29.4 C
Jember
Saturday, 25 March 2023

Distributor Pupuk Nakal di Jember Bisa Diberhentikan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Jember sempat disebut-sebut yang paling bertanggung jawab ketika ada laporan dugaan penimbunan pupuk bersubsidi. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang.

Secara bersamaan, Disperindag Jember yang juga masuk dalam keanggotaan KP3 Jember mengaku juga baru mengetahui terkait dugaan penimbunan tersebut. “Kami baru menjabat di Disperindag Jember. Kami baru mau melangkah, salah satunya adalah pendataan distributor di Jember,” terang Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember yang sekaligus anggota KP3 Jember.

Menurut dia, selama ini KP3 telah mengantongi data-data distributor pupuk bersubsidi di Jember. Termasuk kios-kios yang berada di bawah naungan distributor tersebut. Namun, data-data itu dinilainya perlu di-update secara berkala.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menyikapi adanya penimbunan pupuk bersubsidi di Wringinagung, Bambang mengaku akan melakukan pendataan lagi terhadap keberadaan distributor. Berikut kios-kios di bawahnya. “Dengan adanya informasi tersebut, kami akan koordinasikan untuk menentukan langkah-langkah ataupun tinjau lokasi di lapangan nantinya,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Lebih jauh, pihaknya memastikan adanya sanksi tegas dan bertahap. Mekanisme sanksi itu, menurutnya, sudah ada dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi, dalam menyikapi adanya distributor dan kios yang nakal atau ilegal tersebut.

Pertama, berupa teguran kesatu. Lalu, teguran kedua, dan ketika masih tidak diindahkan, maka KP3 akan membuat rekomendasi tertulis untuk memberhentikan distributor atau kios yang bersangkutan. Bahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga berwenang mencabut SIUP, baik pada produsen maupun pengecer.

Namun, jika distributor atau kios sejak awal diketahui ilegal, maka sudah jelas banyak aturan yang ditabrak. Ancamannya bisa dipidana. “Distributor atau kios yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, kami selaku KP3 akan memberikan teguran, hingga memberhentikannya sebagai distributor,” tegasnya. Pihaknya juga mengharapkan adanya masukan, dukungan, bahkan laporan dari berbagai pihak. Seperti masyarakat, dinas, dewan, dan kepolisian.

Komisi B DPRD Jember menyebutkan, persoalan pupuk subsidi ini sudah terjadi tiap tahun. Dan pihak yang tetap paling merasakan dampaknya adalah para petani. “Kami sering meminta ke semua unsur yang terlibat soal pupuk ini. Ada dinas, aparat penegak hukum, dan terutama KP3. Mari gunakan kewenangannya. Agar hak petani ini klir, bisa diterima dan dirasakan manfaatnya,” kata Ketua Komisi B Siswono.

Diberitakan sebelumnya, dugaan penimbunan pupuk bersubsidi menjadi fokus pembahasan di Komisi B DPRD Jember. Rapat dengar pendapat tersebut diikuti warga yang menemukan penimbunan pupuk. Selain itu, dihadiri Disperindag Jember, DTPHP Jember, dan Polres Jember, Rabu (2/2) lalu.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Jember sempat disebut-sebut yang paling bertanggung jawab ketika ada laporan dugaan penimbunan pupuk bersubsidi. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang.

Secara bersamaan, Disperindag Jember yang juga masuk dalam keanggotaan KP3 Jember mengaku juga baru mengetahui terkait dugaan penimbunan tersebut. “Kami baru menjabat di Disperindag Jember. Kami baru mau melangkah, salah satunya adalah pendataan distributor di Jember,” terang Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember yang sekaligus anggota KP3 Jember.

Menurut dia, selama ini KP3 telah mengantongi data-data distributor pupuk bersubsidi di Jember. Termasuk kios-kios yang berada di bawah naungan distributor tersebut. Namun, data-data itu dinilainya perlu di-update secara berkala.

Menyikapi adanya penimbunan pupuk bersubsidi di Wringinagung, Bambang mengaku akan melakukan pendataan lagi terhadap keberadaan distributor. Berikut kios-kios di bawahnya. “Dengan adanya informasi tersebut, kami akan koordinasikan untuk menentukan langkah-langkah ataupun tinjau lokasi di lapangan nantinya,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Lebih jauh, pihaknya memastikan adanya sanksi tegas dan bertahap. Mekanisme sanksi itu, menurutnya, sudah ada dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi, dalam menyikapi adanya distributor dan kios yang nakal atau ilegal tersebut.

