Perdebatan Pendidikan Agama dalam Sejarah Sisdiknas
Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.*
PENDIDIKAN Agama, telah menjadi bagian integral dalam sejarah pendidikan bangsa Indonesia. Pendidikan Agama diyakini telah memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya sosok generasi yang didealkan oleh bangsa Indonesia. Namun demikian, tidak sedikit yang juga mencermati bahwa kehadiran Pendidikan Agama juga memicu perdebatkan sengit dalam sejarah perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia.
Mari kita cermati, bagaimana perdebatan Pendidikan Agama dalam proses perumusan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia. Pertama, ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang yang mengatur pendidikan barulah muncul lima tahun kemudian, tepatnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang diumumkan di Yogyakarta pada 5 April 1950. UU tersebut baru dinyatakan berlaku secara nasional setelah diundangkannya menjadi UU Nomor 12 Tahun 1954 yang diumumkan di Jakarta, 18 Maret 1954. Substansi inilah yang kemudian dijadikan UU yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk Pendidikan Agama, selama 39 tahun, sehingga UU Nomor 4 Tahun 1950 mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional selama masa Orde Lama (1945-1966) dan orde baru (sejak 1966) sampai 1989.
Kedua, tiga puluh Sembilan tahun setelah berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1950 Jo UU Nomor 12 Tahun 1954 barulah diundangkan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diundangkan di Jakarta pada 27 Maret 1989. Sselama 24 tahun berikutnya UU inilah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, sejak pertengahan akhir Orde Baru sampai memasuki masa reformasi, termasuk Pendidikan Agama.
Ketiga, lima tahun pasca orde baru, barulah di Indonesia memiliki UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diundangkan di Jakarta, 8 Juli 2003, dan UU ini mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional selama 24 tahun
Dari bahasan ini bisa dikemukakan, bahwa : jika UU Nomor 4 Tahun 1950 (UU 12 Tahun 1954) tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, lahir di masa orde lama, jika UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir di masa Orde Baru, dan jika UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lahir pada masa reformasi, kita tinggal mencermati secara proaktif RUU Sistem Pendidikan Nasional yang akan disahkan sebagai UU pada tahun 2027.
Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa sejak Indonesia merdeka, telah beberapa kali berganti UU yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Nomor 4 Tahun 1950 yang lahir masa Orde Lama, berlaku selama 39 tahun, UU Nomor 2 Tahun 1989 yang lahir masa orde baru, berlaku 24 tahun, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang lahir masa reformasi berlaku sekitar 24 tahun.
Mari kita cermati secara intens fokus Pendidikan Agama yang memicu perdebatan dalam sejarah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.
