alexametrics
26.6 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Pesantren dan Isu Terorisme

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa 25 Januari 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar merilis data 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris, masing-masing dari faksi JAD (119 pesantren), JI (68 pesantren), dan JAK (11 pesantren). Data BNPT juga menyebut jaringan fund raising yang terafiliasi dengan kelompok teroris.

Respons akhirnya bermunculan dari sejumlah tokoh dan pegiat Islam, karena setelah dipaparkannya data tersebut muncul narasi yang semakin liar, seperti: Ini merugikan Islam dan pesantren, BNPT antipesantren serta terjangkit islamofobia, dan sebagainya. Jika jumlah pesantren sekitar 28 ribu dan jika data BNPT valid, berarti 198 pesantren adalah sekitar 0,007 persen pesantren yang bermasalah, sehingga perlu diklirkan dan diklarifikasi.

Penulis yang meminati kajian pesantren tertarik mengkritisi validasi data BNPT, agar siapa pun yang membahas tentang pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu terorisme, harus dipahami lebih dulu apa yang disebut pesantren dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kategorisasi yang dibuat BNPT tentang pesantren jelas tidak valid. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019, jelas sekali bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang harus memenuhi unsur paling sedikit (1) kiai, (2) santri yang bermukim di pesantren, (3) pondok atau asrama, (4) masjid atau mushala, dan (5) kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin (UU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2).

Sekarang kita periksa data BNPT, banyak sekali memasukkan satuan pendidikan semacam rumah tahfiz, majelis taklim, forum liqo’, madrasah diniyah, TKIT/SDIT, kajian masjid atau musala yang tidak memenuhi kriteria untuk disebut pesantren, tetapi dianggap pesantren. Karenanya, data pesantren terlihat banyak dan membengkak.

Kita bisa mencermatinya lebih detail. Misalnya M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, menulis tentang “Data BNPT: Akurasi, Presisi, dan Validasi” berhasil menelusuri lima variabel terkait data BNPT dimaksud. Salah satu contohnya adalah afiliasi pesantren JAD/ISIS di Jakarta-Bekasi. Di situ disebutkan Masjid At-Taqwa Tamini Square, Rumah Sobah Pejaten, Masjid As-Sajadah Utami, Radio Dakta, Yayasan Al-Marhamah, Musala Annuza’ Dama. Semuanya sangat jelas bukan pesantren. Masjid At-Taqwa adalah masjid di roof top mall Tamini Square, Jakarta Timur. Di situ ada kajian Islam, tetapi sama sekali bukan pesantren. Rumah Sobah adalah rumah pribadi milik Sobah Rahardjo Tjakraningrat alias Ummu Sobah. Alamatnya di Jalan Rambutan kavling 36 nomor 7 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Dia simpatisan JAD/ISIS. Rumah itu telah dijual seharga Rp 10,5 miliar. Dia berangkat ke Suriah via Turki. Di sana dia dicekal, lalu dideportasi. Dia balik ke Indonesia dan ditangkap di kediamannya yang lain, di Jalan Rambutan 6 nomor 6 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Aneh sekali disebut pesantren.

Masjid Assajadah Utami adalah masjid di Rawa Lumbu, Bekasi. Ini masjid, bukan pesantren, yang menggarap tema ruqyah syar’i untuk fund raising. Tidak layak disebut pesantren. Radio Dakta di Bekasi apalagi. Aneh dimasukkan jaringan pesantren. Yayasan Al-Marhamah, di Mustika Jaya, Bekasi, juga belum bisa digolongkan sebagai pesantren. Di sana ada masjid dan rumah tahfiz, tetapi tidak ada kiai yang mengajarkan kitab kuning. Ini baru satu daerah.

Jika didetailkan lagi satu per satu akan semakin diketahui bahwa data BNPT tidak valid dalam merumuskan kriteria pesantren. BNPT harus klir dalam menyampaikan kriteria pesantren sesuai UU Pesantren, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan stigma negatif terhadap pesantren yang berkontribusi sangat besar demi eksistensi NKRI dan penyiapan generasi bangsa.