Pertama, berupa teguran kesatu. Lalu, teguran kedua, dan ketika masih tidak diindahkan, maka KP3 akan membuat rekomendasi tertulis untuk memberhentikan distributor atau kios yang bersangkutan. Bahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga berwenang mencabut SIUP, baik pada produsen maupun pengecer.

Namun, jika distributor atau kios sejak awal diketahui ilegal, maka sudah jelas banyak aturan yang ditabrak. Ancamannya bisa dipidana. “Distributor atau kios yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, kami selaku KP3 akan memberikan teguran, hingga memberhentikannya sebagai distributor,” tegasnya. Pihaknya juga mengharapkan adanya masukan, dukungan, bahkan laporan dari berbagai pihak. Seperti masyarakat, dinas, dewan, dan kepolisian.

Komisi B DPRD Jember menyebutkan, persoalan pupuk subsidi ini sudah terjadi tiap tahun. Dan pihak yang tetap paling merasakan dampaknya adalah para petani. “Kami sering meminta ke semua unsur yang terlibat soal pupuk ini. Ada dinas, aparat penegak hukum, dan terutama KP3. Mari gunakan kewenangannya. Agar hak petani ini klir, bisa diterima dan dirasakan manfaatnya,” kata Ketua Komisi B Siswono.

Diberitakan sebelumnya, dugaan penimbunan pupuk bersubsidi menjadi fokus pembahasan di Komisi B DPRD Jember. Rapat dengar pendapat tersebut diikuti warga yang menemukan penimbunan pupuk. Selain itu, dihadiri Disperindag Jember, DTPHP Jember, dan Polres Jember, Rabu (2/2) lalu.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida atau KP3 Jember sempat disebut-sebut yang paling bertanggung jawab ketika ada laporan dugaan penimbunan pupuk bersubsidi. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang.

Secara bersamaan, Disperindag Jember yang juga masuk dalam keanggotaan KP3 Jember mengaku juga baru mengetahui terkait dugaan penimbunan tersebut. “Kami baru menjabat di Disperindag Jember. Kami baru mau melangkah, salah satunya adalah pendataan distributor di Jember,” terang Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember yang sekaligus anggota KP3 Jember.

Menurut dia, selama ini KP3 telah mengantongi data-data distributor pupuk bersubsidi di Jember. Termasuk kios-kios yang berada di bawah naungan distributor tersebut. Namun, data-data itu dinilainya perlu di-update secara berkala.

Menyikapi adanya penimbunan pupuk bersubsidi di Wringinagung, Bambang mengaku akan melakukan pendataan lagi terhadap keberadaan distributor. Berikut kios-kios di bawahnya. “Dengan adanya informasi tersebut, kami akan koordinasikan untuk menentukan langkah-langkah ataupun tinjau lokasi di lapangan nantinya,” imbuh mantan camat Kaliwates ini.

Lebih jauh, pihaknya memastikan adanya sanksi tegas dan bertahap. Mekanisme sanksi itu, menurutnya, sudah ada dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi, dalam menyikapi adanya distributor dan kios yang nakal atau ilegal tersebut.

Pertama, berupa teguran kesatu. Lalu, teguran kedua, dan ketika masih tidak diindahkan, maka KP3 akan membuat rekomendasi tertulis untuk memberhentikan distributor atau kios yang bersangkutan. Bahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga berwenang mencabut SIUP, baik pada produsen maupun pengecer.

Namun, jika distributor atau kios sejak awal diketahui ilegal, maka sudah jelas banyak aturan yang ditabrak. Ancamannya bisa dipidana. “Distributor atau kios yang tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, kami selaku KP3 akan memberikan teguran, hingga memberhentikannya sebagai distributor,” tegasnya. Pihaknya juga mengharapkan adanya masukan, dukungan, bahkan laporan dari berbagai pihak. Seperti masyarakat, dinas, dewan, dan kepolisian.

Komisi B DPRD Jember menyebutkan, persoalan pupuk subsidi ini sudah terjadi tiap tahun. Dan pihak yang tetap paling merasakan dampaknya adalah para petani. “Kami sering meminta ke semua unsur yang terlibat soal pupuk ini. Ada dinas, aparat penegak hukum, dan terutama KP3. Mari gunakan kewenangannya. Agar hak petani ini klir, bisa diterima dan dirasakan manfaatnya,” kata Ketua Komisi B Siswono.

Diberitakan sebelumnya, dugaan penimbunan pupuk bersubsidi menjadi fokus pembahasan di Komisi B DPRD Jember. Rapat dengar pendapat tersebut diikuti warga yang menemukan penimbunan pupuk. Selain itu, dihadiri Disperindag Jember, DTPHP Jember, dan Polres Jember, Rabu (2/2) lalu.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca