Tuntut Tim Gugus Reforma Agraria, Dalam Aksi Damai Peringati Hari Tani

BAGUS SUPRIYADI /RADAR JEMBER PERCEPAT REFORMA AGRARIA: Sejumlah petani membentangkan poster tuntutan penyelesaian sengketa agraria dalam aksi damai memperingati Hari Tani di depan Pemkab Jember.

RADARJEMBER.ID – Bagi petani, tanah tak hanya menjadi alat produksi, tapi bagian dari kehidupan dan kebudayaan mereka. Oleh karenanya, setiap momen peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang bertepatan dengan disahkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 24 September 58 tahun lalu, tuntutan reforma agraria masih terus menggema. Termasuk dalam aksi damai yang digelar Serikat Tani Independen (Sekti) yang dilakukan di depan Pemkab Jember, kemarin.

IKLAN

Para petani yang tergabung dalam Sekti ini mayoritas adalah petani yang menghadapi sengketa agraria, baik dengan perusahaan perkebunan daerah, maupun badan usaha milik negara (BUMN). Mereka tersebar di sejumlah desa di beberapa kecamatan. Di antaranya Kecamatan Tempurejo, Puger, Jenggawah, Rambipuji, Panti, Silo, Rambipuji, dan Kecamatan Mumbulsari.

“Banyak petani yang tidak memiliki tanah, sedangkan koperasi maupun badan usaha justru memiliki ribuan bahkan jutaan hektare tanah. Ketimpangan ini yang memicu gerakan petani untuk menuntut percepatan reforma agrarian,” tutur Wakil Ketua Sekti Jember Asirudin saat menyampaikan aspirasinya, kemarin.

Para petani di bawah naungan Sekti, total telah menempati 15 ribu hektare, yang selama ini telah dikelola menjadi sumber penghidupan mereka. “Ini yang kami tuntut agar segera disertifikat. Sehingga, pemanfaatannya benar-benar bisa dinikmati oleh petani,” ungkapnya.

Dalam momentum HTN tersebut, Sekti menyampaikan empat tuntutan agar reforma agraria benar-benar dijalankan sesuai amanah UUPA. Apalagi, pada 24 September 2018, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang disebut sebagai kado di hari petani.

Tuntutan tersebut adalah melaksanakan reforma agraria sejati dengan menjalankan UUPA secara murni, yakni menata ulang kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hak atas tanah untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya, Sekti menuntut Presiden Joko Widodo berani memimpin secara langsung Pepres 86/2018 tersebut agar pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Tuntutan selanjutnya, mereka meminta Bupati Jember segera membentuk gugus tugas reforma agraria dengan melibatkan Sekti Jember. Terakhir, petani meminta agar segala bentuk kriminalisasi, adu domba, serta kekerasan terhadap petani dihentikan.

Menanggapi tuntutan itu, Bupati Faida menilai semangat reforma agraria telah sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Karena presiden sudah merespons tuntutan reforma agraria tersebut dengan mengeluarkan perpres. Hal ini, menurut dia, menjadi angin segar buat masyarakat.

Faida juga mengklaim, pemkab punya semangat yang sama dengan Jokowi dalam membela posisi petani. “Jadi, saya membacanya dari masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat sudah satu garis. Semangatnya mendukung kemajuan pertanian dengan menyelesaikan reforma agraria,” jelasnya.

Terkait peran pemerintah daerah, Faida mengungkapkan, Pemkab bersama Forkopimda Jember serta tim dari masyarakat sudah bergerak menyelesaikan problem-problem reforma agraria di kabupaten setempat. Bahkan, bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Jember, pihaknya selalu proaktif mengatasi isu-isu seputar reforma agraria.

Saat ini, sambung dia, tim yang dibentuk sedang bekerja untuk menyelesaikan beberapa masalah sengketa agraria di Jember, termasuk masalah tanah Ketajek di Kecamatan Panti. Apalagi, ujar Faida, saat ini upaya itu juga didukung dengan dikeluarkannya Perpres 86/2018, sehingga dinilainya akan mempercepat penyelesaian masalah-masalah agraria di kabupaten setempat.

Meski begitu, Faida meminta para petani agar tetap menjaga suasana yang selama ini cukup kondusif. Karena hal itu disebutnya menjadi modal utama untuk menuntaskan problem agraria. Lebih lanjut, dia menyatakan tak keberatan atas tuntutan pembentukan tim gugus tugas tersebut. Karena dirinya meyakini, setelah perpres itu dikeluarkan, pasti ada petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai teknis pelaksanaannya. “Nanti akan kami ikuti petunjuk tersebut. Tidak ada perpres saja kami siap, apalagi ada perpres,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: BAGUS SUPRIYADI

Reporter :

Fotografer :

Editor :