alexametrics
21.6 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Refleksi Beasiswa Madin Era Tiga Gubernur

Prof Dr H. Abd. Halim Soebahar MA*

Mobile_AP_Rectangle 1

PENDIDIKAN telah menjadi fokus kajian yang dinamis. Dinamika pendidikan semakin terasa karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: dinamika perubahan zaman, dinamika perubahan kebijakan, dan dinamika ekspektasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dinamika, khususnya dinamika madrasah diniyah (madin) di Jawa Timur(Jatim). Terlebih karena Jatim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengambil kebijakan diskresi tentang madin. Kebijakan diskresi dimaksudkan sebagai kebijakan yang belum memiliki payung hukum yang kuat sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Era Gubernur Imam Utomo

Program beasiswa S-1 madin memang dirintis sejak tahun akademik 2006, bertepatan dengan periode kedua era kepemimpinan Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim (1998-2003 dan 2003-2008). Sebagai pilot project rintisan, tentu tidaklahmudah merealisasikan kebijakan diskresi, menuntut sosialisasi dikalangan eksekutif dan sekaligus legislatif. Secara kebetulan, penulis ikut proaktif menyosialisasikan gagasan tersebut dengan banyak bersilaturahmike sejumlah pengasuh pesantren ternama.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kami bersama Bapak A. Hamid Syarif, Bapak Jakfar Shodiq (alm), dan KH. Masnur Arief berhari-hari, siang dan malam, melakukan silaturahmi berkeliling dari pesantren ke pesantren.Tidak terhitung puluhan pesantren yang bisa kami kunjungi di wilayah eksKaresidenanBesuki dan Lumajang, meski tanpa dibekali surat keputusan. Karena belum terjamin terealisasi, kami mempersiapkan beberapa perguruan tinggi wilayah TapalKuda bagian timur seperti: StaifasKencong, STAI At-Taqwa Bondowoso, dan IAI Ibrahimy Situbondo. Karena kami tahu pengelolaan ketiga lembaga tersebut untuk mempersiapkan calon mahasiswa, prioritasnya adalah guru diniyahpesantren yang bisa membaca kitab.

Alhamdulillah, respons terhadap program beasiswa madin ini sangat menggembirakan. Selama tahun 2006-2007 Pemprov Jatim menjalin kemitraan dengan 30 perguruan tinggi sebagai penyelenggara program ini.Dan sudah menjangkau sekitar 1360-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Jatim.

Era Gubernur Soekarwo

Ketika Program Beasiswa Madin dirintis pada era Gubernur Imam Utomo, posisi Soekarwo adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Ketika Soekarwo sebagai Gubernur Jatim (2008-2013 dan 2013-2018), maka Gubernur Soekarwo yang memang ahli hukum mulai mengeksiskan keberadaan para kiai dan birokrat muda yang ikut merintis program beasiswa madin dalam sebuah lembaga yang akhirnya diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD). Lembaga ini tetap eksis sampai sekarang, demikian juga cakupan sasaran program ini semakin luas, sehingga kemanfaatan program ini terasa di seluruh kawasan di Jatim.

Seperti pada era kepemimpinan Gubernur Imam Utomo, respons terhadap program beasiswa madin sangat menggembirakan.Dalam rentang waktu sekitar 10 tahun (2008-2018) Pemprov Jatim telah menjalin kemitraan dengan 38 perguruan tinggi se-Jatim sebagai penyelenggara program ini.Dan bisa menjangkau sekitar 12.000-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin. Namun demikian, sejak tahun 2017-an sudah ada wacana untuk dilakukan evaluasi, bahkan penelitian tentang program beasiswa Madin di Jatim.Mengingat sudah banyak sarjana yang lulus berkat dari program ini.

