24.5 C
Jember
Wednesday, 22 March 2023

Pencabutan Ketentuan Harga Gabah di Jember Rentan Dipermainkan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemerintah baru-baru ini telah mencabut ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Pencabutan dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional RI Tahun 2023 tentang batas pembelian gabah dan beras untuk para pelaku usaha penggilingan padi, dari HPP sebelumnya yang diberlakukan Rp 4.550.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengungkapkan, dicabutnya batas pembelian atas untuk gabah dan beras itu diharapkan tidak lagi merugikan petani. Ia menilai pemerintah daerah tidak diam menyikapi keputusan tersebut. “Pemkab Jember jangan diam saja. Perlu menjalin kerja sama dengan Bulog, supaya harga padi petani benar-benar memenuhi harapan,” urai David saat ditemui, Selasa (7/3) lalu.

Dia mewanti-wanti pemerintah daerah agar mewaspadai adanya celah oknum-oknum tertentu yang bersiasat atau melakukan monopoli harga. Untuk itu, keputusan pencabutan HPP tetap harus diawasi mengenai harga gabah batas terendah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terlebih, selama ini para petani telah banyak dirundung masalah atas kebijakan pertanian yang jarang memihak mereka. Mulai soal harga jual pascapanen yang ugal-ugalan, sampai dengan persoalan pupuk. “Faktanya, meski harga telah diturunkan, yang sering kali terjadi harga gabah itu langganan rendah. Sementara harga beras tetap tinggi,” sesalnya.

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat Komisi B tengah merencanakan untuk menindaklanjuti SE dari Badan Pangan Nasional RI tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam kesempatan itu juga akan diundang sejumlah stakeholder terkait. “Kami nanti akan panggil Dinas Pertanian, Bulog, termasuk para pengusaha penggilingan padi, agar ini benar-benar klir,” jelasnya. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemerintah baru-baru ini telah mencabut ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Pencabutan dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional RI Tahun 2023 tentang batas pembelian gabah dan beras untuk para pelaku usaha penggilingan padi, dari HPP sebelumnya yang diberlakukan Rp 4.550.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengungkapkan, dicabutnya batas pembelian atas untuk gabah dan beras itu diharapkan tidak lagi merugikan petani. Ia menilai pemerintah daerah tidak diam menyikapi keputusan tersebut. “Pemkab Jember jangan diam saja. Perlu menjalin kerja sama dengan Bulog, supaya harga padi petani benar-benar memenuhi harapan,” urai David saat ditemui, Selasa (7/3) lalu.

Dia mewanti-wanti pemerintah daerah agar mewaspadai adanya celah oknum-oknum tertentu yang bersiasat atau melakukan monopoli harga. Untuk itu, keputusan pencabutan HPP tetap harus diawasi mengenai harga gabah batas terendah.

Terlebih, selama ini para petani telah banyak dirundung masalah atas kebijakan pertanian yang jarang memihak mereka. Mulai soal harga jual pascapanen yang ugal-ugalan, sampai dengan persoalan pupuk. “Faktanya, meski harga telah diturunkan, yang sering kali terjadi harga gabah itu langganan rendah. Sementara harga beras tetap tinggi,” sesalnya.

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat Komisi B tengah merencanakan untuk menindaklanjuti SE dari Badan Pangan Nasional RI tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam kesempatan itu juga akan diundang sejumlah stakeholder terkait. “Kami nanti akan panggil Dinas Pertanian, Bulog, termasuk para pengusaha penggilingan padi, agar ini benar-benar klir,” jelasnya. (mau/c2/nur)

SUMBERSARI, Radar Jember – Pemerintah baru-baru ini telah mencabut ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Pencabutan dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional RI Tahun 2023 tentang batas pembelian gabah dan beras untuk para pelaku usaha penggilingan padi, dari HPP sebelumnya yang diberlakukan Rp 4.550.

Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto mengungkapkan, dicabutnya batas pembelian atas untuk gabah dan beras itu diharapkan tidak lagi merugikan petani. Ia menilai pemerintah daerah tidak diam menyikapi keputusan tersebut. “Pemkab Jember jangan diam saja. Perlu menjalin kerja sama dengan Bulog, supaya harga padi petani benar-benar memenuhi harapan,” urai David saat ditemui, Selasa (7/3) lalu.

Dia mewanti-wanti pemerintah daerah agar mewaspadai adanya celah oknum-oknum tertentu yang bersiasat atau melakukan monopoli harga. Untuk itu, keputusan pencabutan HPP tetap harus diawasi mengenai harga gabah batas terendah.

Terlebih, selama ini para petani telah banyak dirundung masalah atas kebijakan pertanian yang jarang memihak mereka. Mulai soal harga jual pascapanen yang ugal-ugalan, sampai dengan persoalan pupuk. “Faktanya, meski harga telah diturunkan, yang sering kali terjadi harga gabah itu langganan rendah. Sementara harga beras tetap tinggi,” sesalnya.

Ia melanjutkan, dalam waktu dekat Komisi B tengah merencanakan untuk menindaklanjuti SE dari Badan Pangan Nasional RI tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam kesempatan itu juga akan diundang sejumlah stakeholder terkait. “Kami nanti akan panggil Dinas Pertanian, Bulog, termasuk para pengusaha penggilingan padi, agar ini benar-benar klir,” jelasnya. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/