alexametrics
21.3 C
Jember
Monday, 23 May 2022

Pelanggar IPAL Bisa Ditindak

DLH Bakal Evaluasi Keberadaan Tambak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kawasan jalur lintas selatan (JLS) memang sudah lama menjadi daya tarik bagi pengusaha atau investor. Tak heran, di sepanjang JLS tersebut banyak berdiri usaha tambak. Misalnya di kawasan Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Catatan Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA), sedikitnya terdapat delapan tempat pengolahan tambak. Namun, itu baru di sekitar Gumukmas saja. Jika sampai ke timur sekitar Puger, atau ke barat daerah Paseban, Kencong, bisa jadi angkanya jauh lebih banyak.

Namun, tambak-tambak yang berdiri itu ditengarai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ketiadaan IPAL itu yang kerap menjadi keluhan warga setempat. Sebab, limbah dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses daur ulang. Hal ini yang dianggap sebagai musabab terjadinya pencemaran laut. Hingga berdampak terhadap ekosistem pantai maupun daratan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menanggapi kondisi ini, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso menegaskan, sebenarnya IPAL menjadi perkara wajib bagi pabrik atau perusahaan sebelum beroperasi. Bahkan, ia menyebut, jika sebuah usaha tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, maka seharusnya izin operasionalnya tidak bisa dikeluarkan. “Pada prinsipnya, IPAL itu persyaratan wajib sebuah usaha. Kalau tidak ada, maka perlu ditertibkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ketika menyangkut tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alam atau lingkungan, maka perusahan wajib memiliki izinnya. “Secara umum, kelengkapan dokumen pengelolaan limbah itu harus ada. Itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Pengelolaan Lingkungan,” bebernya.

Bahkan tak hanya soal IPAL, Heru mengungkapkan, keberadaan dokumen pendukung lainnya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan sejenisnya, juga wajib dimiliki. Jika tidak atau belum dijalankan, maka pabrik atau perusahaan seharusnya tidak boleh beroperasi. “Ketentuannya memang seperti itu. Harus dilengkapi dulu, karena itu kewajibannya,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/3).

Kendati aturannya sudah ada, namun Heru belum mengetahui pasti seperti apa aktivitas pabrik pengolahan tambak di sekitar kawasan JLS, utamanya kawasan Gumukmas, yang dikeluhkan masyarakat setempat. Sebab, dirinya baru beberapa hari saja menjabat di DLH Jember. Kendati begitu, Heru menegaskan, pihaknya bakal melakukan banyak pembenahan. Termasuk mengevaluasi dan mengecek sendiri keberadaan pengolahan tambak tersebut. “Pada prinsipnya sama. Apa pun yang tidak taat aturan dan ketentuan yang ada, maka perlu dilakukan penindakan,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur LPR KuaSA Muhammad Nur Wahid menjelaskan, keberadaan tambak di sekitar Gumukmas memang masalahnya kompleks. Ia menyebut, dari persoalan IPAL, sampai mengarah pada ancaman serius terhadap ekosistem pantai dan darat. Seperti hilangnya habitat penyu, tergerusnya sempadan pantai, hilangnya tameng alami penahan pasang, dan lain-lain.

Namun, terkhusus soal limbah tambak, Wahid mengatakan, memang mencengangkan. Dalam kajiannya, beberapa perusahaan atau pabrik tambak ada yang memang sengaja membuang limbahnya ke dua tempat. Di rawa-rawa dan ke laut. Padahal, di rawa itulah yang menjadi tempat pengolahan tambak tradisional milik warga yang memanfaatkan sumber airnya dari rawa. “Kalau limbah itu dibuang ke rawa, jelas daerah itu tercemar. Alga banyak mati, airnya tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Wahid menjelaskan, sebenarnya ketentuan pengolahan kawasan sempadan pantai selatan sudah tertuang dalam amanat Perda Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku dari tahun 2015 sampai 2035 mendatang. Dalam beberapa pasal, seperti pasal 36 ayat 13, poin A, B, dan C, disebutkan adanya perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai selatan, pesisir, dari kerusakan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai untuk mempertahankan nilai ekologi untuk pariwisata dan penelitian. Sekaligus penyediaan sistem informasi kebencanaan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kawasan jalur lintas selatan (JLS) memang sudah lama menjadi daya tarik bagi pengusaha atau investor. Tak heran, di sepanjang JLS tersebut banyak berdiri usaha tambak. Misalnya di kawasan Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Catatan Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA), sedikitnya terdapat delapan tempat pengolahan tambak. Namun, itu baru di sekitar Gumukmas saja. Jika sampai ke timur sekitar Puger, atau ke barat daerah Paseban, Kencong, bisa jadi angkanya jauh lebih banyak.

