alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Pesantren dan Isu Terorisme

Mobile_AP_Rectangle 1

Kedua, data BNPT banyak sekali yang redundant. Pesantren Al Mukmin di Jawa Tengah disebut di dua klaster: JAD/ISIS dan JI. Ini pesantrennya Abu Bakar Ba’asyir. Di klaster JI disebut Ponpes Al Mukmin Ngeruki, di klaster JAD disebut Al Mukmin Ds. Ngruki. Ini barangnya sama, disebut di dua tempat sehingga menggandakan jumlah. Begitu juga jaringan pesantren Ngruki lainnya. Ponpes Darus Syahada, Boyolali, disebut di klaster JAD. Di klaster JI, disebut dengan nama Darussahada. Ini barangnya sama. Ponpes Al-Muaddib, Cilacap, juga disebut di dua klaster. Di klaster JI disebut dengan nama Al-Muaddib, di klaster JAD disebut dengan nama Ponpes Putri Al Muaddib. Ini juga barangnya sama. Selain duplikasi, ini juga menunjukkan BNPT kebingungan dan kurang cermat dalam melakukan klasifikasi.

Ketiga, terkait dengan jaringan fund raising. M Kholid Syeirazi mencermati satu per satu pesantren dalam data BNPT, secara umum valid. Hanya ada satu nama yang masih menimbulkan tanda tanya besar, yakni: Yayasan Jendela Kemanusiaan Lestari (JKL). Ini disebutkan terafiliasi dengan JAD. Kalau tidak keliru, yayasan ini didirikan alumni IPB angkatan 31. Tahun 2020, berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan swasta, JKL membuat program Kampoeng Merdeka di Bogor. Wujudnya memberikan fasilitas pendidikan seperti laptop dan beasiswa belajar. Peresmiannya dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Mereka juga memberikan bansos dan masker dalam rangka pandemi, disponsori oleh Perum Bulog dan PT Zoom Infotek Telesindo. Rektor IPB menyambut baik inisiatif alumni IPB angkatan 31 yang mendirikan Yayasan JKL, dengan iringan doa “semoga dilancarkan rezeki sehat selalu dan berkah”. Apa betul JKL terafiliasi dengan JAD? Kalau betul, berarti Wali Kota Bogor, Rektor IPB, dan para sponsor kecolongan. Kalau tidak, sebaiknya JKL menyampaikan surat keberatan dan klarifikasi.

Sebagai catatan akhir, ke depan, siapa pun yang menilai pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu sensitif seperti terorisme, harus lebih hati-hati. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhususan, sehingga diapresiasi oleh pemerintah. Karenanya, ada undang-undang khusus tentang pesantren, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dari perspektif undang-undang ini semakin jelas bahwa masjid itu bukan pesantren, meskipun di pesantren harus ada masjid atau musalanya. Majelis taklim itu bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan majelis taklim. Madrasah diniyah itu pun bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan madrasah diniyah. Rumah tahfiz itu pun bukan pesantren, meskipun di pesantren tidak dilarang melengkapi satuan pendidikannya dengan rumah tahfiz. Apalagi hanya kuliah atau kajian Subuh di masjid, musala, rumah, tidak bisa dikategorikan sebagai pesantren.

Pesantren tetaplah pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan, dan tidak semua lembaga pendidikan bisa disebut pesantren. Sebab, untuk bisa disebut pesantren harus memenuhi kriteria paling sedikit lima unsur, yakni kiai, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.

Kelima unsur pesantren inilah yang menjadikan pesantren memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh satuan lembaga pendidikan lainnya. Kelima unsur inilah yang menjadikan pesantren tetap eksis dan berhasil menapaki sejarah selama ratusan tahun lamanya. Peran pesantren sangat nyata dalam pengembangan generasi bangsa, dan telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa, karena pesantren memang telah lahir ratusan tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

 

Prof Dr H Abd Halim Soebahar MA adalah Pengasuh Pesantren Shofa Marwa Jember, Guru Besar Pendidikan Islam UIN KHAS Jember dan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur.

