alexametrics
29.5 C
Jember
Wednesday, 10 August 2022

HKTI Sarankan Buat BUMD

KTNA Sebut Tinggal Menunggu Juknis

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalah (KTNA) Jember juga menyikapi surat edaran (SE) mengenai tunjangan beras untuk aparatur sipil negara (ASN). Sejauh ini, dampaknya memang belum terlihat, pun demikian dampak kepada petani, karena baru akan dimulai.

BACA JUGA : Hadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu, Projo: KIB Manuver Cerdas

Ketua HKTI Jumantoro mengatakan, SE yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa menyerap aspirasi. Kebijakan tersebut dinilai terlalu memaksakan sesuatu yang kurang efektif. “Kalau memang mau diberlakukan, harusnya diadakan sosialisasi terhadap ASN dulu. Soalnya banyak dari mereka yang juga bertani,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam praktiknya, Jumantoro mengaku masih melihatnya cukup ambigu. Sebab, tidak ada pengawasan yang jelas ketika proses pembelian dari patokan harga yang ditentukan. Selain itu, data pembeli dari gapoktan belum ditemukan juknisnya secara jelas. “Bagaimana cara menjamin semua ASN membeli di gapoktan yang sudah ditunjuk, belum cukup jelas,” imbuhnya. Dia menyebut, hendaknya pemerintah melibatkan Bulog untuk tunjangan beras. Sebab, mekanisme pengambilan beras dinilai lebih terawasi nantinya.

“Nanti dari pihak Bulog bisa ambil beras ke petani. Itu lebih jelas sirkulasi beras dari petani hingga ke konsumen,” tuturnya. Jumantoro memandang, imbauan itu terkesan hanya mengubah sirkulasi beras, namun tata niaganya yang justru tidak dimatangkan.

Di sisi lain, tambah Jumantoro, pembangunan infrastruktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menampung beras harus diprioritaskan. Sehingga tidak hanya 9 kelompok yang ditunjuk. “Kalau BUMD lebih jelas, beli berapa dari petani, dan harga jual berapa, itu diikat dengan peraturan yang jelas nanti,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalah (KTNA) Jember juga menyikapi surat edaran (SE) mengenai tunjangan beras untuk aparatur sipil negara (ASN). Sejauh ini, dampaknya memang belum terlihat, pun demikian dampak kepada petani, karena baru akan dimulai.

BACA JUGA : Hadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu, Projo: KIB Manuver Cerdas

Ketua HKTI Jumantoro mengatakan, SE yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa menyerap aspirasi. Kebijakan tersebut dinilai terlalu memaksakan sesuatu yang kurang efektif. “Kalau memang mau diberlakukan, harusnya diadakan sosialisasi terhadap ASN dulu. Soalnya banyak dari mereka yang juga bertani,” katanya.

Dalam praktiknya, Jumantoro mengaku masih melihatnya cukup ambigu. Sebab, tidak ada pengawasan yang jelas ketika proses pembelian dari patokan harga yang ditentukan. Selain itu, data pembeli dari gapoktan belum ditemukan juknisnya secara jelas. “Bagaimana cara menjamin semua ASN membeli di gapoktan yang sudah ditunjuk, belum cukup jelas,” imbuhnya. Dia menyebut, hendaknya pemerintah melibatkan Bulog untuk tunjangan beras. Sebab, mekanisme pengambilan beras dinilai lebih terawasi nantinya.

“Nanti dari pihak Bulog bisa ambil beras ke petani. Itu lebih jelas sirkulasi beras dari petani hingga ke konsumen,” tuturnya. Jumantoro memandang, imbauan itu terkesan hanya mengubah sirkulasi beras, namun tata niaganya yang justru tidak dimatangkan.

Di sisi lain, tambah Jumantoro, pembangunan infrastruktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menampung beras harus diprioritaskan. Sehingga tidak hanya 9 kelompok yang ditunjuk. “Kalau BUMD lebih jelas, beli berapa dari petani, dan harga jual berapa, itu diikat dengan peraturan yang jelas nanti,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalah (KTNA) Jember juga menyikapi surat edaran (SE) mengenai tunjangan beras untuk aparatur sipil negara (ASN). Sejauh ini, dampaknya memang belum terlihat, pun demikian dampak kepada petani, karena baru akan dimulai.

BACA JUGA : Hadiri Silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu, Projo: KIB Manuver Cerdas

Ketua HKTI Jumantoro mengatakan, SE yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa menyerap aspirasi. Kebijakan tersebut dinilai terlalu memaksakan sesuatu yang kurang efektif. “Kalau memang mau diberlakukan, harusnya diadakan sosialisasi terhadap ASN dulu. Soalnya banyak dari mereka yang juga bertani,” katanya.

Dalam praktiknya, Jumantoro mengaku masih melihatnya cukup ambigu. Sebab, tidak ada pengawasan yang jelas ketika proses pembelian dari patokan harga yang ditentukan. Selain itu, data pembeli dari gapoktan belum ditemukan juknisnya secara jelas. “Bagaimana cara menjamin semua ASN membeli di gapoktan yang sudah ditunjuk, belum cukup jelas,” imbuhnya. Dia menyebut, hendaknya pemerintah melibatkan Bulog untuk tunjangan beras. Sebab, mekanisme pengambilan beras dinilai lebih terawasi nantinya.

“Nanti dari pihak Bulog bisa ambil beras ke petani. Itu lebih jelas sirkulasi beras dari petani hingga ke konsumen,” tuturnya. Jumantoro memandang, imbauan itu terkesan hanya mengubah sirkulasi beras, namun tata niaganya yang justru tidak dimatangkan.

Di sisi lain, tambah Jumantoro, pembangunan infrastruktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menampung beras harus diprioritaskan. Sehingga tidak hanya 9 kelompok yang ditunjuk. “Kalau BUMD lebih jelas, beli berapa dari petani, dan harga jual berapa, itu diikat dengan peraturan yang jelas nanti,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/