Namun, tambak-tambak yang berdiri itu ditengarai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ketiadaan IPAL itu yang kerap menjadi keluhan warga setempat. Sebab, limbah dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses daur ulang. Hal ini yang dianggap sebagai musabab terjadinya pencemaran laut. Hingga berdampak terhadap ekosistem pantai maupun daratan.

Menanggapi kondisi ini, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso menegaskan, sebenarnya IPAL menjadi perkara wajib bagi pabrik atau perusahaan sebelum beroperasi. Bahkan, ia menyebut, jika sebuah usaha tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, maka seharusnya izin operasionalnya tidak bisa dikeluarkan. “Pada prinsipnya, IPAL itu persyaratan wajib sebuah usaha. Kalau tidak ada, maka perlu ditertibkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ketika menyangkut tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alam atau lingkungan, maka perusahan wajib memiliki izinnya. “Secara umum, kelengkapan dokumen pengelolaan limbah itu harus ada. Itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Pengelolaan Lingkungan,” bebernya.

Bahkan tak hanya soal IPAL, Heru mengungkapkan, keberadaan dokumen pendukung lainnya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan sejenisnya, juga wajib dimiliki. Jika tidak atau belum dijalankan, maka pabrik atau perusahaan seharusnya tidak boleh beroperasi. “Ketentuannya memang seperti itu. Harus dilengkapi dulu, karena itu kewajibannya,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/3).

Kendati aturannya sudah ada, namun Heru belum mengetahui pasti seperti apa aktivitas pabrik pengolahan tambak di sekitar kawasan JLS, utamanya kawasan Gumukmas, yang dikeluhkan masyarakat setempat. Sebab, dirinya baru beberapa hari saja menjabat di DLH Jember. Kendati begitu, Heru menegaskan, pihaknya bakal melakukan banyak pembenahan. Termasuk mengevaluasi dan mengecek sendiri keberadaan pengolahan tambak tersebut. “Pada prinsipnya sama. Apa pun yang tidak taat aturan dan ketentuan yang ada, maka perlu dilakukan penindakan,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur LPR KuaSA Muhammad Nur Wahid menjelaskan, keberadaan tambak di sekitar Gumukmas memang masalahnya kompleks. Ia menyebut, dari persoalan IPAL, sampai mengarah pada ancaman serius terhadap ekosistem pantai dan darat. Seperti hilangnya habitat penyu, tergerusnya sempadan pantai, hilangnya tameng alami penahan pasang, dan lain-lain.

Namun, terkhusus soal limbah tambak, Wahid mengatakan, memang mencengangkan. Dalam kajiannya, beberapa perusahaan atau pabrik tambak ada yang memang sengaja membuang limbahnya ke dua tempat. Di rawa-rawa dan ke laut. Padahal, di rawa itulah yang menjadi tempat pengolahan tambak tradisional milik warga yang memanfaatkan sumber airnya dari rawa. “Kalau limbah itu dibuang ke rawa, jelas daerah itu tercemar. Alga banyak mati, airnya tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Wahid menjelaskan, sebenarnya ketentuan pengolahan kawasan sempadan pantai selatan sudah tertuang dalam amanat Perda Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku dari tahun 2015 sampai 2035 mendatang. Dalam beberapa pasal, seperti pasal 36 ayat 13, poin A, B, dan C, disebutkan adanya perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai selatan, pesisir, dari kerusakan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai untuk mempertahankan nilai ekologi untuk pariwisata dan penelitian. Sekaligus penyediaan sistem informasi kebencanaan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kawasan jalur lintas selatan (JLS) memang sudah lama menjadi daya tarik bagi pengusaha atau investor. Tak heran, di sepanjang JLS tersebut banyak berdiri usaha tambak. Misalnya di kawasan Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Catatan Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA), sedikitnya terdapat delapan tempat pengolahan tambak. Namun, itu baru di sekitar Gumukmas saja. Jika sampai ke timur sekitar Puger, atau ke barat daerah Paseban, Kencong, bisa jadi angkanya jauh lebih banyak.

