alexametrics
26 C
Jember
Wednesday, 26 January 2022

Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional (1)

Mobile_AP_Rectangle 1

Para ahli pendidikan banyak mengemukakan pandangan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sejarah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sanad para tokoh yang intens memperjuangkan eksistensi Pendidikan Agama Islam telah dimulai sejak lama. Bahkan sejak beberapa abad sebelum Indonesia merdeka.

Artinya, bisa dianalogikan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki mata rantai yang kuat dengan komitmen dan perjuangan para guru pendahulu kita. Para guru kita memiliki sanad dengan komitmen dan perjuangan gurunya para guru, para wali khususnya Wali Sanga, para sahabat, dan sanadnya bersambung pada komitmen dan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, misi yang diperjuangkan para tokoh yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah sia-sia, karena memiliki mata rantai dan sanad komitmen dan perjuangan yang kuat dari para pendahulu kita sampai pada Nabi Muhammad SAW.

Dan benar jika dinyatakan, yang peduli Pendidikan Agama Islam adalah bagian dari amanah (QS An-Nisa’, 4: 58 dan QS Al-Ahzab, 33: 72), atau meminjam istilah Al-Mawardi (Al-Ahkam as-Sulthaniyah, I: 3) bahwa tugas guru Pendidikan Agama Islam atau siapa pun yang peduli terhadap eksistensi Pendidikan Agama Islam adalah penerus tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penelusuran demikian tidak bisa dihindari karena Pendidikan Agama Islam tidak berkembang dalam konteks vakum. Melainkan dalam konteks yang selalu berubah, karena perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan perubahan harapan masyarakat. Sehingga, Pendidikan Agama Islam perlu penyesuaian dengan iklim perubahan, harus lebih terbuka dan menginspirasi untuk inovasi.

Kesimpulan tersebut memperoleh pembenaran jika dikaji lebih intens perubahan-perubahan yang terjadi yang kemudian memicu perbedaan antara Pendidikan Agama Islam zaman Orde Lama dan Orde Baru, apalagi zaman Reformasi. Di zaman Orde Lama, Pendidikan Agama Islam (waktu itu disebut Pelajaran Agama Islam) bersifat sukarela, bahkan pasal 20 (UU Nomor 4 Tahun 1950/UU Nomor 12 Tahun 1954) dinyatakan (1) dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Sedangkan di era Orde Baru, Pendidikan Agama Islam diwajibkan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang Pendidikan. Dalam UU pasal 39 ayat (2) Isi kurikulum setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila; b. Pendidikan Agama; dan c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, di era Reformasi, Pendidikan Agama Islam diwajibkan dan diprioritaskan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan Budaya; h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; i. Ketrampilan/Kejuruan; dan j. Muatan Lokal (2) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan, dan c. Bahasa. Bahkan Pendidikan Agama Islam dalam era Reformasi sebagai konten kurikulum yang dapat mewarnai materi kurikulum lainnya.

- Advertisement -

Para ahli pendidikan banyak mengemukakan pandangan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sejarah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sanad para tokoh yang intens memperjuangkan eksistensi Pendidikan Agama Islam telah dimulai sejak lama. Bahkan sejak beberapa abad sebelum Indonesia merdeka.

Artinya, bisa dianalogikan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki mata rantai yang kuat dengan komitmen dan perjuangan para guru pendahulu kita. Para guru kita memiliki sanad dengan komitmen dan perjuangan gurunya para guru, para wali khususnya Wali Sanga, para sahabat, dan sanadnya bersambung pada komitmen dan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, misi yang diperjuangkan para tokoh yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah sia-sia, karena memiliki mata rantai dan sanad komitmen dan perjuangan yang kuat dari para pendahulu kita sampai pada Nabi Muhammad SAW.

Dan benar jika dinyatakan, yang peduli Pendidikan Agama Islam adalah bagian dari amanah (QS An-Nisa’, 4: 58 dan QS Al-Ahzab, 33: 72), atau meminjam istilah Al-Mawardi (Al-Ahkam as-Sulthaniyah, I: 3) bahwa tugas guru Pendidikan Agama Islam atau siapa pun yang peduli terhadap eksistensi Pendidikan Agama Islam adalah penerus tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Penelusuran demikian tidak bisa dihindari karena Pendidikan Agama Islam tidak berkembang dalam konteks vakum. Melainkan dalam konteks yang selalu berubah, karena perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan perubahan harapan masyarakat. Sehingga, Pendidikan Agama Islam perlu penyesuaian dengan iklim perubahan, harus lebih terbuka dan menginspirasi untuk inovasi.

