alexametrics
23.4 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Pendidikan Mu’adalah

Mobile_AP_Rectangle 1

SUDAH sangat banyak buku dan literatur yang ditulis  oleh para ahli dan peneliti yang menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia telah melintasi sejarah yang sangat panjang, sampai ke era Wali Sanga, bahkan Prof Mastuhu menyimpulkan bahwa pesantren di Nusantara sudah ada sejak abad ke-13. Akhir-akhir ini, semakin banyak penulis yang menyatakan bahwa pesantren bukan hanya berperan di bidang pendidikan dan dakwah. Pesantren juga memainkan peran strategis perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan yang mau diambil lagi oleh penjajah. Bangsa ini semakin mengenal aksi heroik para santri Kiai Abbas Buntet dan Hadratussyaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Ketika Indonesia merdeka, bangsa ini telah mewarisi dua sistem pendidikan, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum. Yang pertama, pesantren adalah satuan pendidikan yang asli Indonesia, sedang yang kedua, sekolah umum adalah satuan pendidikan yang diintrodusir oleh pemerintah kolonial. Lembaga pendidikan sekolah umum dikelola oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sementara pesantren tetap berjalan sendiri.

Secara formal, negara belum menemukan rumusan yang tepat bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakan mereka, termasuk konsekuensi kebijakan adalah pengakuan dan perlakuan pesantren, pengalokasian anggaran negara bagi pembinaan pesantren sampai akhirnya pesantren berjalan sendiri mencari pengakuan formal eksistensi kelembagaannya. Barulah pada tahun 2005 pemerintah mengakui keberadaan pesantren, pendidikan mu’adalah, dan sebagainya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun secara operasional baru clear setelah ditetapkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan PMA Nomor 18 Tahun 2014.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pendidikan mu’adalah adalah pendidikan formal khas pesantren, karena satuan pendidikan tersebut hanya boleh dirintis dan dikembangkan di pesantren. Pendidikan formal yang khas pesantren tidak hanya pendidikan mu’adalah, tetapi juga pendidikan diniyah formal dan ma’had aly sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan dijelaskan secara operasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Definisi Satuan Pendidikan Mu’adalah (SPM) pada pesantren sebagaimana dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atas dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Demikian halnya definisi yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pendidikan mu’adalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur (UU No. 18/2019, pasal 1 poin 5).

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa varian SPM sejalan dengan varian pesantren sebagai satuan pendidikan, yakni SPM berbasis kitab kuning yang disebut SPM jenis salafiyah dan SPM berbasis dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin yang disebut SPM jenis mu’allimin.

Penamaan satuan pendidikan mu’adalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mju’allimin, Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamkiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah At-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lainnya yang diusulkan oleh pesantren.

- Advertisement -

SUDAH sangat banyak buku dan literatur yang ditulis  oleh para ahli dan peneliti yang menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia telah melintasi sejarah yang sangat panjang, sampai ke era Wali Sanga, bahkan Prof Mastuhu menyimpulkan bahwa pesantren di Nusantara sudah ada sejak abad ke-13. Akhir-akhir ini, semakin banyak penulis yang menyatakan bahwa pesantren bukan hanya berperan di bidang pendidikan dan dakwah. Pesantren juga memainkan peran strategis perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan yang mau diambil lagi oleh penjajah. Bangsa ini semakin mengenal aksi heroik para santri Kiai Abbas Buntet dan Hadratussyaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Ketika Indonesia merdeka, bangsa ini telah mewarisi dua sistem pendidikan, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum. Yang pertama, pesantren adalah satuan pendidikan yang asli Indonesia, sedang yang kedua, sekolah umum adalah satuan pendidikan yang diintrodusir oleh pemerintah kolonial. Lembaga pendidikan sekolah umum dikelola oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sementara pesantren tetap berjalan sendiri.

