alexametrics
24.7 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

MUI: Sinergi Ulama, Zu’ama dan Cendekiawan Muslim

Mobile_AP_Rectangle 1

SABTU 2 Oktober 2021 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX. Musda diikuti oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Bondowoso. Tidak seperti momentum pemilihan ketua dan pengurus organisasi sosial keagamaan lainnya, di mana pemilihan pengurus sering diwarnai intrik bahkan konflik sejak sebelum pelaksanaan, ketika, dan setelah pelaksanaan. Suksesi kepemimpinan di MUI biasanya lebih soft, baik suksesi di tingkat pusat, provinsi dan maupun kabupaten/kota. Iklim demikian sekaligus memberikan citra MUI sebagai organisasi yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim.

Iklim suksesi kepemimpinan MUI yang lebih kondusif sedikitnya karena beberapa faktor. Pertama, suksesi kepemimpinan di MUI Kabupaten, sesuai dengan Pedoman Organisasi dilakukan oleh 11 orang tim formatur, sedang pemilihan tim formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan representasi: dua orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum); satu orang unsur Dewan Pertimbangan; empatorang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan; dan empat orang unsur Pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Faktor kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kepemimpinan di MUI adalah amanah yang jauh dari pamrih tertentu, baik pamrih politis, sosial, apalagi finansial. Amanah kepemimpinan di MUI adalah murni untuk pengabdian dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, beberapa kekuatan bergabung di MUI, seperti ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang tersebar di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, aktivis organisasi, kekuatan birokrasi Kementerian Agama, pemerintah daerah dan media.

Mobile_AP_Rectangle 2

MUI menjadi semacam tenda besar yang harus memayungi semua kekuatan spiritual, intelektual, sosial, yang tersebar di berbagai kekuatan, seperti kekuatan organisasi sosial keagamaan, kekuatan birokrasi pemerintahan, kekuatan awak media, kekuatan kamtibmas dan potensi kekuatan lain. Inilah yang sejak awal harus selalu dirajut di MUI sebagai kekuatan organisasi yang tanpa massa.

Kita bisa mengkaji bagaimana MUI didirikan. MUI, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 masehi dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh majelis ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam. Momentum penting ini terdokumentasi secara cantik dalam “Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975”.

Sebagai lembaga, MUI bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam. MUI juga bukan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), karena MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi kemasyarakatan seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan MUI juga bukan badan hukum, tetapi merupakan representasi ormas Islam yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Namun demikian, karena keharusan dan ketentuan perundang-undangan, maka MUI juga harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia”, tertanggal 25 April 2014.

Kini, setelah hampir setengah abad MUI berkiprah di panggung sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, kini adalah saat yang tepat untuk diformulasi ulang bagaimana MUI harus memantapkan sinergi antara ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Berikut hanyalah butir-butir yang perlu direnungkan bersama sebagai argumen.

Pertama, tugas berdakwah adalah tugas ber-amar makruf nahi munkar. Ber-amar makruf nahi munkar adalah tugas bersama, tugas ulama, zuama dan cendekiawan, karena tiga komunitas inilah yang diberi amanah lebih dibanding komunitas lainnya. Ulama adalah ahli agama (‘alim) yang tekun beribadah dan memberikan keteladanan sesuai tuntutan kealimannya. Zuama, oleh KH Achmad Siddiq (Rois ‘Am PBNU 1984-1991, asal Jember) digunakan untuk menyebut para pejuang, seperti para aktivis organisasi yang berjuang dan berdakwah lewat organisasinya dan para jurnalis yang berjuang dan berdakwah dengan penanya. Sedang cendekiawan Muslim adalah kekuatan intelektual yang selalu terlibat dalam proses pencerahan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Komunikasi ini kebanyakan terdiri dari akademisi dan kaum terpelajar yang terlibat dalam kehidupan masyarakat.

- Advertisement -

SABTU 2 Oktober 2021 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX. Musda diikuti oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Bondowoso. Tidak seperti momentum pemilihan ketua dan pengurus organisasi sosial keagamaan lainnya, di mana pemilihan pengurus sering diwarnai intrik bahkan konflik sejak sebelum pelaksanaan, ketika, dan setelah pelaksanaan. Suksesi kepemimpinan di MUI biasanya lebih soft, baik suksesi di tingkat pusat, provinsi dan maupun kabupaten/kota. Iklim demikian sekaligus memberikan citra MUI sebagai organisasi yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim.

Iklim suksesi kepemimpinan MUI yang lebih kondusif sedikitnya karena beberapa faktor. Pertama, suksesi kepemimpinan di MUI Kabupaten, sesuai dengan Pedoman Organisasi dilakukan oleh 11 orang tim formatur, sedang pemilihan tim formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan representasi: dua orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum); satu orang unsur Dewan Pertimbangan; empatorang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan; dan empat orang unsur Pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Faktor kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kepemimpinan di MUI adalah amanah yang jauh dari pamrih tertentu, baik pamrih politis, sosial, apalagi finansial. Amanah kepemimpinan di MUI adalah murni untuk pengabdian dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, beberapa kekuatan bergabung di MUI, seperti ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang tersebar di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, aktivis organisasi, kekuatan birokrasi Kementerian Agama, pemerintah daerah dan media.

MUI menjadi semacam tenda besar yang harus memayungi semua kekuatan spiritual, intelektual, sosial, yang tersebar di berbagai kekuatan, seperti kekuatan organisasi sosial keagamaan, kekuatan birokrasi pemerintahan, kekuatan awak media, kekuatan kamtibmas dan potensi kekuatan lain. Inilah yang sejak awal harus selalu dirajut di MUI sebagai kekuatan organisasi yang tanpa massa.