- Advertisement -

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa 25 Januari 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar merilis data 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris, masing-masing dari faksi JAD (119 pesantren), JI (68 pesantren), dan JAK (11 pesantren). Data BNPT juga menyebut jaringan fund raising yang terafiliasi dengan kelompok teroris.

Respons akhirnya bermunculan dari sejumlah tokoh dan pegiat Islam, karena setelah dipaparkannya data tersebut muncul narasi yang semakin liar, seperti: Ini merugikan Islam dan pesantren, BNPT antipesantren serta terjangkit islamofobia, dan sebagainya. Jika jumlah pesantren sekitar 28 ribu dan jika data BNPT valid, berarti 198 pesantren adalah sekitar 0,007 persen pesantren yang bermasalah, sehingga perlu diklirkan dan diklarifikasi.

Penulis yang meminati kajian pesantren tertarik mengkritisi validasi data BNPT, agar siapa pun yang membahas tentang pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu terorisme, harus dipahami lebih dulu apa yang disebut pesantren dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Kategorisasi yang dibuat BNPT tentang pesantren jelas tidak valid. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019, jelas sekali bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang harus memenuhi unsur paling sedikit (1) kiai, (2) santri yang bermukim di pesantren, (3) pondok atau asrama, (4) masjid atau mushala, dan (5) kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin (UU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2).

Sekarang kita periksa data BNPT, banyak sekali memasukkan satuan pendidikan semacam rumah tahfiz, majelis taklim, forum liqo’, madrasah diniyah, TKIT/SDIT, kajian masjid atau musala yang tidak memenuhi kriteria untuk disebut pesantren, tetapi dianggap pesantren. Karenanya, data pesantren terlihat banyak dan membengkak.

Kita bisa mencermatinya lebih detail. Misalnya M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, menulis tentang “Data BNPT: Akurasi, Presisi, dan Validasi” berhasil menelusuri lima variabel terkait data BNPT dimaksud. Salah satu contohnya adalah afiliasi pesantren JAD/ISIS di Jakarta-Bekasi. Di situ disebutkan Masjid At-Taqwa Tamini Square, Rumah Sobah Pejaten, Masjid As-Sajadah Utami, Radio Dakta, Yayasan Al-Marhamah, Musala Annuza’ Dama. Semuanya sangat jelas bukan pesantren. Masjid At-Taqwa adalah masjid di roof top mall Tamini Square, Jakarta Timur. Di situ ada kajian Islam, tetapi sama sekali bukan pesantren. Rumah Sobah adalah rumah pribadi milik Sobah Rahardjo Tjakraningrat alias Ummu Sobah. Alamatnya di Jalan Rambutan kavling 36 nomor 7 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Dia simpatisan JAD/ISIS. Rumah itu telah dijual seharga Rp 10,5 miliar. Dia berangkat ke Suriah via Turki. Di sana dia dicekal, lalu dideportasi. Dia balik ke Indonesia dan ditangkap di kediamannya yang lain, di Jalan Rambutan 6 nomor 6 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Aneh sekali disebut pesantren.

Masjid Assajadah Utami adalah masjid di Rawa Lumbu, Bekasi. Ini masjid, bukan pesantren, yang menggarap tema ruqyah syar’i untuk fund raising. Tidak layak disebut pesantren. Radio Dakta di Bekasi apalagi. Aneh dimasukkan jaringan pesantren. Yayasan Al-Marhamah, di Mustika Jaya, Bekasi, juga belum bisa digolongkan sebagai pesantren. Di sana ada masjid dan rumah tahfiz, tetapi tidak ada kiai yang mengajarkan kitab kuning. Ini baru satu daerah.

Jika didetailkan lagi satu per satu akan semakin diketahui bahwa data BNPT tidak valid dalam merumuskan kriteria pesantren. BNPT harus klir dalam menyampaikan kriteria pesantren sesuai UU Pesantren, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan stigma negatif terhadap pesantren yang berkontribusi sangat besar demi eksistensi NKRI dan penyiapan generasi bangsa.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa 25 Januari 2022, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar merilis data 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris, masing-masing dari faksi JAD (119 pesantren), JI (68 pesantren), dan JAK (11 pesantren). Data BNPT juga menyebut jaringan fund raising yang terafiliasi dengan kelompok teroris.