Karena dinilai berjasa dalam pengembangan kualifikasi guru-guru pendidikan agama dan madrasah diniyahdi Jatim, maka Dr H. SoekarwoSH MHum pada Rabu, 27 Maret 2019, menerima penghargaan Doktor HonorisCausa (HC) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri, antara lainoleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

Era Gubernur Khofifah

- Advertisement -

PENDIDIKAN telah menjadi fokus kajian yang dinamis. Dinamika pendidikan semakin terasa karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: dinamika perubahan zaman, dinamika perubahan kebijakan, dan dinamika ekspektasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dinamika, khususnya dinamika madrasah diniyah (madin) di Jawa Timur(Jatim). Terlebih karena Jatim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengambil kebijakan diskresi tentang madin. Kebijakan diskresi dimaksudkan sebagai kebijakan yang belum memiliki payung hukum yang kuat sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Era Gubernur Imam Utomo

Program beasiswa S-1 madin memang dirintis sejak tahun akademik 2006, bertepatan dengan periode kedua era kepemimpinan Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim (1998-2003 dan 2003-2008). Sebagai pilot project rintisan, tentu tidaklahmudah merealisasikan kebijakan diskresi, menuntut sosialisasi dikalangan eksekutif dan sekaligus legislatif. Secara kebetulan, penulis ikut proaktif menyosialisasikan gagasan tersebut dengan banyak bersilaturahmike sejumlah pengasuh pesantren ternama.

Kami bersama Bapak A. Hamid Syarif, Bapak Jakfar Shodiq (alm), dan KH. Masnur Arief berhari-hari, siang dan malam, melakukan silaturahmi berkeliling dari pesantren ke pesantren.Tidak terhitung puluhan pesantren yang bisa kami kunjungi di wilayah eksKaresidenanBesuki dan Lumajang, meski tanpa dibekali surat keputusan. Karena belum terjamin terealisasi, kami mempersiapkan beberapa perguruan tinggi wilayah TapalKuda bagian timur seperti: StaifasKencong, STAI At-Taqwa Bondowoso, dan IAI Ibrahimy Situbondo. Karena kami tahu pengelolaan ketiga lembaga tersebut untuk mempersiapkan calon mahasiswa, prioritasnya adalah guru diniyahpesantren yang bisa membaca kitab.

Alhamdulillah, respons terhadap program beasiswa madin ini sangat menggembirakan. Selama tahun 2006-2007 Pemprov Jatim menjalin kemitraan dengan 30 perguruan tinggi sebagai penyelenggara program ini.Dan sudah menjangkau sekitar 1360-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Jatim.

Era Gubernur Soekarwo

Ketika Program Beasiswa Madin dirintis pada era Gubernur Imam Utomo, posisi Soekarwo adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Ketika Soekarwo sebagai Gubernur Jatim (2008-2013 dan 2013-2018), maka Gubernur Soekarwo yang memang ahli hukum mulai mengeksiskan keberadaan para kiai dan birokrat muda yang ikut merintis program beasiswa madin dalam sebuah lembaga yang akhirnya diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD). Lembaga ini tetap eksis sampai sekarang, demikian juga cakupan sasaran program ini semakin luas, sehingga kemanfaatan program ini terasa di seluruh kawasan di Jatim.

Seperti pada era kepemimpinan Gubernur Imam Utomo, respons terhadap program beasiswa madin sangat menggembirakan.Dalam rentang waktu sekitar 10 tahun (2008-2018) Pemprov Jatim telah menjalin kemitraan dengan 38 perguruan tinggi se-Jatim sebagai penyelenggara program ini.Dan bisa menjangkau sekitar 12.000-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin. Namun demikian, sejak tahun 2017-an sudah ada wacana untuk dilakukan evaluasi, bahkan penelitian tentang program beasiswa Madin di Jatim.Mengingat sudah banyak sarjana yang lulus berkat dari program ini.

