alexametrics
27.5 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Perlindungan Hukum Dinilai Lemah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/