28.7 C
Jember
Tuesday, 21 March 2023

Tingkatkan Produksi, Jangan Andalkan Impor

Petani Butuh Alsintan untuk Pascapanen

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana impor 1 juta ton beras pada 2021 oleh pemerintah juga menjadi perhatian anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, ketika berkunjung ke Jember, menyatakan bahwa lebih baik meningkatkan produksi daripada impor beras.

Dalam kegiatan bimtek peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Hotel Aston Jember, kemarin (19/3), Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. “Selain memasok kebutuhan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar,” ucapnya.

Apalagi pada saat krisis, termasuk akibat pandemi Covid-19 ini, pertanian menjadi benteng pertahanan bangsa. Artinya, bila pertanian terus berproduksi, maka kebutuhan makanan masyarakat tetap terpenuhi. Bahkan, lewat pertanian juga, Indonesia bisa menjaga kehormatannya. Karena itu, kata dia, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton beras tersebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Tahan impor dan menaikkan produksi,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, setiap tahun Indonesia selalu berselisih soal impor beras. Pria yang pernah menjabat Menteri Perdagangan tersebut menambahkan, perlu memilah persoalan pangan termasuk beras. Mulai dari hulu ke hilir. Dia juga mengingatkan bahwa sekarang nasib petani berada di tengah para pengambil keputusan. “Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka, maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, Charles Meikyansyah menambahkan, penolakan rencana impor besar 1 juta ton tersebut lantaran melihat cadangan beras masih mencukupi. “Sampai empat lima bulan ke depan, beras masih mencukupi,” paparnya. Apalagi, pada periode Maret-April merupakan waktunya panen raya di Jawa. Terlebih lagi, semua provinsi di Jawa adalah lumbung pangan nasional.

Charles pun meminta agar impor beras tersebut dikaji ulang. Apalagi, rencana impor beras itu juga mematahkan semangat petani untuk mengejar produktivitasnya. Berbicara produktivitas, tambah dia, petani juga perlu sentuhan teknologi dan alat mesin pertanian (alsintan).

Walau Jember beberapa tahun lalu sempat menolak bantuan alsintan dari pemerintah pusat, Charles akan memastikan Jember masuk prioritas bantuan. “Tidak hanya alsintan, tapi semuanya kami siapkan. Sebab, sudah bekerja sama dengan bupati, Menteri Pertanian, dan dirjen di bawahnya,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro menitikberatkan tentang persoalan pupuk subsidi yang dianggap sulit untuk mendapatkannya. “Aturannya rumit untuk membeli pupuk subsidi sekarang,” jelasnya. Selain juga perlu pengaturan tata niaga pertanian. Sehingga, ada kepastian pasar dan harga di tingkat petani.

Sementara itu, untuk alsintan, menurut Jumantoro, yang diperlukan petani Jember bukan alsintan pengolahan tanah. Sebab, jumlahnya sudah banyak. Namun, yang diperlukan adalah alsintan untuk panen dan pascapanen. Harapannya, produksi pertanian memiliki nilai tambah dari tambahan hasil teknologi tersebut. “Jadi, petani tidak hanya jual gabah, tapi sudah beras,” pungkasnya.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, sekitar dua tahun lalu, penolakan Pemkab Jember terhadap bantuan alsintan dari Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat memang pernah terjadi. Kala itu, medio 2019 lalu, pemkab menampik bantuan alsintan dari Pemprov Jatim. Begitu pula dengan awal 2020 lalu, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian lewat Anggota DPR RI juga kembali ditolak.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana impor 1 juta ton beras pada 2021 oleh pemerintah juga menjadi perhatian anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, ketika berkunjung ke Jember, menyatakan bahwa lebih baik meningkatkan produksi daripada impor beras.

Dalam kegiatan bimtek peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Hotel Aston Jember, kemarin (19/3), Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. “Selain memasok kebutuhan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar,” ucapnya.

Apalagi pada saat krisis, termasuk akibat pandemi Covid-19 ini, pertanian menjadi benteng pertahanan bangsa. Artinya, bila pertanian terus berproduksi, maka kebutuhan makanan masyarakat tetap terpenuhi. Bahkan, lewat pertanian juga, Indonesia bisa menjaga kehormatannya. Karena itu, kata dia, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton beras tersebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Tahan impor dan menaikkan produksi,” ujarnya.

Menurut dia, setiap tahun Indonesia selalu berselisih soal impor beras. Pria yang pernah menjabat Menteri Perdagangan tersebut menambahkan, perlu memilah persoalan pangan termasuk beras. Mulai dari hulu ke hilir. Dia juga mengingatkan bahwa sekarang nasib petani berada di tengah para pengambil keputusan. “Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka, maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, Charles Meikyansyah menambahkan, penolakan rencana impor besar 1 juta ton tersebut lantaran melihat cadangan beras masih mencukupi. “Sampai empat lima bulan ke depan, beras masih mencukupi,” paparnya. Apalagi, pada periode Maret-April merupakan waktunya panen raya di Jawa. Terlebih lagi, semua provinsi di Jawa adalah lumbung pangan nasional.

Charles pun meminta agar impor beras tersebut dikaji ulang. Apalagi, rencana impor beras itu juga mematahkan semangat petani untuk mengejar produktivitasnya. Berbicara produktivitas, tambah dia, petani juga perlu sentuhan teknologi dan alat mesin pertanian (alsintan).

Walau Jember beberapa tahun lalu sempat menolak bantuan alsintan dari pemerintah pusat, Charles akan memastikan Jember masuk prioritas bantuan. “Tidak hanya alsintan, tapi semuanya kami siapkan. Sebab, sudah bekerja sama dengan bupati, Menteri Pertanian, dan dirjen di bawahnya,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro menitikberatkan tentang persoalan pupuk subsidi yang dianggap sulit untuk mendapatkannya. “Aturannya rumit untuk membeli pupuk subsidi sekarang,” jelasnya. Selain juga perlu pengaturan tata niaga pertanian. Sehingga, ada kepastian pasar dan harga di tingkat petani.

Sementara itu, untuk alsintan, menurut Jumantoro, yang diperlukan petani Jember bukan alsintan pengolahan tanah. Sebab, jumlahnya sudah banyak. Namun, yang diperlukan adalah alsintan untuk panen dan pascapanen. Harapannya, produksi pertanian memiliki nilai tambah dari tambahan hasil teknologi tersebut. “Jadi, petani tidak hanya jual gabah, tapi sudah beras,” pungkasnya.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, sekitar dua tahun lalu, penolakan Pemkab Jember terhadap bantuan alsintan dari Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat memang pernah terjadi. Kala itu, medio 2019 lalu, pemkab menampik bantuan alsintan dari Pemprov Jatim. Begitu pula dengan awal 2020 lalu, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian lewat Anggota DPR RI juga kembali ditolak.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana impor 1 juta ton beras pada 2021 oleh pemerintah juga menjadi perhatian anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, ketika berkunjung ke Jember, menyatakan bahwa lebih baik meningkatkan produksi daripada impor beras.

Dalam kegiatan bimtek peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Hotel Aston Jember, kemarin (19/3), Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. “Selain memasok kebutuhan pangan, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar,” ucapnya.

Apalagi pada saat krisis, termasuk akibat pandemi Covid-19 ini, pertanian menjadi benteng pertahanan bangsa. Artinya, bila pertanian terus berproduksi, maka kebutuhan makanan masyarakat tetap terpenuhi. Bahkan, lewat pertanian juga, Indonesia bisa menjaga kehormatannya. Karena itu, kata dia, rencana impor beras sebanyak 1 juta ton beras tersebut, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Tahan impor dan menaikkan produksi,” ujarnya.

Menurut dia, setiap tahun Indonesia selalu berselisih soal impor beras. Pria yang pernah menjabat Menteri Perdagangan tersebut menambahkan, perlu memilah persoalan pangan termasuk beras. Mulai dari hulu ke hilir. Dia juga mengingatkan bahwa sekarang nasib petani berada di tengah para pengambil keputusan. “Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka, maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, Charles Meikyansyah menambahkan, penolakan rencana impor besar 1 juta ton tersebut lantaran melihat cadangan beras masih mencukupi. “Sampai empat lima bulan ke depan, beras masih mencukupi,” paparnya. Apalagi, pada periode Maret-April merupakan waktunya panen raya di Jawa. Terlebih lagi, semua provinsi di Jawa adalah lumbung pangan nasional.

Charles pun meminta agar impor beras tersebut dikaji ulang. Apalagi, rencana impor beras itu juga mematahkan semangat petani untuk mengejar produktivitasnya. Berbicara produktivitas, tambah dia, petani juga perlu sentuhan teknologi dan alat mesin pertanian (alsintan).

Walau Jember beberapa tahun lalu sempat menolak bantuan alsintan dari pemerintah pusat, Charles akan memastikan Jember masuk prioritas bantuan. “Tidak hanya alsintan, tapi semuanya kami siapkan. Sebab, sudah bekerja sama dengan bupati, Menteri Pertanian, dan dirjen di bawahnya,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro menitikberatkan tentang persoalan pupuk subsidi yang dianggap sulit untuk mendapatkannya. “Aturannya rumit untuk membeli pupuk subsidi sekarang,” jelasnya. Selain juga perlu pengaturan tata niaga pertanian. Sehingga, ada kepastian pasar dan harga di tingkat petani.

Sementara itu, untuk alsintan, menurut Jumantoro, yang diperlukan petani Jember bukan alsintan pengolahan tanah. Sebab, jumlahnya sudah banyak. Namun, yang diperlukan adalah alsintan untuk panen dan pascapanen. Harapannya, produksi pertanian memiliki nilai tambah dari tambahan hasil teknologi tersebut. “Jadi, petani tidak hanya jual gabah, tapi sudah beras,” pungkasnya.

Catatan Jawa Pos Radar Jember, sekitar dua tahun lalu, penolakan Pemkab Jember terhadap bantuan alsintan dari Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat memang pernah terjadi. Kala itu, medio 2019 lalu, pemkab menampik bantuan alsintan dari Pemprov Jatim. Begitu pula dengan awal 2020 lalu, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian lewat Anggota DPR RI juga kembali ditolak.

 

 

Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca