alexametrics
22.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Dewan Segera Panggil DPMD Terkait Pilkades

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Mobile_AP_Rectangle 2

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Jika hal itu benar terjadi, maka desa terkait diminta untuk menggelar pembentukan pilkades ulang. Karenanya, sejumlah anggota DPRD Jember berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemarin (30/4).

“Hari ini (kemarin, Red) Komisi A ke Surabaya juga membahas pembentukan panitia pilkades yang dadakan,” kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (30/4).

Politisi PDIP itu menyebut, keberangkatan sejumlah anggota Komisi A ke Surabaya untuk konsultasi dengan DPMD Provinsi Jawa Timur. Titik tekan dari konsultasi itu adalah seluruh pembentukan panitia pilkades yang tidak memenuhi musdes harus diulang. “Semua tahapan harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan lain. Ada sejumlah desa yang mengadu ke Komisi A. Mereka menyebut, pembentukan tidak melalui musdes yang benar,” lanjut Tabroni.

Untuk itu, Komisi A berencana memanggil DPMD Pemkab Jember untuk memastikan keluhan-keluhan masyarakat yang masuk. “Jika ada pembentukan panitia pilkades tanpa prosedur yang benar, kami mendesak agar diulang,” bebernya.

Ditanya desa mana saja yang mengadu ke dewan, Tabroni menyebut, ada banyak desa yang melapor. Namun, dia enggan menyebutkan satu per satu. “Ada banyak, tetapi kami belum bisa buka desa mana saja. Kami akan sampaikan kepada DPMD, makanya akan dipanggil,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/