Secara formal, negara belum menemukan rumusan yang tepat bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakan mereka, termasuk konsekuensi kebijakan adalah pengakuan dan perlakuan pesantren, pengalokasian anggaran negara bagi pembinaan pesantren sampai akhirnya pesantren berjalan sendiri mencari pengakuan formal eksistensi kelembagaannya. Barulah pada tahun 2005 pemerintah mengakui keberadaan pesantren, pendidikan mu’adalah, dan sebagainya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun secara operasional baru clear setelah ditetapkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan PMA Nomor 18 Tahun 2014.

Pendidikan mu’adalah adalah pendidikan formal khas pesantren, karena satuan pendidikan tersebut hanya boleh dirintis dan dikembangkan di pesantren. Pendidikan formal yang khas pesantren tidak hanya pendidikan mu’adalah, tetapi juga pendidikan diniyah formal dan ma’had aly sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan dijelaskan secara operasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Definisi Satuan Pendidikan Mu’adalah (SPM) pada pesantren sebagaimana dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atas dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Demikian halnya definisi yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pendidikan mu’adalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur (UU No. 18/2019, pasal 1 poin 5).

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa varian SPM sejalan dengan varian pesantren sebagai satuan pendidikan, yakni SPM berbasis kitab kuning yang disebut SPM jenis salafiyah dan SPM berbasis dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin yang disebut SPM jenis mu’allimin.

Penamaan satuan pendidikan mu’adalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mju’allimin, Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamkiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah At-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lainnya yang diusulkan oleh pesantren.

SUDAH sangat banyak buku dan literatur yang ditulis  oleh para ahli dan peneliti yang menyebutkan bahwa pesantren di Indonesia telah melintasi sejarah yang sangat panjang, sampai ke era Wali Sanga, bahkan Prof Mastuhu menyimpulkan bahwa pesantren di Nusantara sudah ada sejak abad ke-13. Akhir-akhir ini, semakin banyak penulis yang menyatakan bahwa pesantren bukan hanya berperan di bidang pendidikan dan dakwah. Pesantren juga memainkan peran strategis perjuangan mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan yang mau diambil lagi oleh penjajah. Bangsa ini semakin mengenal aksi heroik para santri Kiai Abbas Buntet dan Hadratussyaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya.

Ketika Indonesia merdeka, bangsa ini telah mewarisi dua sistem pendidikan, yakni pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah umum. Yang pertama, pesantren adalah satuan pendidikan yang asli Indonesia, sedang yang kedua, sekolah umum adalah satuan pendidikan yang diintrodusir oleh pemerintah kolonial. Lembaga pendidikan sekolah umum dikelola oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sementara pesantren tetap berjalan sendiri.

Secara formal, negara belum menemukan rumusan yang tepat bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakan mereka, termasuk konsekuensi kebijakan adalah pengakuan dan perlakuan pesantren, pengalokasian anggaran negara bagi pembinaan pesantren sampai akhirnya pesantren berjalan sendiri mencari pengakuan formal eksistensi kelembagaannya. Barulah pada tahun 2005 pemerintah mengakui keberadaan pesantren, pendidikan mu’adalah, dan sebagainya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, meskipun secara operasional baru clear setelah ditetapkannya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan PMA Nomor 18 Tahun 2014.

Pendidikan mu’adalah adalah pendidikan formal khas pesantren, karena satuan pendidikan tersebut hanya boleh dirintis dan dikembangkan di pesantren. Pendidikan formal yang khas pesantren tidak hanya pendidikan mu’adalah, tetapi juga pendidikan diniyah formal dan ma’had aly sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan dijelaskan secara operasional dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Definisi Satuan Pendidikan Mu’adalah (SPM) pada pesantren sebagaimana dalam PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atas dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan berstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.

Demikian halnya definisi yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa pendidikan mu’adalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur (UU No. 18/2019, pasal 1 poin 5).

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa varian SPM sejalan dengan varian pesantren sebagai satuan pendidikan, yakni SPM berbasis kitab kuning yang disebut SPM jenis salafiyah dan SPM berbasis dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin yang disebut SPM jenis mu’allimin.

Penamaan satuan pendidikan mu’adalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mju’allimin, Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamkiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah At-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI) atau nama lainnya yang diusulkan oleh pesantren.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/