Kesimpulan tersebut memperoleh pembenaran jika dikaji lebih intens perubahan-perubahan yang terjadi yang kemudian memicu perbedaan antara Pendidikan Agama Islam zaman Orde Lama dan Orde Baru, apalagi zaman Reformasi. Di zaman Orde Lama, Pendidikan Agama Islam (waktu itu disebut Pelajaran Agama Islam) bersifat sukarela, bahkan pasal 20 (UU Nomor 4 Tahun 1950/UU Nomor 12 Tahun 1954) dinyatakan (1) dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Sedangkan di era Orde Baru, Pendidikan Agama Islam diwajibkan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang Pendidikan. Dalam UU pasal 39 ayat (2) Isi kurikulum setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila; b. Pendidikan Agama; dan c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, di era Reformasi, Pendidikan Agama Islam diwajibkan dan diprioritaskan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan Budaya; h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; i. Ketrampilan/Kejuruan; dan j. Muatan Lokal (2) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan, dan c. Bahasa. Bahkan Pendidikan Agama Islam dalam era Reformasi sebagai konten kurikulum yang dapat mewarnai materi kurikulum lainnya.

Para ahli pendidikan banyak mengemukakan pandangan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sejarah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia memiliki sejarah panjang. Sanad para tokoh yang intens memperjuangkan eksistensi Pendidikan Agama Islam telah dimulai sejak lama. Bahkan sejak beberapa abad sebelum Indonesia merdeka.

Artinya, bisa dianalogikan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki mata rantai yang kuat dengan komitmen dan perjuangan para guru pendahulu kita. Para guru kita memiliki sanad dengan komitmen dan perjuangan gurunya para guru, para wali khususnya Wali Sanga, para sahabat, dan sanadnya bersambung pada komitmen dan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, misi yang diperjuangkan para tokoh yang peduli terhadap Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah sia-sia, karena memiliki mata rantai dan sanad komitmen dan perjuangan yang kuat dari para pendahulu kita sampai pada Nabi Muhammad SAW.

Dan benar jika dinyatakan, yang peduli Pendidikan Agama Islam adalah bagian dari amanah (QS An-Nisa’, 4: 58 dan QS Al-Ahzab, 33: 72), atau meminjam istilah Al-Mawardi (Al-Ahkam as-Sulthaniyah, I: 3) bahwa tugas guru Pendidikan Agama Islam atau siapa pun yang peduli terhadap eksistensi Pendidikan Agama Islam adalah penerus tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengelola dunia.

Penelusuran demikian tidak bisa dihindari karena Pendidikan Agama Islam tidak berkembang dalam konteks vakum. Melainkan dalam konteks yang selalu berubah, karena perubahan zaman, perubahan kebijakan, dan perubahan harapan masyarakat. Sehingga, Pendidikan Agama Islam perlu penyesuaian dengan iklim perubahan, harus lebih terbuka dan menginspirasi untuk inovasi.

Kesimpulan tersebut memperoleh pembenaran jika dikaji lebih intens perubahan-perubahan yang terjadi yang kemudian memicu perbedaan antara Pendidikan Agama Islam zaman Orde Lama dan Orde Baru, apalagi zaman Reformasi. Di zaman Orde Lama, Pendidikan Agama Islam (waktu itu disebut Pelajaran Agama Islam) bersifat sukarela, bahkan pasal 20 (UU Nomor 4 Tahun 1950/UU Nomor 12 Tahun 1954) dinyatakan (1) dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Sedangkan di era Orde Baru, Pendidikan Agama Islam diwajibkan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang Pendidikan. Dalam UU pasal 39 ayat (2) Isi kurikulum setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan wajib memuat: a. Pendidikan Pancasila; b. Pendidikan Agama; dan c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Selanjutnya, di era Reformasi, Pendidikan Agama Islam diwajibkan dan diprioritaskan di setiap jenis, bentuk, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan; c. Bahasa; d. Matematika; e. Ilmu Pengetahuan Alam; f. Ilmu Pengetahuan Sosial; g. Seni dan Budaya; h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; i. Ketrampilan/Kejuruan; dan j. Muatan Lokal (2) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Kewarganegaraan, dan c. Bahasa. Bahkan Pendidikan Agama Islam dalam era Reformasi sebagai konten kurikulum yang dapat mewarnai materi kurikulum lainnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca