alexametrics
22.8 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Mahasiswa Papua di Jember Gelar Aksi, Tolak RUU Daerah Otonomi Baru

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.IDSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jember menggelar demonstrasi, Jumat (29/7). Aksi tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa asal Papua dari berbagai universitas yang ada di Jember.

Aksi tersebut dimulai pukul 10.00 dari Double Way Universitas Jember (Unej). Selanjutnya, mereka berjalan menuju titik akhir di bundaran DPRD. Saat berorasi, mahasiswa menolak dan menuntut agar otsus jilid 2 dicabut. Selain itu juga menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan meminta adanya referendum di Papua Barat.

Juru bicara aksi Nickles Nigibalom menyatakan, unjukrasa yang dilakukan ini tidak hanya di Jember saja, melainkan juga serentak di kota-kota yang ada di Indonesia. Aksi tersebut merupakan wujud penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Provinsi Papua.

Mobile_AP_Rectangle 2

BACA JUGA: Tolak Pemekaran Otonomi Papua

RUU yang dibuat pada 30 Juni 2022 tersebut akan disahkan secara otomatis pada 30 Juli 2022 bila presiden tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). RUU DOB Provinsi Papua ini berisi pemekaran tiga provinsi yang ada di Papua. Seperti Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Nickles juga menyampaikan, dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU DOB maupun otsus jilid 2, tidak sepenuhnya melibatkan rakyat asli Papua. Dia menuding pengesahan itu dilakukan secara sepihak oleh DPR RI. Sehingga dinilainya merugikan rakyat Papua. “Pembuatan dan pengesahan DOB oleh DPR RI tidak mendengar aspirasi, serta berkonsultasi dengan kami (rakyat Papua, Red), sehingga hal itu bersifat pemaksaan,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.IDSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jember menggelar demonstrasi, Jumat (29/7). Aksi tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa asal Papua dari berbagai universitas yang ada di Jember.

Aksi tersebut dimulai pukul 10.00 dari Double Way Universitas Jember (Unej). Selanjutnya, mereka berjalan menuju titik akhir di bundaran DPRD. Saat berorasi, mahasiswa menolak dan menuntut agar otsus jilid 2 dicabut. Selain itu juga menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan meminta adanya referendum di Papua Barat.

Juru bicara aksi Nickles Nigibalom menyatakan, unjukrasa yang dilakukan ini tidak hanya di Jember saja, melainkan juga serentak di kota-kota yang ada di Indonesia. Aksi tersebut merupakan wujud penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Provinsi Papua.

BACA JUGA: Tolak Pemekaran Otonomi Papua

RUU yang dibuat pada 30 Juni 2022 tersebut akan disahkan secara otomatis pada 30 Juli 2022 bila presiden tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). RUU DOB Provinsi Papua ini berisi pemekaran tiga provinsi yang ada di Papua. Seperti Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Nickles juga menyampaikan, dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU DOB maupun otsus jilid 2, tidak sepenuhnya melibatkan rakyat asli Papua. Dia menuding pengesahan itu dilakukan secara sepihak oleh DPR RI. Sehingga dinilainya merugikan rakyat Papua. “Pembuatan dan pengesahan DOB oleh DPR RI tidak mendengar aspirasi, serta berkonsultasi dengan kami (rakyat Papua, Red), sehingga hal itu bersifat pemaksaan,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.IDSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jember menggelar demonstrasi, Jumat (29/7). Aksi tersebut diikuti oleh puluhan mahasiswa asal Papua dari berbagai universitas yang ada di Jember.

Aksi tersebut dimulai pukul 10.00 dari Double Way Universitas Jember (Unej). Selanjutnya, mereka berjalan menuju titik akhir di bundaran DPRD. Saat berorasi, mahasiswa menolak dan menuntut agar otsus jilid 2 dicabut. Selain itu juga menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) dan meminta adanya referendum di Papua Barat.

Juru bicara aksi Nickles Nigibalom menyatakan, unjukrasa yang dilakukan ini tidak hanya di Jember saja, melainkan juga serentak di kota-kota yang ada di Indonesia. Aksi tersebut merupakan wujud penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB Provinsi Papua.

BACA JUGA: Tolak Pemekaran Otonomi Papua

RUU yang dibuat pada 30 Juni 2022 tersebut akan disahkan secara otomatis pada 30 Juli 2022 bila presiden tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). RUU DOB Provinsi Papua ini berisi pemekaran tiga provinsi yang ada di Papua. Seperti Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Nickles juga menyampaikan, dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU DOB maupun otsus jilid 2, tidak sepenuhnya melibatkan rakyat asli Papua. Dia menuding pengesahan itu dilakukan secara sepihak oleh DPR RI. Sehingga dinilainya merugikan rakyat Papua. “Pembuatan dan pengesahan DOB oleh DPR RI tidak mendengar aspirasi, serta berkonsultasi dengan kami (rakyat Papua, Red), sehingga hal itu bersifat pemaksaan,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/