Rabu 13 Februari 2019, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 di Istana Negara Jakarta. Kami sudah mengenal Gubernur Khofifah sejak lama, sejak beliau masih aktif sebagai mahasiswa. Khofifah adalah gubernur perempuan pertama di Jawa Timur yang dikenal cerdas. Beliau adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya, dan sejak orde baru menjabat sebagai Anggota DPR RI dari F-PPP dan F-PKB. Khofifah adalah mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden KH. Abdurrahan Wahid dan mantan Menteri Sosial era Presiden Joko Widodo. Sampai sekarang Khofifah adalah sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama.

Hari ini, Kamis 13 Pebruari 2020, persis satu tahun Gubernur Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur. Dengan bekal kecerdasan, pengalaman, silaturrahim, kesantunan dan jaringan yang dimiliki, kami yakin bahwa Gubernur Khofifah akan berhasil membawa kemajuan Jawa Timur lebih cepat. Kami hanya ingin menulis secara singkat catatan dari sebagian capaian Gubernur Khofifah memimpin Jawa Timur bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam.

Pertama, tentang pesantren sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia yang kini jumlahnya mencapai sekitar 28.000 lembaga. Meskipun pesantren sudah ada beberapa ratus tahun sebelum Indonesia merdeka dan kontribusi pesantren terhadap keberadaan NKRI tidaklah kecil, tapi pemihakan pemerintah terhadap pesantren sangat terlambat. Pemerintah baru mengakui nomenklatur pesantren secara yuridis sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pengakuan lebih jelas baru terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada 16 Oktober 2019, pesantren menjadi mainstream pengembangan pendidikan Isam di Indonesia.

Perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pesantren sejak awal sudah sangat jelas. Gubernur Khofifah menjelaskan, ketika perkembangan teknologi 4.0 sangat pesat, menurutnya masih banyak masyarakat khususnya kalangan pesantren yang berkutat pada teknologi 2.0 dan 3.0, sehingga memaksa beliau mengambil kebijakan percepatan pengembangan SDM pesantren agar pesantren bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan sekaligus agent of change. Untuk pengembangan wawasan pesantren, Gubernur Khofifah mengundang pemangku pesantren yang memiliki Ma’had Aly, Mu’adalah, dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya Jawa Timur untuk diskusi dan merumuskan solusi agar pesantrren tidak tertinggal. Akhirnya, terwujud program beasiswa untuk Ma’had Aly dan beasiswa untuk studi lanjut ke Al-Azhar University bagi lulusan PDF Ulya, Mu’adalah dan Madrasah Aliyah Pesantren.

Selain itu, untuk membangun kemandirian dan ketrampilan santri, dirintislah OPOP: One Pesantren One Product. Tujuan OPOP sangat fundamental bagi lulusan pesantren, karena: (1) Memandu mind set santri, bahwa “tafaqquh fiddîn” bukan terbatas hanya pada ilmu-ilmu agama seperti yang dikenal dengan: ulum al-qur’an, ulum al-hadits, tauhid, syariah, akhlak dan sebagainya, karena agama juga sangat menganjurkan kita belajar ilmu alam, ilmu kedokteran, ketampilan dan sebagainya. Melalui Program OPOP, santri akan mengetahui jenis produk pesantren, santri akan menjalani proses pengembangan produk yang dihasilkan, dan santri akan mengkaji jenis produk dengan dasar-dasar keagamaan, sehingga mereka akan memiliki pemahaman dan bekal dakwah sesuai dengan produk unggulan pesantrennya; (2) Mempersiapkan ketrampilan santri sebagai bekal memasuki kehidupan mendatang. Program OPOP sangat potensial melatih kemandirian santri, karena santri di pesantren akan belajar baca kitab sekaligus belajar jenis produk yang dihasilkan. Di pesantren, ilmu bukan sekedar untuk dipelajari dan diketahui, melainkan untuk diamalkan, sehingga ilmu yang dipahami santri, dipraktekkan santri selama di pesantren. Hal ini akan melatih kemandirian dan menjadi bekal kemandiriannya ketika hidup ditengah-tengah masyarakat; dan (3) Tidak semua santri bercita-cita menjadi ulama dan atau kiai, sehingga bekal ketrampilan harus dipersiapkan sedini mungkin. Program OPOP adalah program yang memberi kemudahan dan memfasilitasi orang yang sedang belajar, adalah berpahala besar, bahkan Allah SWT akan memberi kemudahan baginya jalan menuju surga.

Kedua, tentang madrasah. Pada 24 September 2019, kami bertemu Gubernur Khofifah di Islamic Center Surabaya. Setelah kami mengucapkan salam, beliau menjawab dan bilang: “Prof, nanti jam 4 sore kita diskusi di kantor”. Sesuai waktu yang ditentukan, kami di Kantor Gubernur, oleh Ajudan langsung diarahkan ke ruang rapat. Di Ruang rapat telah hadir Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kabag Hukum, Bagian Aset, Wakil PWNU, PW Muhammadiyah, RMI, Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Kepala Kemenag Surabaya, dan para ahli pendidikan. Sebelum rapat dimulai, kami dipanggil Gubernur Khofifah, diajak diskusi tentang Payung Hukum Madrasah, karena Gubernur akan mengalokasikan mulai APBD 2020 untuk madrasah dan menjadi tema yang akan dibahas dari berbagai perspektif tentang madrasah di forum rapat yang dihadiri banyak ahli. Dari diskusi tersebut, kami memahami bahwa komitmen Gubernur Khofifah untuk mengembangkan pendidikan sangat kuat, bahkan jika perlu akan mengambil “kebijakan diskresi” yang non diskriminatif untuk menjamin kemashlahatan generasi mendatang, khususnya satuan pendidikan yang menjadi wilayah kewenangan gubernur.