alexametrics
22.3 C
Jember
Tuesday, 9 August 2022

HPP Gabah Diklaim Aman

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Salah satu kelompok petani yang dilibatkan dinas kala menyepakati harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani di Jember, ada dari Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Ketua KTNA Jember Sucipto memastikan, dari sekian keberadaan gapoktan/KUD/KSU yang merupakan mitranya, tidak akan memasok beras dari luar Jember. namun, sepenuhnya beras dari petani Jember. “Insyaallah tidak mungkin akan beli gabah di luar Jember,” aku Sucipto kala RDP kemarin.

BACA JUGA : Espargaro Dedikasikan Balapan Grand Prix Catalunya untuk Putrinya

Namun, kata dia, pada gapoktan, KUD, ataupun sejenisnya kebanyakan masih kesulitan soal sarpras pascapanen, seperti tempat dan kapasitas pengeringan. Biasanya, di kisaran 10 ton per hari. Sementara, ada tiga lokasi dryer (tempat pengeringan gabah) di Jember, berkapasitas hanya 30 ton sehari semalam. Karenanya, dia memastikan, jika hanya untuk kebutuhan beras ASN/PNS nantinya, bisa mencukupi dengan mengerahkan 9 koperasi atau gapoktan tersebut. “Setiap supplier itu sudah ada tandanya di sak beras masing-masing. Nanti kami dan teman-teman yang jadi supplier juga ada kode di saknya. Jadi, bisa dikomplain (kalau semisal keliru atau dugaan penyelewengan, Red),” kata Sucipto.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selain itu, Sucipto juga menyebut, di Jember harga gabah petani sudah sangat stabil dan dinamis. Bahkan, dia menolak anggapan yang menyebut harga gabah rusak, sama persis seperti dua atau empat tahun sebelumnya. Karenanya, kesepakatan yang dibangun antara KTNA dengan DTPHP dan Dinas Koperasi diklaimnya sudah sangat representatif. “Kalau ada gabah yang harganya anjlok itu fitnah. Kalaupun ada, itu karena di kualitasnya (gabahnya, Red),” tegas Sucipto kala RDP kemarin.

Paparan tersebut dibantah keras pihak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ketua HKTI Jember Jumantoro mengungkapkan, sejak awal penetapan harga tersebut sama sekali dari HKTI tidak dilibatkan karena alasan yang didengar, internal kepengurusan HKTI akan ada reformasi. Selentingan tersebut dimentahkan Jumantoro, karena hingga petang kemarin kepemimpinannya masih aktif dan berjalan hingga beberapa bulan ke depan.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Salah satu kelompok petani yang dilibatkan dinas kala menyepakati harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani di Jember, ada dari Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Ketua KTNA Jember Sucipto memastikan, dari sekian keberadaan gapoktan/KUD/KSU yang merupakan mitranya, tidak akan memasok beras dari luar Jember. namun, sepenuhnya beras dari petani Jember. “Insyaallah tidak mungkin akan beli gabah di luar Jember,” aku Sucipto kala RDP kemarin.

BACA JUGA : Espargaro Dedikasikan Balapan Grand Prix Catalunya untuk Putrinya

Namun, kata dia, pada gapoktan, KUD, ataupun sejenisnya kebanyakan masih kesulitan soal sarpras pascapanen, seperti tempat dan kapasitas pengeringan. Biasanya, di kisaran 10 ton per hari. Sementara, ada tiga lokasi dryer (tempat pengeringan gabah) di Jember, berkapasitas hanya 30 ton sehari semalam. Karenanya, dia memastikan, jika hanya untuk kebutuhan beras ASN/PNS nantinya, bisa mencukupi dengan mengerahkan 9 koperasi atau gapoktan tersebut. “Setiap supplier itu sudah ada tandanya di sak beras masing-masing. Nanti kami dan teman-teman yang jadi supplier juga ada kode di saknya. Jadi, bisa dikomplain (kalau semisal keliru atau dugaan penyelewengan, Red),” kata Sucipto.

Selain itu, Sucipto juga menyebut, di Jember harga gabah petani sudah sangat stabil dan dinamis. Bahkan, dia menolak anggapan yang menyebut harga gabah rusak, sama persis seperti dua atau empat tahun sebelumnya. Karenanya, kesepakatan yang dibangun antara KTNA dengan DTPHP dan Dinas Koperasi diklaimnya sudah sangat representatif. “Kalau ada gabah yang harganya anjlok itu fitnah. Kalaupun ada, itu karena di kualitasnya (gabahnya, Red),” tegas Sucipto kala RDP kemarin.

Paparan tersebut dibantah keras pihak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ketua HKTI Jember Jumantoro mengungkapkan, sejak awal penetapan harga tersebut sama sekali dari HKTI tidak dilibatkan karena alasan yang didengar, internal kepengurusan HKTI akan ada reformasi. Selentingan tersebut dimentahkan Jumantoro, karena hingga petang kemarin kepemimpinannya masih aktif dan berjalan hingga beberapa bulan ke depan.

SUMBERSARI, Radar Jember – Salah satu kelompok petani yang dilibatkan dinas kala menyepakati harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani di Jember, ada dari Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Ketua KTNA Jember Sucipto memastikan, dari sekian keberadaan gapoktan/KUD/KSU yang merupakan mitranya, tidak akan memasok beras dari luar Jember. namun, sepenuhnya beras dari petani Jember. “Insyaallah tidak mungkin akan beli gabah di luar Jember,” aku Sucipto kala RDP kemarin.

BACA JUGA : Espargaro Dedikasikan Balapan Grand Prix Catalunya untuk Putrinya

Namun, kata dia, pada gapoktan, KUD, ataupun sejenisnya kebanyakan masih kesulitan soal sarpras pascapanen, seperti tempat dan kapasitas pengeringan. Biasanya, di kisaran 10 ton per hari. Sementara, ada tiga lokasi dryer (tempat pengeringan gabah) di Jember, berkapasitas hanya 30 ton sehari semalam. Karenanya, dia memastikan, jika hanya untuk kebutuhan beras ASN/PNS nantinya, bisa mencukupi dengan mengerahkan 9 koperasi atau gapoktan tersebut. “Setiap supplier itu sudah ada tandanya di sak beras masing-masing. Nanti kami dan teman-teman yang jadi supplier juga ada kode di saknya. Jadi, bisa dikomplain (kalau semisal keliru atau dugaan penyelewengan, Red),” kata Sucipto.

Selain itu, Sucipto juga menyebut, di Jember harga gabah petani sudah sangat stabil dan dinamis. Bahkan, dia menolak anggapan yang menyebut harga gabah rusak, sama persis seperti dua atau empat tahun sebelumnya. Karenanya, kesepakatan yang dibangun antara KTNA dengan DTPHP dan Dinas Koperasi diklaimnya sudah sangat representatif. “Kalau ada gabah yang harganya anjlok itu fitnah. Kalaupun ada, itu karena di kualitasnya (gabahnya, Red),” tegas Sucipto kala RDP kemarin.

Paparan tersebut dibantah keras pihak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ketua HKTI Jember Jumantoro mengungkapkan, sejak awal penetapan harga tersebut sama sekali dari HKTI tidak dilibatkan karena alasan yang didengar, internal kepengurusan HKTI akan ada reformasi. Selentingan tersebut dimentahkan Jumantoro, karena hingga petang kemarin kepemimpinannya masih aktif dan berjalan hingga beberapa bulan ke depan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/