Karena dinilai berjasa dalam pengembangan kualifikasi guru-guru pendidikan agama dan madrasah diniyahdi Jatim, maka Dr H. SoekarwoSH MHum pada Rabu, 27 Maret 2019, menerima penghargaan Doktor HonorisCausa (HC) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri, antara lainoleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

Era Gubernur Khofifah

PENDIDIKAN telah menjadi fokus kajian yang dinamis. Dinamika pendidikan semakin terasa karena dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: dinamika perubahan zaman, dinamika perubahan kebijakan, dan dinamika ekspektasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi dinamika, khususnya dinamika madrasah diniyah (madin) di Jawa Timur(Jatim). Terlebih karena Jatim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengambil kebijakan diskresi tentang madin. Kebijakan diskresi dimaksudkan sebagai kebijakan yang belum memiliki payung hukum yang kuat sementara masyarakat sangat membutuhkan.

Era Gubernur Imam Utomo

Program beasiswa S-1 madin memang dirintis sejak tahun akademik 2006, bertepatan dengan periode kedua era kepemimpinan Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim (1998-2003 dan 2003-2008). Sebagai pilot project rintisan, tentu tidaklahmudah merealisasikan kebijakan diskresi, menuntut sosialisasi dikalangan eksekutif dan sekaligus legislatif. Secara kebetulan, penulis ikut proaktif menyosialisasikan gagasan tersebut dengan banyak bersilaturahmike sejumlah pengasuh pesantren ternama.

Kami bersama Bapak A. Hamid Syarif, Bapak Jakfar Shodiq (alm), dan KH. Masnur Arief berhari-hari, siang dan malam, melakukan silaturahmi berkeliling dari pesantren ke pesantren.Tidak terhitung puluhan pesantren yang bisa kami kunjungi di wilayah eksKaresidenanBesuki dan Lumajang, meski tanpa dibekali surat keputusan. Karena belum terjamin terealisasi, kami mempersiapkan beberapa perguruan tinggi wilayah TapalKuda bagian timur seperti: StaifasKencong, STAI At-Taqwa Bondowoso, dan IAI Ibrahimy Situbondo. Karena kami tahu pengelolaan ketiga lembaga tersebut untuk mempersiapkan calon mahasiswa, prioritasnya adalah guru diniyahpesantren yang bisa membaca kitab.

Alhamdulillah, respons terhadap program beasiswa madin ini sangat menggembirakan. Selama tahun 2006-2007 Pemprov Jatim menjalin kemitraan dengan 30 perguruan tinggi sebagai penyelenggara program ini.Dan sudah menjangkau sekitar 1360-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Jatim.

Era Gubernur Soekarwo

Ketika Program Beasiswa Madin dirintis pada era Gubernur Imam Utomo, posisi Soekarwo adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jatim. Ketika Soekarwo sebagai Gubernur Jatim (2008-2013 dan 2013-2018), maka Gubernur Soekarwo yang memang ahli hukum mulai mengeksiskan keberadaan para kiai dan birokrat muda yang ikut merintis program beasiswa madin dalam sebuah lembaga yang akhirnya diberi nama Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD). Lembaga ini tetap eksis sampai sekarang, demikian juga cakupan sasaran program ini semakin luas, sehingga kemanfaatan program ini terasa di seluruh kawasan di Jatim.

Seperti pada era kepemimpinan Gubernur Imam Utomo, respons terhadap program beasiswa madin sangat menggembirakan.Dalam rentang waktu sekitar 10 tahun (2008-2018) Pemprov Jatim telah menjalin kemitraan dengan 38 perguruan tinggi se-Jatim sebagai penyelenggara program ini.Dan bisa menjangkau sekitar 12.000-an mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi dengan beasiswa madin. Namun demikian, sejak tahun 2017-an sudah ada wacana untuk dilakukan evaluasi, bahkan penelitian tentang program beasiswa Madin di Jatim.Mengingat sudah banyak sarjana yang lulus berkat dari program ini.

Karena dinilai berjasa dalam pengembangan kualifikasi guru-guru pendidikan agama dan madrasah diniyahdi Jatim, maka Dr H. SoekarwoSH MHum pada Rabu, 27 Maret 2019, menerima penghargaan Doktor HonorisCausa (HC) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dihadiri, antara lainoleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

Era Gubernur Khofifah

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/