Namun, tambak-tambak yang berdiri itu ditengarai belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Ketiadaan IPAL itu yang kerap menjadi keluhan warga setempat. Sebab, limbah dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses daur ulang. Hal ini yang dianggap sebagai musabab terjadinya pencemaran laut. Hingga berdampak terhadap ekosistem pantai maupun daratan.

Menanggapi kondisi ini, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember Eko Heru Sunarso menegaskan, sebenarnya IPAL menjadi perkara wajib bagi pabrik atau perusahaan sebelum beroperasi. Bahkan, ia menyebut, jika sebuah usaha tidak memiliki instalasi pengolahan limbah, maka seharusnya izin operasionalnya tidak bisa dikeluarkan. “Pada prinsipnya, IPAL itu persyaratan wajib sebuah usaha. Kalau tidak ada, maka perlu ditertibkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ketika menyangkut tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber alam atau lingkungan, maka perusahan wajib memiliki izinnya. “Secara umum, kelengkapan dokumen pengelolaan limbah itu harus ada. Itu sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Program Pengelolaan Lingkungan,” bebernya.

Bahkan tak hanya soal IPAL, Heru mengungkapkan, keberadaan dokumen pendukung lainnya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), dan sejenisnya, juga wajib dimiliki. Jika tidak atau belum dijalankan, maka pabrik atau perusahaan seharusnya tidak boleh beroperasi. “Ketentuannya memang seperti itu. Harus dilengkapi dulu, karena itu kewajibannya,” bebernya, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/3).

Kendati aturannya sudah ada, namun Heru belum mengetahui pasti seperti apa aktivitas pabrik pengolahan tambak di sekitar kawasan JLS, utamanya kawasan Gumukmas, yang dikeluhkan masyarakat setempat. Sebab, dirinya baru beberapa hari saja menjabat di DLH Jember. Kendati begitu, Heru menegaskan, pihaknya bakal melakukan banyak pembenahan. Termasuk mengevaluasi dan mengecek sendiri keberadaan pengolahan tambak tersebut. “Pada prinsipnya sama. Apa pun yang tidak taat aturan dan ketentuan yang ada, maka perlu dilakukan penindakan,” tambahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur LPR KuaSA Muhammad Nur Wahid menjelaskan, keberadaan tambak di sekitar Gumukmas memang masalahnya kompleks. Ia menyebut, dari persoalan IPAL, sampai mengarah pada ancaman serius terhadap ekosistem pantai dan darat. Seperti hilangnya habitat penyu, tergerusnya sempadan pantai, hilangnya tameng alami penahan pasang, dan lain-lain.

Namun, terkhusus soal limbah tambak, Wahid mengatakan, memang mencengangkan. Dalam kajiannya, beberapa perusahaan atau pabrik tambak ada yang memang sengaja membuang limbahnya ke dua tempat. Di rawa-rawa dan ke laut. Padahal, di rawa itulah yang menjadi tempat pengolahan tambak tradisional milik warga yang memanfaatkan sumber airnya dari rawa. “Kalau limbah itu dibuang ke rawa, jelas daerah itu tercemar. Alga banyak mati, airnya tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Wahid menjelaskan, sebenarnya ketentuan pengolahan kawasan sempadan pantai selatan sudah tertuang dalam amanat Perda Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku dari tahun 2015 sampai 2035 mendatang. Dalam beberapa pasal, seperti pasal 36 ayat 13, poin A, B, dan C, disebutkan adanya perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai selatan, pesisir, dari kerusakan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai untuk mempertahankan nilai ekologi untuk pariwisata dan penelitian. Sekaligus penyediaan sistem informasi kebencanaan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/