alexametrics
23.2 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

MUI dan Islam Wasathiyah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dari sejarah berdirinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ibarat rumah besar yang didirikan dengan semangat kebersamaan yang akan menjadi wadah para ulama, zuama’ dan cendekiawan muslim untuk berkhidmat pada umat dan bangsa. Semangat kebersamaan tersebut sangat mungkin disadari akan pentingnya mengembangkan Islam wasathiyah di Bumi Indonesia, karena pengembangan Islam wasathiyah lebih memberi jaminan Islam Indonesia menjadi perekat keragaman dan kemajemukan Bangsa Indonesia. Sangat inspiratif jika akhirnya Tema Munas MUI X adalah Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila dan UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), dan tokoh-tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdlatul Ulama (NU) diwakilkan KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi’i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla’ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su’aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto, antara lain mengemukakan:

“Tugas para ulama adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah dengan ulama.”

Kemudian dalam sambutannya Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali menyatakan :

“Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro’. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama yang terpilih menyampaikan kata sambutannya, antara lain:

“Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang  dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksudnya tidak berhasil.”

Demikian antara lain cuplikan dari sambutan-sambutan di awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dari sejarah berdirinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ibarat rumah besar yang didirikan dengan semangat kebersamaan yang akan menjadi wadah para ulama, zuama’ dan cendekiawan muslim untuk berkhidmat pada umat dan bangsa. Semangat kebersamaan tersebut sangat mungkin disadari akan pentingnya mengembangkan Islam wasathiyah di Bumi Indonesia, karena pengembangan Islam wasathiyah lebih memberi jaminan Islam Indonesia menjadi perekat keragaman dan kemajemukan Bangsa Indonesia. Sangat inspiratif jika akhirnya Tema Munas MUI X adalah Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila dan UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), dan tokoh-tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdlatul Ulama (NU) diwakilkan KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi’i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla’ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su’aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto, antara lain mengemukakan:

“Tugas para ulama adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah dengan ulama.”

Kemudian dalam sambutannya Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali menyatakan :

“Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro’. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama yang terpilih menyampaikan kata sambutannya, antara lain:

“Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang  dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksudnya tidak berhasil.”

Demikian antara lain cuplikan dari sambutan-sambutan di awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Dari sejarah berdirinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ibarat rumah besar yang didirikan dengan semangat kebersamaan yang akan menjadi wadah para ulama, zuama’ dan cendekiawan muslim untuk berkhidmat pada umat dan bangsa. Semangat kebersamaan tersebut sangat mungkin disadari akan pentingnya mengembangkan Islam wasathiyah di Bumi Indonesia, karena pengembangan Islam wasathiyah lebih memberi jaminan Islam Indonesia menjadi perekat keragaman dan kemajemukan Bangsa Indonesia. Sangat inspiratif jika akhirnya Tema Munas MUI X adalah Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila dan UUD NKRI 1945 Secara Murni dan Konsekuen.

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), dan tokoh-tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdlatul Ulama (NU) diwakilkan KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi’i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla’ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su’aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Dalam acara Pembukaan MUNAS MUI I tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto, antara lain mengemukakan:

“Tugas para ulama adalah ‘amar ma’ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penerjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada Pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara Pemerintah dengan ulama.”

Kemudian dalam sambutannya Menteri Agama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali menyatakan :

“Hari ini adalah hari berdirinya Majelis Ulama Indonesia, dan hari ini, ditempat ini, telah terkubur selama-lamanya iklim saling curiga mencurigai dan saling tidak percaya antara ulama dan umaro’. Pada hari ini dan di tempat ini pula telah didirikan tugu persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu setelah berdirinya MUI ini, hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan iklim saling memerlukan. Iklim itu hendaknya terus diisi, dibina dan diratakan dengan kerja sama yang sebaik-baiknya untuk mengerjakan segala pekerjaan yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Prof. Dr. Hamka, sebagai Ketua Umum MUI pertama yang terpilih menyampaikan kata sambutannya, antara lain:

“Presiden kita menyatakan, bahwa ulama hidup di-tengah-tengah rakyat. Apa yang beliau utarakan itu benar-benar dari segi manis dan pahitnya. Kadang-kadang benar-benar ulama terletak ditengah-tengah, laksana Kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api; api yang  dari bawah itu, ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api dari atas itu, ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat diinsyafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan pemerintah, maksudnya tidak berhasil.”

Demikian antara lain cuplikan dari sambutan-sambutan di awal berdirinya Majelis Ulama Indonesia.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/