Kita bisa mengkaji bagaimana MUI didirikan. MUI, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 masehi dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh majelis ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam. Momentum penting ini terdokumentasi secara cantik dalam “Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975”.

Sebagai lembaga, MUI bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam. MUI juga bukan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), karena MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi kemasyarakatan seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan MUI juga bukan badan hukum, tetapi merupakan representasi ormas Islam yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Namun demikian, karena keharusan dan ketentuan perundang-undangan, maka MUI juga harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia”, tertanggal 25 April 2014.

Kini, setelah hampir setengah abad MUI berkiprah di panggung sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, kini adalah saat yang tepat untuk diformulasi ulang bagaimana MUI harus memantapkan sinergi antara ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Berikut hanyalah butir-butir yang perlu direnungkan bersama sebagai argumen.

Pertama, tugas berdakwah adalah tugas ber-amar makruf nahi munkar. Ber-amar makruf nahi munkar adalah tugas bersama, tugas ulama, zuama dan cendekiawan, karena tiga komunitas inilah yang diberi amanah lebih dibanding komunitas lainnya. Ulama adalah ahli agama (‘alim) yang tekun beribadah dan memberikan keteladanan sesuai tuntutan kealimannya. Zuama, oleh KH Achmad Siddiq (Rois ‘Am PBNU 1984-1991, asal Jember) digunakan untuk menyebut para pejuang, seperti para aktivis organisasi yang berjuang dan berdakwah lewat organisasinya dan para jurnalis yang berjuang dan berdakwah dengan penanya. Sedang cendekiawan Muslim adalah kekuatan intelektual yang selalu terlibat dalam proses pencerahan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Komunikasi ini kebanyakan terdiri dari akademisi dan kaum terpelajar yang terlibat dalam kehidupan masyarakat.

SABTU 2 Oktober 2021 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bondowoso menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX. Musda diikuti oleh Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Ketua MUI Kecamatan se-Kabupaten Bondowoso. Tidak seperti momentum pemilihan ketua dan pengurus organisasi sosial keagamaan lainnya, di mana pemilihan pengurus sering diwarnai intrik bahkan konflik sejak sebelum pelaksanaan, ketika, dan setelah pelaksanaan. Suksesi kepemimpinan di MUI biasanya lebih soft, baik suksesi di tingkat pusat, provinsi dan maupun kabupaten/kota. Iklim demikian sekaligus memberikan citra MUI sebagai organisasi yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim.

Iklim suksesi kepemimpinan MUI yang lebih kondusif sedikitnya karena beberapa faktor. Pertama, suksesi kepemimpinan di MUI Kabupaten, sesuai dengan Pedoman Organisasi dilakukan oleh 11 orang tim formatur, sedang pemilihan tim formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan representasi: dua orang unsur Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Demisioner (Ketua Umum dan Sekretaris Umum); satu orang unsur Dewan Pertimbangan; empatorang unsur Dewan Pimpinan MUI Kecamatan; dan empat orang unsur Pimpinan Pondok Pesantren dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih secara proporsional.

Faktor kedua, yang tidak kalah pentingnya, bahwa kepemimpinan di MUI adalah amanah yang jauh dari pamrih tertentu, baik pamrih politis, sosial, apalagi finansial. Amanah kepemimpinan di MUI adalah murni untuk pengabdian dan kemashlahatan umat. Oleh karena itu, beberapa kekuatan bergabung di MUI, seperti ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang tersebar di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, aktivis organisasi, kekuatan birokrasi Kementerian Agama, pemerintah daerah dan media.

MUI menjadi semacam tenda besar yang harus memayungi semua kekuatan spiritual, intelektual, sosial, yang tersebar di berbagai kekuatan, seperti kekuatan organisasi sosial keagamaan, kekuatan birokrasi pemerintahan, kekuatan awak media, kekuatan kamtibmas dan potensi kekuatan lain. Inilah yang sejak awal harus selalu dirajut di MUI sebagai kekuatan organisasi yang tanpa massa.

Kita bisa mengkaji bagaimana MUI didirikan. MUI, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 masehi dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh majelis ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam. Momentum penting ini terdokumentasi secara cantik dalam “Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975”.

Sebagai lembaga, MUI bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam. MUI juga bukan termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), karena MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi kemasyarakatan seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan MUI juga bukan badan hukum, tetapi merupakan representasi ormas Islam yang mewadahi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Namun demikian, karena keharusan dan ketentuan perundang-undangan, maka MUI juga harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00085.60.10.2014 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia”, tertanggal 25 April 2014.

Kini, setelah hampir setengah abad MUI berkiprah di panggung sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, kini adalah saat yang tepat untuk diformulasi ulang bagaimana MUI harus memantapkan sinergi antara ulama, zuama dan cendekiawan Muslim. Berikut hanyalah butir-butir yang perlu direnungkan bersama sebagai argumen.

Pertama, tugas berdakwah adalah tugas ber-amar makruf nahi munkar. Ber-amar makruf nahi munkar adalah tugas bersama, tugas ulama, zuama dan cendekiawan, karena tiga komunitas inilah yang diberi amanah lebih dibanding komunitas lainnya. Ulama adalah ahli agama (‘alim) yang tekun beribadah dan memberikan keteladanan sesuai tuntutan kealimannya. Zuama, oleh KH Achmad Siddiq (Rois ‘Am PBNU 1984-1991, asal Jember) digunakan untuk menyebut para pejuang, seperti para aktivis organisasi yang berjuang dan berdakwah lewat organisasinya dan para jurnalis yang berjuang dan berdakwah dengan penanya. Sedang cendekiawan Muslim adalah kekuatan intelektual yang selalu terlibat dalam proses pencerahan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Komunikasi ini kebanyakan terdiri dari akademisi dan kaum terpelajar yang terlibat dalam kehidupan masyarakat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/