Mobile_AP_Rectangle 1
Menurutnya, hal tersebut sangat berdampak pada nama organisasi. Dampaknya terhadap marwah HKTI, menurutnya, adanya SK tersebut perlu untuk dijaga dan itu sebuah tanggung jawab yang besar. “Kita menunggu dari pemanggilan kepolisian, dan beberapa media massa, memang hal ini harus clear semua,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Jumantoro menyikapi laporan yang dilakukan Evi sebagai hak semua warga negara. Dia mengatakan, dirinya tidak mengaku-ngaku menjadi Ketua BPO HKTI Jember, tetapi dipilih menjadi Ketua BPO HKTI Jatim berdasarkan hasil musda yang dilakukan di Hotel Luminor pada tahun 2022. “Pemilihan itu disaksikan oleh perwakilan DPD HKTI Provinsi dan memilih saudara Mohamad Sholeh menjadi Ketua HKTI, menggantikan saya,” jelasnya.
Dikatakan, dirinya berani mengatakan sebagai Ketua BPO HKTI Jember karena pemilihannya dilakukan dengan sah. “Ini kewenangan organisasi. Kalau memang ada dua kubu, nantinya yang berwenang menentukan sesuai aturan adalah DPP HKTI Pusat,” tutur Jumantoro.
Mobile_AP_Rectangle 2
Sebagai warga negara yang baik, dia akan mengikuti proses hukum yang ada. “Saya yakin polisi sangat bijak kalau urusan organisasi, karena di sini saya tidak merugikan orang banyak,” terang mantan Ketua HKTI Jember itu. (cad/c2/nur)
- Advertisement -
Menurutnya, hal tersebut sangat berdampak pada nama organisasi. Dampaknya terhadap marwah HKTI, menurutnya, adanya SK tersebut perlu untuk dijaga dan itu sebuah tanggung jawab yang besar. “Kita menunggu dari pemanggilan kepolisian, dan beberapa media massa, memang hal ini harus clear semua,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Jumantoro menyikapi laporan yang dilakukan Evi sebagai hak semua warga negara. Dia mengatakan, dirinya tidak mengaku-ngaku menjadi Ketua BPO HKTI Jember, tetapi dipilih menjadi Ketua BPO HKTI Jatim berdasarkan hasil musda yang dilakukan di Hotel Luminor pada tahun 2022. “Pemilihan itu disaksikan oleh perwakilan DPD HKTI Provinsi dan memilih saudara Mohamad Sholeh menjadi Ketua HKTI, menggantikan saya,” jelasnya.
Dikatakan, dirinya berani mengatakan sebagai Ketua BPO HKTI Jember karena pemilihannya dilakukan dengan sah. “Ini kewenangan organisasi. Kalau memang ada dua kubu, nantinya yang berwenang menentukan sesuai aturan adalah DPP HKTI Pusat,” tutur Jumantoro.
Sebagai warga negara yang baik, dia akan mengikuti proses hukum yang ada. “Saya yakin polisi sangat bijak kalau urusan organisasi, karena di sini saya tidak merugikan orang banyak,” terang mantan Ketua HKTI Jember itu. (cad/c2/nur)
Menurutnya, hal tersebut sangat berdampak pada nama organisasi. Dampaknya terhadap marwah HKTI, menurutnya, adanya SK tersebut perlu untuk dijaga dan itu sebuah tanggung jawab yang besar. “Kita menunggu dari pemanggilan kepolisian, dan beberapa media massa, memang hal ini harus clear semua,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Jumantoro menyikapi laporan yang dilakukan Evi sebagai hak semua warga negara. Dia mengatakan, dirinya tidak mengaku-ngaku menjadi Ketua BPO HKTI Jember, tetapi dipilih menjadi Ketua BPO HKTI Jatim berdasarkan hasil musda yang dilakukan di Hotel Luminor pada tahun 2022. “Pemilihan itu disaksikan oleh perwakilan DPD HKTI Provinsi dan memilih saudara Mohamad Sholeh menjadi Ketua HKTI, menggantikan saya,” jelasnya.
Dikatakan, dirinya berani mengatakan sebagai Ketua BPO HKTI Jember karena pemilihannya dilakukan dengan sah. “Ini kewenangan organisasi. Kalau memang ada dua kubu, nantinya yang berwenang menentukan sesuai aturan adalah DPP HKTI Pusat,” tutur Jumantoro.
Sebagai warga negara yang baik, dia akan mengikuti proses hukum yang ada. “Saya yakin polisi sangat bijak kalau urusan organisasi, karena di sini saya tidak merugikan orang banyak,” terang mantan Ketua HKTI Jember itu. (cad/c2/nur)
