Permasalahan menarik yang penting dipahami dalam mengkaji   Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (selanjutnya disebut UU Pesantren) adalah munculnya varian baru kategorisasi pesantren. Meskipun kategorisasi pesantren bukan merupakan hal baru, tetapi cukup penting dicermati. Pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan: Pesantren terdiri atas: (a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab kuning, (b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin, atau (c) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Nomenklatur baru dalam varian tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren Salafiyah. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan dengan Pesantren Modern atau Pesantren Muallimin. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dalam bentuk lainnya yang terintegrasi, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Pesantren dengan beragam varian sebagaimana tersebut harus memiliki unsur paling sedikit: (a) Kiai, (b) Santri yang bermukim di pesantren, (c) Pondok atau asrama, (d) Masjid atau musala, dan (e) Kajian kitab kuning atau Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin (lihat pasal 5 ayat (2). Ini yang berbeda dari elemen-elemen utama pesantren berdasarkan  berbagai hasil kajian para ahli. Hasil kajian para ahli, seperti Zamahsyari Dhofier, Karel A. Steenbrink, Manfred Ziemek, dan beberapa ahli lainnya menyebut elemen utama pesantren: (a) kiai, (b) santri, (c) musala/masjid, (d) pengajian kitab kuning, dan (e) pondok atau asrama. Mungkin bisa dimaklumi, karena perubahan zaman. Dulu kalau tidak mengajarkan kitab kuning, maka Kementerian Agama tidak bisa mengeluarkan sertifikat terdaftar sebagai pesantren, sekarang dan ke depan, sertifikat pesantren bisa dikeluarkan meskipun tidak mengajarkan kitab kuning, tetapi Dirasah Islamiyah dengan pola Pendidikan Muallimin.  Tanpa kelengkapan elemen-elemen pokok tersebut, maka sebuah lembaga tidak bisa disebut pesantren, seperti: ada kiai, santri dan pondok, tapi tidak ada musala dan pengajian kitab kuning atau Dirasat Islamiyah, maka lembaga itu tidak disebut pesantren, cukup disebut tempat kos. Atau, ada musala dan pondok, tapi kiai dan santrinya tidak mukim di kompleks tersebut, maka itu pun tidak disebut pesantren. Sebuah lembaga baru disebut pesantren kalau elemen-elemen pokok tersebut berada dalam satu kompleks yang terintegrasi.

Inilah awal keunikan pesantren sebagai lembaga pendidikan khas dan asli Indonesia. Dari sistem pembelajaran, asal usul sistem pembelajaran di pesantren adalah sorogan dan bandongan yang dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu (weton) seperti bakda salat berjamaah dan lazim dikenal dengan sistem weton. Praktik pembelajaran sorogan, pada dilakukan karena santri menyorogkan kitabnya satu per satu di hadapan kiai, karena kiai dikenal sebagai seorang yang ahli dalam penguasaan kitab kuning tersebut. Santri membaca kitab yang diinginkan di hadapan kiai, sedang kiai menyimak dan membimbing bacaan santri tersebut. Di sini antara kiai dan santri bisa berinteraksi secara intelektual dan emosional, sehingga santri merasa sangat dekat dengan kiainya. Metode ini menjadi sangat bagus karena bimbingan kiai lebih intens, metode ini yang dalam sistem pembelajaran modern dikenal dengan sistem belajar tuntas. Melalui metode ini dari pesantren pernah lahir kiai-kiai dan tokoh-tokoh bangsa yang nantinya merintis dan memimpin pesantren-pesantren besar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan pesantren, ketika jumlah santri bertambah, waktu kiai menjadi terbatas untuk mengajar sorogan, akhirnya muncul santri-santri senior yang bertugas sebagai asisten kiai membimbing sorogan sesuai kewenangannya, sedangkan kiai tetap mengajar sorogan untuk kitab-kitab khusus dan metode bandongan mulai dikembangkan tanpa harus membatasi usia santri.

Selanjutnya, dilihat dari sistem dan praktik pendidikan. Di pesantren tidak hanya belajar teori dan tidak hanya belajar ilmu, tetapi sekaligus mempraktikkan teori dan ilmu yang dipelajari, sehingga ketika kiai menjelaskan kaifiyah salat hajat dan Tahajud, maka santri akan mempraktikkan langsung salat hajat dan Tahajud di bawah bimbingan kiai dan santri akan melakukannya secara berkelanjutan. Praktik pendidikan seperti ini sangat berbeda dengan praktik pendidikan di lembaga lain, dan inilah antara lain kelebihan sistem pendidikan pesantren, teori dan praktik terintegrasi, pendidikan di pesantren berlangsung selama 24 jam di bawah bimbingan kiai, hidup satu kompleks dengan keluarga kiai, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan kepribadian santri.

Dalam proses perubahan, karakteristik kelembagaan, sistem pengajaran dan pendidikan tersebut akhirnya membentuk tradisi dan memberi gambaran awal tentang tradisi pesantren di Indonesia. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebut pesantren sebagai “sub kultur”, karena kehidupan di pesantren berbeda dengan kultur kehidupan masyarakat di luar pesantren. Hadimulyo, menyebut pesantren sebagai “institusi kultural”, karena kekhasan lembaga pesantren dibanding lembaga pendidikan lainnya. Sebagian dari tradisi-tradisi tersebut tetap dipertahankan hingga kini, sebagian yang lain mengalami inovasi dan akomodasi dalam proses modernisasi, dan di sebagian yang lain akhirnya punah.

Namun demikian, apa pun varian dan elemen atau unsur-unsur utama pesantren, pesantren selama ini tetap istiqamah mengembangkan peran intinya dalam tiga hal penting, yaitu: pertama, transmisi ilmu-ilmu dan pengetahuan Islam (transmission of Islamic knowledge); kedua, pemeliharaan tradisi Islam (maintenance of Islamic tradition); dan ketiga, reproduksi (calon-calon) ulama (reproduction of ulama). Ketiga peran tersebut bukan hanya dikembangkan oleh pesantren (di Indonesia), tetapi juga oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menyerupai pesantren di berbagai Negara, khususnya di Asia Tenggara, seperti: sekolah pondok (Malaysia), ponoh (Thailand), dan madrasah (Filipina). Fakta ini, mengindikasikan bahwa pesantren selama berabad-abad di Indonesia, ternyata memiliki fungsi strategis, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai Negara Asia Tenggara.

Ke depan, dengan diundangkannya UU Pesantren, varian pesantren tidak terhenti sekadar menjadi sub kultur, tetap menjadi sub kultur yang dinamis dan terus mengalami dinamika ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.

* Pengasuh PP Shofa Marwa, Ketua Umum MUI Kabupaten, dan Guru Besar/Direktur Pascasarjana IAIN Jember.