- Advertisement -

Kedua, data BNPT banyak sekali yang redundant. Pesantren Al Mukmin di Jawa Tengah disebut di dua klaster: JAD/ISIS dan JI. Ini pesantrennya Abu Bakar Ba’asyir. Di klaster JI disebut Ponpes Al Mukmin Ngeruki, di klaster JAD disebut Al Mukmin Ds. Ngruki. Ini barangnya sama, disebut di dua tempat sehingga menggandakan jumlah. Begitu juga jaringan pesantren Ngruki lainnya. Ponpes Darus Syahada, Boyolali, disebut di klaster JAD. Di klaster JI, disebut dengan nama Darussahada. Ini barangnya sama. Ponpes Al-Muaddib, Cilacap, juga disebut di dua klaster. Di klaster JI disebut dengan nama Al-Muaddib, di klaster JAD disebut dengan nama Ponpes Putri Al Muaddib. Ini juga barangnya sama. Selain duplikasi, ini juga menunjukkan BNPT kebingungan dan kurang cermat dalam melakukan klasifikasi.

Ketiga, terkait dengan jaringan fund raising. M Kholid Syeirazi mencermati satu per satu pesantren dalam data BNPT, secara umum valid. Hanya ada satu nama yang masih menimbulkan tanda tanya besar, yakni: Yayasan Jendela Kemanusiaan Lestari (JKL). Ini disebutkan terafiliasi dengan JAD. Kalau tidak keliru, yayasan ini didirikan alumni IPB angkatan 31. Tahun 2020, berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan swasta, JKL membuat program Kampoeng Merdeka di Bogor. Wujudnya memberikan fasilitas pendidikan seperti laptop dan beasiswa belajar. Peresmiannya dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Mereka juga memberikan bansos dan masker dalam rangka pandemi, disponsori oleh Perum Bulog dan PT Zoom Infotek Telesindo. Rektor IPB menyambut baik inisiatif alumni IPB angkatan 31 yang mendirikan Yayasan JKL, dengan iringan doa “semoga dilancarkan rezeki sehat selalu dan berkah”. Apa betul JKL terafiliasi dengan JAD? Kalau betul, berarti Wali Kota Bogor, Rektor IPB, dan para sponsor kecolongan. Kalau tidak, sebaiknya JKL menyampaikan surat keberatan dan klarifikasi.

Sebagai catatan akhir, ke depan, siapa pun yang menilai pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu sensitif seperti terorisme, harus lebih hati-hati. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhususan, sehingga diapresiasi oleh pemerintah. Karenanya, ada undang-undang khusus tentang pesantren, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dari perspektif undang-undang ini semakin jelas bahwa masjid itu bukan pesantren, meskipun di pesantren harus ada masjid atau musalanya. Majelis taklim itu bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan majelis taklim. Madrasah diniyah itu pun bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan madrasah diniyah. Rumah tahfiz itu pun bukan pesantren, meskipun di pesantren tidak dilarang melengkapi satuan pendidikannya dengan rumah tahfiz. Apalagi hanya kuliah atau kajian Subuh di masjid, musala, rumah, tidak bisa dikategorikan sebagai pesantren.

Pesantren tetaplah pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan, dan tidak semua lembaga pendidikan bisa disebut pesantren. Sebab, untuk bisa disebut pesantren harus memenuhi kriteria paling sedikit lima unsur, yakni kiai, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.

Kelima unsur pesantren inilah yang menjadikan pesantren memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh satuan lembaga pendidikan lainnya. Kelima unsur inilah yang menjadikan pesantren tetap eksis dan berhasil menapaki sejarah selama ratusan tahun lamanya. Peran pesantren sangat nyata dalam pengembangan generasi bangsa, dan telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa, karena pesantren memang telah lahir ratusan tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

 

Prof Dr H Abd Halim Soebahar MA adalah Pengasuh Pesantren Shofa Marwa Jember, Guru Besar Pendidikan Islam UIN KHAS Jember dan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur.

