Politik

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Jember sudah cukup lama berlalu. Namun, adanya kasus dugaan pelanggaran kode etik baru dibacakan putusannya, kemarin (5/5).

Lagi-lagi dugaan pemotongan bantuan bagi warga miskin kembali terjadi. Ini setelah sebuah video pengakuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beredar. Dalam video yang diambil Sabtu (1/5) itu, salah seorang KPM bernama Junaida, warga Kalisat Utara, mengaku bahwa uang bantuan yang dia terima dipungut oleh agen penyalur.

Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang dilakukan mendadak menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur musyawarah desa (musdes). Hal itu pun membuat dewan mendapat banyak pengaduan dari masyarakat.

Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) resmi dijadwalkan pada 30 Agustus mendatang. Namun di balik itu, ada proses yang dinilai cukup dadakan. Yaitu tahapan pembentukan panitia pilkades digelar tanggal 30 April atau hari ini.

Skandal korupsi pembangunan Pasar Manggisan jilid II memasuki babak baru. Kini, dua tersangka yang merupakan pemilik perusahaan pemenang tender serta kuasa direkturnya telah menjalani serangkaian penyidikan. Mereka bakal menghadapi palu sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Ini setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyelesaikan berkas penyidikan, dan siap melakukan pelimpahan tahap dua, kemarin (21/4).

Rencana pembangunan di Jember tahun ini sepertinya tidak akan menyentuh pasar tradisional. Pun demikian dengan Pasar Manggisan di Kecamatan Tanggul yang mangkrak lantaran ulah koruptor. Akibatnya, pedagang harus tetap bertahan di pasar penampungan. Mereka menjadi korban.

Pemerintah Kabupaten Jember layak memberikan perlindungan hukum kepada warga secara maksimal. Sebab, salah satu program yang sampai saat ini dinilai masih lemah adalah soal perlindungan hukum. Pemkab belum sepenuhnya hadir membantu kaum papa yang tersandung masalah hukum. Hal ini bisa dilihat dari sisi besaran anggaran jika dibandingkan dengan banyaknya kasus hukum yang terjadi sepanjang tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ketiga digelar secara terbuka di Aula PB Sudirman, Selasa (30/3). Acara tersebut diikuti para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya. Selain itu, para perangkat kecamatan juga mengikutinya di kantor kecamatan masing-masing secara daring.

Kantor Balai Desa Wringinagung Kecamatan Jombang mendadak ramai didatangi sejumlah warga Kamis siang (25/3/2021). Mereka menuntut pihak Kepala Desa Wringinagung agar menyelesaikan polemik yang menyeret nama salah satu Kepala Dusun (Kasun) atas ulahnya yang dinilai serampangan mencopot jabatan seorang ketua RW dan digantikan yang baru.

Sikap PDIP yang mempersoalkan terjadinya dugaan mutasi pasca-pendemisioneran ratusan pejabat, masih menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan. Jika sebelumnya PKB, Nasdem, dan Gerindra telah menyampaikan pendapatnya, kali ini PAN dan Demokrat angkat bicara.