alexametrics
20.9C
Jember
Wednesday, 21 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Perlindungan Hukum Dinilai Lemah

Mobile_AP_Top Banner
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

Sekadar informasi, rapat penyelarasan guna mempercepat penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggara Sementara (KUA PPAS) terus dilakukan antara dewan dan Pemkab Jember. Semua komisi juga telah menggelar rapat selama sehari kemarin. Seluruh program dan anggaran yang telah disepakati dipastikan akan mulus dalam pembahasan KUA PPAS. Namun, untuk anggaran yang belum selaras, bakal membutuhkan pembahasan yang lebih serius lagi.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -
Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Mobile_AP_Half Page

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

Sekadar informasi, rapat penyelarasan guna mempercepat penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggara Sementara (KUA PPAS) terus dilakukan antara dewan dan Pemkab Jember. Semua komisi juga telah menggelar rapat selama sehari kemarin. Seluruh program dan anggaran yang telah disepakati dipastikan akan mulus dalam pembahasan KUA PPAS. Namun, untuk anggaran yang belum selaras, bakal membutuhkan pembahasan yang lebih serius lagi.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Desktop_AP_Leaderboard 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, bantuan dana untuk perlindungan hukum bagi warga miskin hanya direncanakan Rp 250 juta. Padahal, dalam setahun ada ratusan bahkan ribuan warga yang berhadapan dengan hukum. “Perlindungan hukum dari segi bantuan dana masih sangat lemah. Untuk itu, perlu ada penambahan anggaran pada program ini,” kata Tabroni.

Politisi PDIP itu menyebut, jika bantuan hukum kepada satu warga dianggarkan Rp 5 juta, maka akan ada 50 orang saja yang mendapatkan bantuan hukum. “Sebaiknya kroscek di kepolisian atau pengadilan. Paling tidak, diambil sepuluh sampai 20 persen yang dianggarkan,” imbuhnya.

Lemahnya rencana pendanaan untuk bantuan hukum tersebut, menurutnya, akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar bisa dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, ada tambahan dana. Mengingat, warga miskin yang bermasalah dengan hukum tidak sedikit. “Bantuan hukum ini merupakan perlindungan dari pemerintah. Untuk itu, perlu sosialisasi agar dana yang disediakan bisa diakses oleh warga miskin,” ulasnya. Komisi A pun meminta agar realisasi pemberian dana bantuan hukum juga diatur sedemikian detail, sehingga warga yang mengakses hanya terbatas pada warga miskin.

Sementara itu, Plt Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo menyebut, rencana anggaran program bantuan hukum bagi warga miskin dikhawatirkan tidak terserap seperti beberapa tahun lalu. Namun, masukan dari komisi A nantinya akan dibahas kembali antara TAPD dan Banggar DPRD Jember.

Sekadar informasi, rapat penyelarasan guna mempercepat penyelesaian Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggara Sementara (KUA PPAS) terus dilakukan antara dewan dan Pemkab Jember. Semua komisi juga telah menggelar rapat selama sehari kemarin. Seluruh program dan anggaran yang telah disepakati dipastikan akan mulus dalam pembahasan KUA PPAS. Namun, untuk anggaran yang belum selaras, bakal membutuhkan pembahasan yang lebih serius lagi.

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERKINI

Desktop_AP_Half Page

Wajib Dibaca

Desktop_AP_Rectangle 2
×

Info!

Mau Langganan Koran, Info Iklan Cetak dan Iklan Online

×Info Langganan Koran