alexametrics
23.5 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Pupuk Subsidi Diklaim Cukupi Kebutuhan

Ada Penambahan 5.000 Ton dari Pemkab

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kuota pupuk subsidi di semua daerah, termasuk Jember, terjadi penurunan. Namun, menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, pupuk subsidi sejatinya mencukupi. Namun, dengan catatan pemakaian pupuk subsidi tidak berlebih dan menerapkan pemupukan berimbang. Bahkan, pemerintah juga ancang-ancang menggelontor sekitar Rp 35 miliar untuk tambahan pupuk bersubsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHP Jember Imam Darmaji mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi di Jember sebenarnya cukup. Namun, dengan catatan pemakaiannya tidak berlebihan. Walau kuota rabuk subsidi itu turun di hampir semua daerah, tapi untuk Jember tidak sampai terjadi kelangkaan. “Sejatinya, untuk pupuk subsidi di Jember cukup,” klaimnya.

Dia mengakui, pemakaian pupuk petani di Jember berlebih. Masih ada yang menganggap, jika tidak ijo royo-royo padinya itu petani kurang marem. Apalagi, kata dia, pemikiran petani masih fanatik dengan jenis pupuk tertentu. Padahal, kata dia, pemerintah menganjurkan pemakaian pupuk itu secara berimbang, termasuk memakai pupuk organik.

Mobile_AP_Rectangle 2

Imam juga meyakini, ke depan tidak ada gejolak pupuk di Jember bila petani menerapkan pupuk berimbang dan tidak berlebih pemakaiannya. Bahkan, kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat dinilainya sangat cukup untuk petani yang benar-benar membutuhkan. Artinya, petani yang secara finansial mampu setidaknya tidak bergantung pada pupuk subsidi. “Kalau petani itu mampu, ya jangan pakai pupuk subsidi. Agar petani yang benar-benar membutuhkan itu merasa terbantu dengan kehadiran pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurut dia, Pemkab Jember juga punya rencana mengalokasikan pupuk subsidi tambahan dengan kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Totalnya sekitar Rp 35 miliar. Nilai anggaran itu setara dengan 5.000 ton pupuk. Namun, secara teknis pupuk subsidi yang bersumber dari APBD itu hanya untuk lahan pertanian di bawah 0,5 hektare.

Berdasarkan ketentuan, yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah adalah 0,1 hektare sampai 2 hektare. Namun, khusus untuk tambahan pupuk subsidi yang bersumber dari APBD adalah petani yang memiliki lahan maksimal 0,5 hektare. Lantaran petani dengan lahan 0,5 ke bawah adalah yang paling membutuhkan bantuan pupuk subsidi.

Sementara itu, untuk petani yang lebih mampu, diharapkan memakai pupuk nonsubsidi. Bahkan, saat panen di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, dengan program Agrosolution mampu membantu petani, sehingga mereka tak bergantung lagi pada pupuk subsidi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kuota pupuk subsidi di semua daerah, termasuk Jember, terjadi penurunan. Namun, menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, pupuk subsidi sejatinya mencukupi. Namun, dengan catatan pemakaian pupuk subsidi tidak berlebih dan menerapkan pemupukan berimbang. Bahkan, pemerintah juga ancang-ancang menggelontor sekitar Rp 35 miliar untuk tambahan pupuk bersubsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHP Jember Imam Darmaji mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi di Jember sebenarnya cukup. Namun, dengan catatan pemakaiannya tidak berlebihan. Walau kuota rabuk subsidi itu turun di hampir semua daerah, tapi untuk Jember tidak sampai terjadi kelangkaan. “Sejatinya, untuk pupuk subsidi di Jember cukup,” klaimnya.

Dia mengakui, pemakaian pupuk petani di Jember berlebih. Masih ada yang menganggap, jika tidak ijo royo-royo padinya itu petani kurang marem. Apalagi, kata dia, pemikiran petani masih fanatik dengan jenis pupuk tertentu. Padahal, kata dia, pemerintah menganjurkan pemakaian pupuk itu secara berimbang, termasuk memakai pupuk organik.

Imam juga meyakini, ke depan tidak ada gejolak pupuk di Jember bila petani menerapkan pupuk berimbang dan tidak berlebih pemakaiannya. Bahkan, kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat dinilainya sangat cukup untuk petani yang benar-benar membutuhkan. Artinya, petani yang secara finansial mampu setidaknya tidak bergantung pada pupuk subsidi. “Kalau petani itu mampu, ya jangan pakai pupuk subsidi. Agar petani yang benar-benar membutuhkan itu merasa terbantu dengan kehadiran pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurut dia, Pemkab Jember juga punya rencana mengalokasikan pupuk subsidi tambahan dengan kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Totalnya sekitar Rp 35 miliar. Nilai anggaran itu setara dengan 5.000 ton pupuk. Namun, secara teknis pupuk subsidi yang bersumber dari APBD itu hanya untuk lahan pertanian di bawah 0,5 hektare.

Berdasarkan ketentuan, yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah adalah 0,1 hektare sampai 2 hektare. Namun, khusus untuk tambahan pupuk subsidi yang bersumber dari APBD adalah petani yang memiliki lahan maksimal 0,5 hektare. Lantaran petani dengan lahan 0,5 ke bawah adalah yang paling membutuhkan bantuan pupuk subsidi.

Sementara itu, untuk petani yang lebih mampu, diharapkan memakai pupuk nonsubsidi. Bahkan, saat panen di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, dengan program Agrosolution mampu membantu petani, sehingga mereka tak bergantung lagi pada pupuk subsidi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kuota pupuk subsidi di semua daerah, termasuk Jember, terjadi penurunan. Namun, menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Jember, pupuk subsidi sejatinya mencukupi. Namun, dengan catatan pemakaian pupuk subsidi tidak berlebih dan menerapkan pemupukan berimbang. Bahkan, pemerintah juga ancang-ancang menggelontor sekitar Rp 35 miliar untuk tambahan pupuk bersubsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DTPHP Jember Imam Darmaji mengatakan, ketersediaan pupuk subsidi di Jember sebenarnya cukup. Namun, dengan catatan pemakaiannya tidak berlebihan. Walau kuota rabuk subsidi itu turun di hampir semua daerah, tapi untuk Jember tidak sampai terjadi kelangkaan. “Sejatinya, untuk pupuk subsidi di Jember cukup,” klaimnya.

Dia mengakui, pemakaian pupuk petani di Jember berlebih. Masih ada yang menganggap, jika tidak ijo royo-royo padinya itu petani kurang marem. Apalagi, kata dia, pemikiran petani masih fanatik dengan jenis pupuk tertentu. Padahal, kata dia, pemerintah menganjurkan pemakaian pupuk itu secara berimbang, termasuk memakai pupuk organik.

Imam juga meyakini, ke depan tidak ada gejolak pupuk di Jember bila petani menerapkan pupuk berimbang dan tidak berlebih pemakaiannya. Bahkan, kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat dinilainya sangat cukup untuk petani yang benar-benar membutuhkan. Artinya, petani yang secara finansial mampu setidaknya tidak bergantung pada pupuk subsidi. “Kalau petani itu mampu, ya jangan pakai pupuk subsidi. Agar petani yang benar-benar membutuhkan itu merasa terbantu dengan kehadiran pupuk subsidi,” jelasnya.

Menurut dia, Pemkab Jember juga punya rencana mengalokasikan pupuk subsidi tambahan dengan kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Totalnya sekitar Rp 35 miliar. Nilai anggaran itu setara dengan 5.000 ton pupuk. Namun, secara teknis pupuk subsidi yang bersumber dari APBD itu hanya untuk lahan pertanian di bawah 0,5 hektare.

Berdasarkan ketentuan, yang berhak mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah adalah 0,1 hektare sampai 2 hektare. Namun, khusus untuk tambahan pupuk subsidi yang bersumber dari APBD adalah petani yang memiliki lahan maksimal 0,5 hektare. Lantaran petani dengan lahan 0,5 ke bawah adalah yang paling membutuhkan bantuan pupuk subsidi.

Sementara itu, untuk petani yang lebih mampu, diharapkan memakai pupuk nonsubsidi. Bahkan, saat panen di Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, dengan program Agrosolution mampu membantu petani, sehingga mereka tak bergantung lagi pada pupuk subsidi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/