Billboard Sold Out, Diborong Timses Capres, Caleg, dan Parpol 

RADARJEMBER.ID –  Siap-siap saja bosan menatap billboard (papan reklame). Sebab, tak lama lagi billboard di kota Jember bakal disesaki materi kampanye. Mulai kampanye pemilihan presiden sampai pemilu legislatif.

IKLAN

Perang alat peraga kampanye (APK) bisa jadi menu kita sehari-hari. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan keleluasaan parpol untuk membuat APK tanpa batas. Bahkan, belum mulai masa kampanye billboard pun ludes alias sold out.

Kepala Satpol PP Jember Arief Tyahyono mengatakan, belum masa kampanye berlangsung memang mulai ada tanda peningkatan parpol ataupun caleg memasang APK. Bahkan, kata dia, reklame besar atau billboard di Jember ini sudah ramai dipesan. “Sudah full booked oleh parpol atau tim sukses. Jadi, sebelum masa kampanye mulai, billboard sudah dipesan,” imbuhnya.

Sementara Komisioner KPU Jember Hanafi menjelaskan, dalam Peraturan KPU RI tidak ada pembatasan terhadap APK yang dibuat oleh peserta pemilu, baik dari partai politik maupun calon legislatif di dalamnya. “Kami hanya memfasilitasi APK dengan jumlah masing-masing parpol 10 baliho dan 16 spanduk,” katanya.

Untuk pemasangannya, kata dia, juga diserahkan ke parpol masing-masing. Dia mengaku, hingga kini belum ada informasi anggaran yang diberikan oleh KPU pusat. Meski, menurut kabar anggaran pengadaan APK oleh KPU pusat itu terbatas. Menariknya, parpol boleh menambah APK secara mandiri. “Untuk APK dalam pemilu 2019 memang berbeda dengan pilkada (pemilihan kepala daerah) yang lalu,” jelas Hanafi

Dia menjelaskan, APK selama pilkada dibatasi desain harus sama sesuai dengan yang diajukan kepada KPU, serta jumlahnya hanya boleh menambah 150 persen dari yang direkomendasikan oleh KPU. Begitu juga dengan titik pemasangan APK ini dibatasi oleh panitia penyelenggara.

Namun, untuk pemilu mendatang, diakuinya untuk APK ini sama sekali tidak ada pembatasan jumlahnya. Oleh karena itu, bisa dipastikan nantinya alat peraga di lapangan akan banyak dan membeludak. Hal inilah yang perlu diantisipasi oleh Bawaslu dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap APK yang disebar oleh partai politik maupun para calegnya.

Bisa dipastikan jika nantinya hampir seluruh sudut kota Jember akan dipenuhi oleh alat peraga. Baik itu bentuk spanduk, banner, dan lain sebagainya. Jika tidak diawasi dengan ketat, maka dirinya khawatir bisa jadi malah nantinya akan mengotori keindahan kota dan sudut daerah di Jember.

“Jumlah memang tidak dibatasi tetapi diatur. Makanya tadi sudah kami sampaikan untuk pemasangan APK ini diharapkan tetap memperhatikan estetika, ketertiban, keteraturan, dan tata letak kota Jember,” jelasnya. Bahkan, pihaknya juga menjelaskan terkait dengan aturan yang ‘sedikit’ membatasi pemasangan APK di jalan.

“Selain PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, juga mengacu pada Perbup 14 Tahun 2013 tentang Alat Peraga Kampanye,” jelas Hanafi. Dijelaskan dalam peraturan itu detail titik-titik pemasangan APK yang boleh dan tidak boleh dipasang APK kampanye. Seperti contohnya segitiga emas Jalan Ahmad Yani, Trunojoyo, HOS Cokroaminoto, Sultan Agung, Gajah Mada, hingga Hayam Wuruk harus bebas dari APK ini.

Juga tidak boleh ditempatkan di lembaga pemerintah, pendidikan, instansi kesehatan, tempat ibadah, dan sejumlah titik lainnya. “APK juga tidak boleh menutupi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya,” jelas Hanafi. Oleh karena itu, selain di titik-titik tersebut, maka bisa dipastikan akan terjadi ‘tarung bebas’ APK antarpeserta pemilu 2019.

Reporter : Rangga Mahardika, Dwi Siswanto
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah
Fotografer: Dwi Siswanto

Reporter :

Fotografer :

Editor :