alexametrics
30.5 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Bantuan Rutin Pemkab Selayaknya Serap Beras dari Hasil Petani, Setuju ?

Hasil Panen Tak Sebesar Perjuangan Tani

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Hari Tani Nasional (HTN) di Indonesia telah ditetapkan sejak 24 September 1963 lalu. Namun, pada tanggal yang sama, hanya sebagian kecil orang yang memperingati atau merayakannya. Hal tersebut tentu menyimpan banyak teka-teki, sehingga HTN belum dirayakan oleh semua petani.

Kehidupan mayoritas petani di Indonesia sejauh ini memang fluktuatif. Petani dengan lahan luas dan alat-alat yang canggih, rata-rata lebih sejahtera dibanding petani yang masih mengandalkan otot alias belum modern. Terlepas dari perbedaan petani modern maupun yang masih jadul, hasil pertanian tetap harus diperhatikan.

Pada saat petani memulai tanam, biasanya ongkos menanam, perawatan, hingga panen cenderung mahal. Sementara, di saat panen tiba, harganya justru anjlok. Petani menjadi produsen yang tidak bisa menentukan harga jual produksinya sendiri. Mereka seperti terikat pada mekanisme pasar dan menjadi korban patgulipat para tengkulak dan pedagang. Pada posisi ini, seharusnya pemerintah hadir agar harga jual hasil panen tetap baik dan menguntungkan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Agar perjuangan petani sebanding dengan penghasilannya, maka pemerintah semestinya hadir di tengah mereka. Mulai dengan menyediakan akses permodalan, ketersediaan bibit dan pupuk yang terjangkau, serta memberi dukungan sarana dan alat produksi pertanian. Sebab, jasa petani tak bisa dientengkan. Selain sebagai pahlawan pangan, mereka juga menjadi penggerak ekonomi kawasan. Terbukti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember tertinggi masih di sektor pertanian.

Salah satu program yang dinilai berhasil mengerek harga produksi pertanian adalah pengadaan 1.000 ton beras untuk keperluan bantuan sosial (bansos). Bupati Jember Hendy Siswanto menginginkan dampak program itu mampu mengangkat harga gabah kering sawah (GKS) di tingkat petani secara signifikan. Meski target ini dianggap sukses, namun pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Sebab, program bansos yang berasal dari anggaran kabupaten tidak selalu ada.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyampaikan, program pembelian hasil panen seperti beras yang dibeli langsung dari petani layak dilanjutkan. “Bukan hanya terbatas pada bansos Covid-19 itu saja. Tetapi, program pemerintah yang lain yang berkaitan dengan hasil pertanian, sebisa mungkin beli langsung dari petani,” ucapnya.

Siswono menyebut, salah satu program pemerintah yang sudah berjalan sekian tahun lamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunas (BPNT). Apabila ke depan kedua program itu berasnya juga dibeli dari petani, maka harga hasil panen tidak dipermainkan tengkulak atau pedagang. “Pengadaan beras dari PKH dan BPNT sangat mungkin dibeli dari petani. Tinggal teknisnya saja yang dimatangkan,” cetusnya.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Hari Tani Nasional (HTN) di Indonesia telah ditetapkan sejak 24 September 1963 lalu. Namun, pada tanggal yang sama, hanya sebagian kecil orang yang memperingati atau merayakannya. Hal tersebut tentu menyimpan banyak teka-teki, sehingga HTN belum dirayakan oleh semua petani.

Kehidupan mayoritas petani di Indonesia sejauh ini memang fluktuatif. Petani dengan lahan luas dan alat-alat yang canggih, rata-rata lebih sejahtera dibanding petani yang masih mengandalkan otot alias belum modern. Terlepas dari perbedaan petani modern maupun yang masih jadul, hasil pertanian tetap harus diperhatikan.

Pada saat petani memulai tanam, biasanya ongkos menanam, perawatan, hingga panen cenderung mahal. Sementara, di saat panen tiba, harganya justru anjlok. Petani menjadi produsen yang tidak bisa menentukan harga jual produksinya sendiri. Mereka seperti terikat pada mekanisme pasar dan menjadi korban patgulipat para tengkulak dan pedagang. Pada posisi ini, seharusnya pemerintah hadir agar harga jual hasil panen tetap baik dan menguntungkan.