Kedua, data BNPT banyak sekali yang redundant. Pesantren Al Mukmin di Jawa Tengah disebut di dua klaster: JAD/ISIS dan JI. Ini pesantrennya Abu Bakar Ba’asyir. Di klaster JI disebut Ponpes Al Mukmin Ngeruki, di klaster JAD disebut Al Mukmin Ds. Ngruki. Ini barangnya sama, disebut di dua tempat sehingga menggandakan jumlah. Begitu juga jaringan pesantren Ngruki lainnya. Ponpes Darus Syahada, Boyolali, disebut di klaster JAD. Di klaster JI, disebut dengan nama Darussahada. Ini barangnya sama. Ponpes Al-Muaddib, Cilacap, juga disebut di dua klaster. Di klaster JI disebut dengan nama Al-Muaddib, di klaster JAD disebut dengan nama Ponpes Putri Al Muaddib. Ini juga barangnya sama. Selain duplikasi, ini juga menunjukkan BNPT kebingungan dan kurang cermat dalam melakukan klasifikasi.

Ketiga, terkait dengan jaringan fund raising. M Kholid Syeirazi mencermati satu per satu pesantren dalam data BNPT, secara umum valid. Hanya ada satu nama yang masih menimbulkan tanda tanya besar, yakni: Yayasan Jendela Kemanusiaan Lestari (JKL). Ini disebutkan terafiliasi dengan JAD. Kalau tidak keliru, yayasan ini didirikan alumni IPB angkatan 31. Tahun 2020, berkolaborasi dengan instansi pemerintah dan swasta, JKL membuat program Kampoeng Merdeka di Bogor. Wujudnya memberikan fasilitas pendidikan seperti laptop dan beasiswa belajar. Peresmiannya dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya. Mereka juga memberikan bansos dan masker dalam rangka pandemi, disponsori oleh Perum Bulog dan PT Zoom Infotek Telesindo. Rektor IPB menyambut baik inisiatif alumni IPB angkatan 31 yang mendirikan Yayasan JKL, dengan iringan doa “semoga dilancarkan rezeki sehat selalu dan berkah”. Apa betul JKL terafiliasi dengan JAD? Kalau betul, berarti Wali Kota Bogor, Rektor IPB, dan para sponsor kecolongan. Kalau tidak, sebaiknya JKL menyampaikan surat keberatan dan klarifikasi.

Sebagai catatan akhir, ke depan, siapa pun yang menilai pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu sensitif seperti terorisme, harus lebih hati-hati. Sebab, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhususan, sehingga diapresiasi oleh pemerintah. Karenanya, ada undang-undang khusus tentang pesantren, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dari perspektif undang-undang ini semakin jelas bahwa masjid itu bukan pesantren, meskipun di pesantren harus ada masjid atau musalanya. Majelis taklim itu bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan majelis taklim. Madrasah diniyah itu pun bukan pesantren, meskipun pesantren bisa mendirikan madrasah diniyah. Rumah tahfiz itu pun bukan pesantren, meskipun di pesantren tidak dilarang melengkapi satuan pendidikannya dengan rumah tahfiz. Apalagi hanya kuliah atau kajian Subuh di masjid, musala, rumah, tidak bisa dikategorikan sebagai pesantren.

Pesantren tetaplah pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki kekhasan, dan tidak semua lembaga pendidikan bisa disebut pesantren. Sebab, untuk bisa disebut pesantren harus memenuhi kriteria paling sedikit lima unsur, yakni kiai, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.

Kelima unsur pesantren inilah yang menjadikan pesantren memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh satuan lembaga pendidikan lainnya. Kelima unsur inilah yang menjadikan pesantren tetap eksis dan berhasil menapaki sejarah selama ratusan tahun lamanya. Peran pesantren sangat nyata dalam pengembangan generasi bangsa, dan telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa, karena pesantren memang telah lahir ratusan tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

 

Prof Dr H Abd Halim Soebahar MA adalah Pengasuh Pesantren Shofa Marwa Jember, Guru Besar Pendidikan Islam UIN KHAS Jember dan Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/