alexametrics
31.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Petani Tembakau Bingung Asuransi Dihapus

Mobile_AP_Rectangle 1

NGAWI, RADARJEMBERR.ID-Tidak ada jaring pengaman sosial (JPS) bagi petani tembakau gagal panen tahun ini. Dikarenakan pemerintah pusat menghapus program asuransi dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2022.

BACA JUGA: Diversifikasi Produk, Halau Stigma Negatif Tembakau

, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi mengakui, kurang tahu alasan penghapusan. Merunut pengalaman tahun lalu, program asuransi sekitar Rp 7 miliar tidak terserap.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebab, Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan regulasi ihwal penggunaan dana ganti rugi itu. Mengingat program itu baru bisa direalisasikan, setelah BEP (break event point) ditetapkan secara nasional,’’ katanya kemarin (2/6).

- Advertisement -

NGAWI, RADARJEMBERR.ID-Tidak ada jaring pengaman sosial (JPS) bagi petani tembakau gagal panen tahun ini. Dikarenakan pemerintah pusat menghapus program asuransi dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2022.

BACA JUGA: Diversifikasi Produk, Halau Stigma Negatif Tembakau

, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi mengakui, kurang tahu alasan penghapusan. Merunut pengalaman tahun lalu, program asuransi sekitar Rp 7 miliar tidak terserap.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan regulasi ihwal penggunaan dana ganti rugi itu. Mengingat program itu baru bisa direalisasikan, setelah BEP (break event point) ditetapkan secara nasional,’’ katanya kemarin (2/6).

NGAWI, RADARJEMBERR.ID-Tidak ada jaring pengaman sosial (JPS) bagi petani tembakau gagal panen tahun ini. Dikarenakan pemerintah pusat menghapus program asuransi dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) 2022.

BACA JUGA: Diversifikasi Produk, Halau Stigma Negatif Tembakau

, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi mengakui, kurang tahu alasan penghapusan. Merunut pengalaman tahun lalu, program asuransi sekitar Rp 7 miliar tidak terserap.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri tidak kunjung mengeluarkan regulasi ihwal penggunaan dana ganti rugi itu. Mengingat program itu baru bisa direalisasikan, setelah BEP (break event point) ditetapkan secara nasional,’’ katanya kemarin (2/6).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/