alexametrics
26.5 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Peta Baru Kelembagaan Pendidikan Islam

Prof Dr H Abd Halim Soebahar MA

Mobile_AP_Rectangle 1

Banyak ahli seperti Prof Dr Muhammad Naquib Al-Attas (Malaysia), Prof Abdul Fattah Jalal (Mesir), Prof Dr Mastuhu, dan Prof Dr Noeng Muhadjir (Indonesia) yang menyebut pendidikan adalah kunci peradaban. Kemajuan pendidikan akan menentukan kemajuan peradaban, sehingga peta kelembagaan pendidikan sebuah bangsa juga akan menentukan corak peradaban sebuah bangsa.

Akhir-akhir ini sering terjadi diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam mengiringi diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren setelah sebelumnya diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam menjadi penting karena pendidikan Islam di Indonesia selalu bersentuhan dengan umat Islam yang jumlahnya sangat besar, bahkan terbanyak di dunia, melebihi 200 juta jiwa, tentu sangat perlu pencerahan.

Di Indonesia, sejak awal gerakan reformasi, salah satu tuntutannya ialah perlunya reformasi dalam segala bidang termasuk pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam akhirnya terwujud melalui Amandemen IV UUD 1945 khususnya pasal 31 yang terkait dengan pendidikan (10 Agustus 2002) dan berimplikasi terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (11 Juni 2003) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Mobile_AP_Rectangle 2

Banyak ahli menyatakan bahwa pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam sangat diperlukan karena pengaruh tiga faktor sangat menentukan, yaitu pengaruh perubahan, pengaruh kebijakan dan pengaruh tuntutan masyarakat. Perubahan pasti terus bergulir, kajian futuristik dan perkembangan teknologi mempercepat proses tersebut, sehingga kajian pendidikan Islam lebih intens dilakukan. Alvin Toffler, John Naisbitt, dan Patricia Aburdene termasuk futurolog papan atas dan relatif terkenal di Indonesia. Ketika masih tahun 1970, Toffler mempublikasikan sebuah buku berjudul Future Shock (New York: Random House, 1970) yang terbukti menjadi best seller untuk beberapa waktu. Buku ini tidak saja berceritera tentang kejutan-kejutan masa depan, tetapi penerbitannya sendiri merupakan kejutan bagi banyak pembaca. Artinya, pada saat itu masih banyak orang yang tidak membayangkan bahwa masa depan membawa sedemikian banyak perubahan mengejutkan, terlebih di masa pandemi yang melanda seluruh dunia. Kini, kita telah memasuki era baru yang jelas-jelas memiliki karakteristik dan implikasi berbeda dengan era sebelumnya.

Demikian halnya dengan adanya kebijakan baru pasti berefek terhadap pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam. Para era reformasi, seperti dibahas sebelumnya, perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam terjadi sejak amandemen IV UUD 1945 pasal 31 yang berefek terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dan sistemik. Karena UUD 1945 (yang penuh nuansa pendidikan Islam) adalah rujukan tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, semua aturan di bawahnya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya) tidak boleh bertentangan. Contoh aktual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003, 11 Juni 2003) setelah Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002) selanjutnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Selain itu, selain perubahan zaman dan perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat yang beragam juga berefek terhadap perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam, karena masyarakat memiliki latar belakang yang beragam dari segi agama, pendidikan, dan lingkungan. Keragaman latar memiliki trends harapan yang berbeda dan beragam, karena keragaman cenderung memunculkan mindset berbeda. Kenyataan ini juga menjadi alasan bahwa pendidikan Islam tidak berkembang dalam konteks vakum, sehingga lebih terbuka dan menginspirasi untuk melakukan exercise.

Banyak implikasi yang kami cermati tentang pendidikan Islam. Salah satunya yang terpenting dan menjadi fokus kajian ini adalah munculnya peta baru kelembagaan pendidikan Islam. Pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam ini penting karena secara yuridis, kajian kelembagaan pendidikan Islam tidak memadai lagi jika hanya merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003, peraturan pemerintah dan peraturan operasional lainnya. Mengkaji dan memetakan kelembagaan pendidikan Islam selain harus merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 juga pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (3 Desember 2020), PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (30 November 2020) dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (3 Desember 2020).

Jika kita merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 18 Tahun 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan operasional berupa PMA Nomor 30 Tahun 2020, PMA Nomor 31 Tahun 2020 dan PMA Nomor 32 Tahun 2020, maka akan kita pahami bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebenarnya sudah berkembang tiga sistem pendidikan, yakni: pertama, sistem pendidikan sekolah umum; kedua, sistem pendidikan sekolah umum berciri khas agama Islam; dan ketiga, sistem pendidikan pesantren. Ketiga peta kelembagaan pendidikan tersebut bukan sekadar berbeda nama, tetapi memang benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda dari segi filosofi kelembagaan, kurikulum dan tujuan kurikuler, serta institusionalnya. Berikut deskripsi peta kelembagaan pendidikan formal dari tiga sistem pendidikan tersebut.

