidak terulang lagi, sehingga ke depan tidak ada perasaan warga Jember yang disakiti.

Politisi PKB, Hafidi, menyebut, honor Rp 70 juta lebih itu bukan semata kesalahan bupati. Lazim diketahui, kepanitiaan dan honor merupakan urusan teknis yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Apalagi dalam masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tidak ada istilah ‘desk SK’ atau pembahasan SK kegiatan dengan melibatkan bupati secara langsung,” katanya.

Honor pemakaman selayaknya diselesaikan para birokrat yang berpengalaman melayani publik selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya mempertimbangkan aspek etika dan moral. Alokasi itu pun tidak lepas dari kuasa pengguna anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bagian hukum sebagai kontrol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai lembaga yang mencairkan, dan Sekda Pemkab Jember sebagai panglima di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kenapa bisa lolos hingga mempermalukan bupati secara nasional? Kami melihat keanehan SK pemakaman Covid-19,” imbuh Hafidi. PKB pun merekomendasikan agar semua SK dievaluasi.

PKB mengingatkan kepada semua pihak bahwa pilkada sudah berakhir. “Jangan lagi ada intrik-intrik politik yang mengganggu proses perjalanan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman,” papar Hafidi. Atas permintaan maaf yang dilakukan Hendy, partainya mengapresiasi sebagai langkah yang positif.

Apresiasi serupa juga disampaikan Partai NasDem melalui Dannis Barlie Halim. Menurutnya, bupati berbesar hati bersedia menerima kritik. “Tentunya hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEJUMLAH fraksi di gedung DPRD Jember juga menyikapi SK terkait honor pemakaman. Bahasa-bahasa kekecewaan banyak ditumpahkan, termasuk hal yang membanggakan. SK pemakaman diharapkan tidak terulang lagi, sehingga ke depan tidak ada perasaan warga Jember yang disakiti.

Politisi PKB, Hafidi, menyebut, honor Rp 70 juta lebih itu bukan semata kesalahan bupati. Lazim diketahui, kepanitiaan dan honor merupakan urusan teknis yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Apalagi dalam masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto tidak ada istilah ‘desk SK’ atau pembahasan SK kegiatan dengan melibatkan bupati secara langsung,” katanya.

Honor pemakaman selayaknya diselesaikan para birokrat yang berpengalaman melayani publik selama bertahun-tahun. Mereka seharusnya mempertimbangkan aspek etika dan moral. Alokasi itu pun tidak lepas dari kuasa pengguna anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bagian hukum sebagai kontrol, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai lembaga yang mencairkan, dan Sekda Pemkab Jember sebagai panglima di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kenapa bisa lolos hingga mempermalukan bupati secara nasional? Kami melihat keanehan SK pemakaman Covid-19,” imbuh Hafidi. PKB pun merekomendasikan agar semua SK dievaluasi.

PKB mengingatkan kepada semua pihak bahwa pilkada sudah berakhir. “Jangan lagi ada intrik-intrik politik yang mengganggu proses perjalanan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman,” papar Hafidi. Atas permintaan maaf yang dilakukan Hendy, partainya mengapresiasi sebagai langkah yang positif.

Apresiasi serupa juga disampaikan Partai NasDem melalui Dannis Barlie Halim. Menurutnya, bupati berbesar hati bersedia menerima kritik. “Tentunya hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/