Respons akhirnya bermunculan dari sejumlah tokoh dan pegiat Islam, karena setelah dipaparkannya data tersebut muncul narasi yang semakin liar, seperti: Ini merugikan Islam dan pesantren, BNPT antipesantren serta terjangkit islamofobia, dan sebagainya. Jika jumlah pesantren sekitar 28 ribu dan jika data BNPT valid, berarti 198 pesantren adalah sekitar 0,007 persen pesantren yang bermasalah, sehingga perlu diklirkan dan diklarifikasi.

Penulis yang meminati kajian pesantren tertarik mengkritisi validasi data BNPT, agar siapa pun yang membahas tentang pesantren, terlebih jika dikaitkan dengan isu terorisme, harus dipahami lebih dulu apa yang disebut pesantren dalam nomenklatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Kategorisasi yang dibuat BNPT tentang pesantren jelas tidak valid. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019, jelas sekali bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang harus memenuhi unsur paling sedikit (1) kiai, (2) santri yang bermukim di pesantren, (3) pondok atau asrama, (4) masjid atau mushala, dan (5) kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin (UU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2).

Sekarang kita periksa data BNPT, banyak sekali memasukkan satuan pendidikan semacam rumah tahfiz, majelis taklim, forum liqo’, madrasah diniyah, TKIT/SDIT, kajian masjid atau musala yang tidak memenuhi kriteria untuk disebut pesantren, tetapi dianggap pesantren. Karenanya, data pesantren terlihat banyak dan membengkak.

Kita bisa mencermatinya lebih detail. Misalnya M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum PP ISNU, menulis tentang “Data BNPT: Akurasi, Presisi, dan Validasi” berhasil menelusuri lima variabel terkait data BNPT dimaksud. Salah satu contohnya adalah afiliasi pesantren JAD/ISIS di Jakarta-Bekasi. Di situ disebutkan Masjid At-Taqwa Tamini Square, Rumah Sobah Pejaten, Masjid As-Sajadah Utami, Radio Dakta, Yayasan Al-Marhamah, Musala Annuza’ Dama. Semuanya sangat jelas bukan pesantren. Masjid At-Taqwa adalah masjid di roof top mall Tamini Square, Jakarta Timur. Di situ ada kajian Islam, tetapi sama sekali bukan pesantren. Rumah Sobah adalah rumah pribadi milik Sobah Rahardjo Tjakraningrat alias Ummu Sobah. Alamatnya di Jalan Rambutan kavling 36 nomor 7 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Dia simpatisan JAD/ISIS. Rumah itu telah dijual seharga Rp 10,5 miliar. Dia berangkat ke Suriah via Turki. Di sana dia dicekal, lalu dideportasi. Dia balik ke Indonesia dan ditangkap di kediamannya yang lain, di Jalan Rambutan 6 nomor 6 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel. Aneh sekali disebut pesantren.

Masjid Assajadah Utami adalah masjid di Rawa Lumbu, Bekasi. Ini masjid, bukan pesantren, yang menggarap tema ruqyah syar’i untuk fund raising. Tidak layak disebut pesantren. Radio Dakta di Bekasi apalagi. Aneh dimasukkan jaringan pesantren. Yayasan Al-Marhamah, di Mustika Jaya, Bekasi, juga belum bisa digolongkan sebagai pesantren. Di sana ada masjid dan rumah tahfiz, tetapi tidak ada kiai yang mengajarkan kitab kuning. Ini baru satu daerah.

Jika didetailkan lagi satu per satu akan semakin diketahui bahwa data BNPT tidak valid dalam merumuskan kriteria pesantren. BNPT harus klir dalam menyampaikan kriteria pesantren sesuai UU Pesantren, agar tidak menimbulkan kegaduhan dan stigma negatif terhadap pesantren yang berkontribusi sangat besar demi eksistensi NKRI dan penyiapan generasi bangsa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/