- Advertisement -

Banyak ahli seperti Prof Dr Muhammad Naquib Al-Attas (Malaysia), Prof Abdul Fattah Jalal (Mesir), Prof Dr Mastuhu, dan Prof Dr Noeng Muhadjir (Indonesia) yang menyebut pendidikan adalah kunci peradaban. Kemajuan pendidikan akan menentukan kemajuan peradaban, sehingga peta kelembagaan pendidikan sebuah bangsa juga akan menentukan corak peradaban sebuah bangsa.

Akhir-akhir ini sering terjadi diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam mengiringi diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren setelah sebelumnya diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam menjadi penting karena pendidikan Islam di Indonesia selalu bersentuhan dengan umat Islam yang jumlahnya sangat besar, bahkan terbanyak di dunia, melebihi 200 juta jiwa, tentu sangat perlu pencerahan.

Di Indonesia, sejak awal gerakan reformasi, salah satu tuntutannya ialah perlunya reformasi dalam segala bidang termasuk pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam akhirnya terwujud melalui Amandemen IV UUD 1945 khususnya pasal 31 yang terkait dengan pendidikan (10 Agustus 2002) dan berimplikasi terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (11 Juni 2003) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Banyak ahli menyatakan bahwa pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam sangat diperlukan karena pengaruh tiga faktor sangat menentukan, yaitu pengaruh perubahan, pengaruh kebijakan dan pengaruh tuntutan masyarakat. Perubahan pasti terus bergulir, kajian futuristik dan perkembangan teknologi mempercepat proses tersebut, sehingga kajian pendidikan Islam lebih intens dilakukan. Alvin Toffler, John Naisbitt, dan Patricia Aburdene termasuk futurolog papan atas dan relatif terkenal di Indonesia. Ketika masih tahun 1970, Toffler mempublikasikan sebuah buku berjudul Future Shock (New York: Random House, 1970) yang terbukti menjadi best seller untuk beberapa waktu. Buku ini tidak saja berceritera tentang kejutan-kejutan masa depan, tetapi penerbitannya sendiri merupakan kejutan bagi banyak pembaca. Artinya, pada saat itu masih banyak orang yang tidak membayangkan bahwa masa depan membawa sedemikian banyak perubahan mengejutkan, terlebih di masa pandemi yang melanda seluruh dunia. Kini, kita telah memasuki era baru yang jelas-jelas memiliki karakteristik dan implikasi berbeda dengan era sebelumnya.

Demikian halnya dengan adanya kebijakan baru pasti berefek terhadap pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam. Para era reformasi, seperti dibahas sebelumnya, perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam terjadi sejak amandemen IV UUD 1945 pasal 31 yang berefek terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dan sistemik. Karena UUD 1945 (yang penuh nuansa pendidikan Islam) adalah rujukan tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, semua aturan di bawahnya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya) tidak boleh bertentangan. Contoh aktual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003, 11 Juni 2003) setelah Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002) selanjutnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Selain itu, selain perubahan zaman dan perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat yang beragam juga berefek terhadap perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam, karena masyarakat memiliki latar belakang yang beragam dari segi agama, pendidikan, dan lingkungan. Keragaman latar memiliki trends harapan yang berbeda dan beragam, karena keragaman cenderung memunculkan mindset berbeda. Kenyataan ini juga menjadi alasan bahwa pendidikan Islam tidak berkembang dalam konteks vakum, sehingga lebih terbuka dan menginspirasi untuk melakukan exercise.

Banyak implikasi yang kami cermati tentang pendidikan Islam. Salah satunya yang terpenting dan menjadi fokus kajian ini adalah munculnya peta baru kelembagaan pendidikan Islam. Pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam ini penting karena secara yuridis, kajian kelembagaan pendidikan Islam tidak memadai lagi jika hanya merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003, peraturan pemerintah dan peraturan operasional lainnya. Mengkaji dan memetakan kelembagaan pendidikan Islam selain harus merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 juga pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (3 Desember 2020), PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (30 November 2020) dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (3 Desember 2020).

Jika kita merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 18 Tahun 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan operasional berupa PMA Nomor 30 Tahun 2020, PMA Nomor 31 Tahun 2020 dan PMA Nomor 32 Tahun 2020, maka akan kita pahami bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebenarnya sudah berkembang tiga sistem pendidikan, yakni: pertama, sistem pendidikan sekolah umum; kedua, sistem pendidikan sekolah umum berciri khas agama Islam; dan ketiga, sistem pendidikan pesantren. Ketiga peta kelembagaan pendidikan tersebut bukan sekadar berbeda nama, tetapi memang benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda dari segi filosofi kelembagaan, kurikulum dan tujuan kurikuler, serta institusionalnya. Berikut deskripsi peta kelembagaan pendidikan formal dari tiga sistem pendidikan tersebut.

Banyak ahli seperti Prof Dr Muhammad Naquib Al-Attas (Malaysia), Prof Abdul Fattah Jalal (Mesir), Prof Dr Mastuhu, dan Prof Dr Noeng Muhadjir (Indonesia) yang menyebut pendidikan adalah kunci peradaban. Kemajuan pendidikan akan menentukan kemajuan peradaban, sehingga peta kelembagaan pendidikan sebuah bangsa juga akan menentukan corak peradaban sebuah bangsa.

Akhir-akhir ini sering terjadi diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam mengiringi diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren setelah sebelumnya diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diskusi tentang peta baru kelembagaan pendidikan Islam menjadi penting karena pendidikan Islam di Indonesia selalu bersentuhan dengan umat Islam yang jumlahnya sangat besar, bahkan terbanyak di dunia, melebihi 200 juta jiwa, tentu sangat perlu pencerahan.

Di Indonesia, sejak awal gerakan reformasi, salah satu tuntutannya ialah perlunya reformasi dalam segala bidang termasuk pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam akhirnya terwujud melalui Amandemen IV UUD 1945 khususnya pasal 31 yang terkait dengan pendidikan (10 Agustus 2002) dan berimplikasi terhadap diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (11 Juni 2003) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Banyak ahli menyatakan bahwa pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam sangat diperlukan karena pengaruh tiga faktor sangat menentukan, yaitu pengaruh perubahan, pengaruh kebijakan dan pengaruh tuntutan masyarakat. Perubahan pasti terus bergulir, kajian futuristik dan perkembangan teknologi mempercepat proses tersebut, sehingga kajian pendidikan Islam lebih intens dilakukan. Alvin Toffler, John Naisbitt, dan Patricia Aburdene termasuk futurolog papan atas dan relatif terkenal di Indonesia. Ketika masih tahun 1970, Toffler mempublikasikan sebuah buku berjudul Future Shock (New York: Random House, 1970) yang terbukti menjadi best seller untuk beberapa waktu. Buku ini tidak saja berceritera tentang kejutan-kejutan masa depan, tetapi penerbitannya sendiri merupakan kejutan bagi banyak pembaca. Artinya, pada saat itu masih banyak orang yang tidak membayangkan bahwa masa depan membawa sedemikian banyak perubahan mengejutkan, terlebih di masa pandemi yang melanda seluruh dunia. Kini, kita telah memasuki era baru yang jelas-jelas memiliki karakteristik dan implikasi berbeda dengan era sebelumnya.

Demikian halnya dengan adanya kebijakan baru pasti berefek terhadap pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam. Para era reformasi, seperti dibahas sebelumnya, perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam terjadi sejak amandemen IV UUD 1945 pasal 31 yang berefek terjadinya perubahan kebijakan secara mendasar dan sistemik. Karena UUD 1945 (yang penuh nuansa pendidikan Islam) adalah rujukan tertinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia, semua aturan di bawahnya (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya) tidak boleh bertentangan. Contoh aktual adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003, 11 Juni 2003) setelah Amandemen IV UUD 1945 (10 Agustus 2002) selanjutnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren, 16 Oktober 2019).

Selain itu, selain perubahan zaman dan perubahan kebijakan, tuntutan masyarakat yang beragam juga berefek terhadap perubahan peta kelembagaan pendidikan Islam, karena masyarakat memiliki latar belakang yang beragam dari segi agama, pendidikan, dan lingkungan. Keragaman latar memiliki trends harapan yang berbeda dan beragam, karena keragaman cenderung memunculkan mindset berbeda. Kenyataan ini juga menjadi alasan bahwa pendidikan Islam tidak berkembang dalam konteks vakum, sehingga lebih terbuka dan menginspirasi untuk melakukan exercise.

Banyak implikasi yang kami cermati tentang pendidikan Islam. Salah satunya yang terpenting dan menjadi fokus kajian ini adalah munculnya peta baru kelembagaan pendidikan Islam. Pemetaan baru kelembagaan pendidikan Islam ini penting karena secara yuridis, kajian kelembagaan pendidikan Islam tidak memadai lagi jika hanya merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003, peraturan pemerintah dan peraturan operasional lainnya. Mengkaji dan memetakan kelembagaan pendidikan Islam selain harus merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 juga pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (3 Desember 2020), PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (30 November 2020) dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly (3 Desember 2020).

Jika kita merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 18 Tahun 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan operasional berupa PMA Nomor 30 Tahun 2020, PMA Nomor 31 Tahun 2020 dan PMA Nomor 32 Tahun 2020, maka akan kita pahami bahwa dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia sebenarnya sudah berkembang tiga sistem pendidikan, yakni: pertama, sistem pendidikan sekolah umum; kedua, sistem pendidikan sekolah umum berciri khas agama Islam; dan ketiga, sistem pendidikan pesantren. Ketiga peta kelembagaan pendidikan tersebut bukan sekadar berbeda nama, tetapi memang benar-benar memiliki karakteristik yang berbeda dari segi filosofi kelembagaan, kurikulum dan tujuan kurikuler, serta institusionalnya. Berikut deskripsi peta kelembagaan pendidikan formal dari tiga sistem pendidikan tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/