alexametrics
27.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Serap Dulu, Jangan Keburu Impor

Stok Beras Jember Melimpah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Petani mulai merapatkan diri untuk menolak kebijakan pemerintah tentang impor beras sebanyak satu juta ton. Sebab, kebijakan itu dinilai bakal membunuh sektor pertanian secara perlahan. Apalagi Jember juga termasuk daerah lumbung pangan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, Jember bukan satu-satunya daerah yang memberikan penolakan terhadap kebijakan impor 1 juta ton beras tersebut. Namun, juga kawasan lain, khususnya di Jawa Timur. “Sekarang lagi kumpul dengan 15 kabupaten dan kota di daerah Mataraman, Jawa Timur, yang deklarasi menolak kebijakan impor beras,” paparnya.

Kebijakan baru tentang impor besar tersebut, menurut Jumantoro, sangat merugikan petani. Jumantoro menilai kebijakan impor beras tersebut seperti dipaksakan. Apalagi menjelang panen raya, sehingga menyebabkan harga gabah dan beras jatuh.

Mobile_AP_Rectangle 2

Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, lanjut dia, akan berdampak jelas terhadap penurunan harga jual gabah dan beras. Bisa terjadi penambahan suplai, sehingga harga besar akan merosot. “Kalau impor, yang ada petani itu buntung, bukan untung. Ini perlahan membunuh petani. Kalau demikian terus, tidak akan ada lagi anak muda jadi petani karena terus buntung,” jelasnya.

Dalam pandangannya, bila impor itu dilakukan, setidaknya perlu melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan. Pemerintah sedianya mengoptimalkan produk pangan dalam negeri serta melakukan pengecekan di stok penggilingan beras dan lahan pertanian yang sudah panen. Dengan demikian, stok pangan yang riil di lapangan bisa diketahui. “Diserap dulu beras dari petani. Sehingga paham apakah betul membutuhkan impor besar,” katanya.

Selama ini, penyerapan gabah ataupun beras petani ke pemerintah, yaitu lewat Bulog, berkisar 15-20 persen saja. Sisanya diserap oleh penggilingan milik swasta.

“Kami berharap pemerintah jangan mengacu stok beras yang ada di Bulog saja, karena Bulog hanya mampu menyerap sekitar 15-20 persen gabah petani. Sehingga perlu dikaji ulang kebijakan impor beras berdasarkan data yang valid,” ujarnya. Jika itu terus dilakukan, maka ke depan sektor pertanian akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat.

Kabar adanya impor besar tersebut, dari bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag di Jakarta, Kamis (4/3). Pemerintah diketahui akan melakukan impor beras sekitar satu juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Petani mulai merapatkan diri untuk menolak kebijakan pemerintah tentang impor beras sebanyak satu juta ton. Sebab, kebijakan itu dinilai bakal membunuh sektor pertanian secara perlahan. Apalagi Jember juga termasuk daerah lumbung pangan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, Jember bukan satu-satunya daerah yang memberikan penolakan terhadap kebijakan impor 1 juta ton beras tersebut. Namun, juga kawasan lain, khususnya di Jawa Timur. “Sekarang lagi kumpul dengan 15 kabupaten dan kota di daerah Mataraman, Jawa Timur, yang deklarasi menolak kebijakan impor beras,” paparnya.

Kebijakan baru tentang impor besar tersebut, menurut Jumantoro, sangat merugikan petani. Jumantoro menilai kebijakan impor beras tersebut seperti dipaksakan. Apalagi menjelang panen raya, sehingga menyebabkan harga gabah dan beras jatuh.

Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, lanjut dia, akan berdampak jelas terhadap penurunan harga jual gabah dan beras. Bisa terjadi penambahan suplai, sehingga harga besar akan merosot. “Kalau impor, yang ada petani itu buntung, bukan untung. Ini perlahan membunuh petani. Kalau demikian terus, tidak akan ada lagi anak muda jadi petani karena terus buntung,” jelasnya.

Dalam pandangannya, bila impor itu dilakukan, setidaknya perlu melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan. Pemerintah sedianya mengoptimalkan produk pangan dalam negeri serta melakukan pengecekan di stok penggilingan beras dan lahan pertanian yang sudah panen. Dengan demikian, stok pangan yang riil di lapangan bisa diketahui. “Diserap dulu beras dari petani. Sehingga paham apakah betul membutuhkan impor besar,” katanya.

Selama ini, penyerapan gabah ataupun beras petani ke pemerintah, yaitu lewat Bulog, berkisar 15-20 persen saja. Sisanya diserap oleh penggilingan milik swasta.

“Kami berharap pemerintah jangan mengacu stok beras yang ada di Bulog saja, karena Bulog hanya mampu menyerap sekitar 15-20 persen gabah petani. Sehingga perlu dikaji ulang kebijakan impor beras berdasarkan data yang valid,” ujarnya. Jika itu terus dilakukan, maka ke depan sektor pertanian akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat.

Kabar adanya impor besar tersebut, dari bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag di Jakarta, Kamis (4/3). Pemerintah diketahui akan melakukan impor beras sekitar satu juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Petani mulai merapatkan diri untuk menolak kebijakan pemerintah tentang impor beras sebanyak satu juta ton. Sebab, kebijakan itu dinilai bakal membunuh sektor pertanian secara perlahan. Apalagi Jember juga termasuk daerah lumbung pangan.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, Jember bukan satu-satunya daerah yang memberikan penolakan terhadap kebijakan impor 1 juta ton beras tersebut. Namun, juga kawasan lain, khususnya di Jawa Timur. “Sekarang lagi kumpul dengan 15 kabupaten dan kota di daerah Mataraman, Jawa Timur, yang deklarasi menolak kebijakan impor beras,” paparnya.

Kebijakan baru tentang impor besar tersebut, menurut Jumantoro, sangat merugikan petani. Jumantoro menilai kebijakan impor beras tersebut seperti dipaksakan. Apalagi menjelang panen raya, sehingga menyebabkan harga gabah dan beras jatuh.

Rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1 juta ton, lanjut dia, akan berdampak jelas terhadap penurunan harga jual gabah dan beras. Bisa terjadi penambahan suplai, sehingga harga besar akan merosot. “Kalau impor, yang ada petani itu buntung, bukan untung. Ini perlahan membunuh petani. Kalau demikian terus, tidak akan ada lagi anak muda jadi petani karena terus buntung,” jelasnya.

Dalam pandangannya, bila impor itu dilakukan, setidaknya perlu melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan. Pemerintah sedianya mengoptimalkan produk pangan dalam negeri serta melakukan pengecekan di stok penggilingan beras dan lahan pertanian yang sudah panen. Dengan demikian, stok pangan yang riil di lapangan bisa diketahui. “Diserap dulu beras dari petani. Sehingga paham apakah betul membutuhkan impor besar,” katanya.

Selama ini, penyerapan gabah ataupun beras petani ke pemerintah, yaitu lewat Bulog, berkisar 15-20 persen saja. Sisanya diserap oleh penggilingan milik swasta.

“Kami berharap pemerintah jangan mengacu stok beras yang ada di Bulog saja, karena Bulog hanya mampu menyerap sekitar 15-20 persen gabah petani. Sehingga perlu dikaji ulang kebijakan impor beras berdasarkan data yang valid,” ujarnya. Jika itu terus dilakukan, maka ke depan sektor pertanian akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat.

Kabar adanya impor besar tersebut, dari bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag di Jakarta, Kamis (4/3). Pemerintah diketahui akan melakukan impor beras sekitar satu juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/