Agar perjuangan petani sebanding dengan penghasilannya, maka pemerintah semestinya hadir di tengah mereka. Mulai dengan menyediakan akses permodalan, ketersediaan bibit dan pupuk yang terjangkau, serta memberi dukungan sarana dan alat produksi pertanian. Sebab, jasa petani tak bisa dientengkan. Selain sebagai pahlawan pangan, mereka juga menjadi penggerak ekonomi kawasan. Terbukti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember tertinggi masih di sektor pertanian.

Salah satu program yang dinilai berhasil mengerek harga produksi pertanian adalah pengadaan 1.000 ton beras untuk keperluan bantuan sosial (bansos). Bupati Jember Hendy Siswanto menginginkan dampak program itu mampu mengangkat harga gabah kering sawah (GKS) di tingkat petani secara signifikan. Meski target ini dianggap sukses, namun pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Sebab, program bansos yang berasal dari anggaran kabupaten tidak selalu ada.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyampaikan, program pembelian hasil panen seperti beras yang dibeli langsung dari petani layak dilanjutkan. “Bukan hanya terbatas pada bansos Covid-19 itu saja. Tetapi, program pemerintah yang lain yang berkaitan dengan hasil pertanian, sebisa mungkin beli langsung dari petani,” ucapnya.

Siswono menyebut, salah satu program pemerintah yang sudah berjalan sekian tahun lamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunas (BPNT). Apabila ke depan kedua program itu berasnya juga dibeli dari petani, maka harga hasil panen tidak dipermainkan tengkulak atau pedagang. “Pengadaan beras dari PKH dan BPNT sangat mungkin dibeli dari petani. Tinggal teknisnya saja yang dimatangkan,” cetusnya.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Hari Tani Nasional (HTN) di Indonesia telah ditetapkan sejak 24 September 1963 lalu. Namun, pada tanggal yang sama, hanya sebagian kecil orang yang memperingati atau merayakannya. Hal tersebut tentu menyimpan banyak teka-teki, sehingga HTN belum dirayakan oleh semua petani.

Kehidupan mayoritas petani di Indonesia sejauh ini memang fluktuatif. Petani dengan lahan luas dan alat-alat yang canggih, rata-rata lebih sejahtera dibanding petani yang masih mengandalkan otot alias belum modern. Terlepas dari perbedaan petani modern maupun yang masih jadul, hasil pertanian tetap harus diperhatikan.

Pada saat petani memulai tanam, biasanya ongkos menanam, perawatan, hingga panen cenderung mahal. Sementara, di saat panen tiba, harganya justru anjlok. Petani menjadi produsen yang tidak bisa menentukan harga jual produksinya sendiri. Mereka seperti terikat pada mekanisme pasar dan menjadi korban patgulipat para tengkulak dan pedagang. Pada posisi ini, seharusnya pemerintah hadir agar harga jual hasil panen tetap baik dan menguntungkan.

Agar perjuangan petani sebanding dengan penghasilannya, maka pemerintah semestinya hadir di tengah mereka. Mulai dengan menyediakan akses permodalan, ketersediaan bibit dan pupuk yang terjangkau, serta memberi dukungan sarana dan alat produksi pertanian. Sebab, jasa petani tak bisa dientengkan. Selain sebagai pahlawan pangan, mereka juga menjadi penggerak ekonomi kawasan. Terbukti, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember tertinggi masih di sektor pertanian.

Salah satu program yang dinilai berhasil mengerek harga produksi pertanian adalah pengadaan 1.000 ton beras untuk keperluan bantuan sosial (bansos). Bupati Jember Hendy Siswanto menginginkan dampak program itu mampu mengangkat harga gabah kering sawah (GKS) di tingkat petani secara signifikan. Meski target ini dianggap sukses, namun pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Sebab, program bansos yang berasal dari anggaran kabupaten tidak selalu ada.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono menyampaikan, program pembelian hasil panen seperti beras yang dibeli langsung dari petani layak dilanjutkan. “Bukan hanya terbatas pada bansos Covid-19 itu saja. Tetapi, program pemerintah yang lain yang berkaitan dengan hasil pertanian, sebisa mungkin beli langsung dari petani,” ucapnya.

Siswono menyebut, salah satu program pemerintah yang sudah berjalan sekian tahun lamanya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemerintah Non Tunas (BPNT). Apabila ke depan kedua program itu berasnya juga dibeli dari petani, maka harga hasil panen tidak dipermainkan tengkulak atau pedagang. “Pengadaan beras dari PKH dan BPNT sangat mungkin dibeli dari petani. Tinggal teknisnya saja yang dimatangkan,” cetusnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/