alexametrics
27.3 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Pasca Tertangkap KPK, Bupati Langkat Tersandung Kasus Perbudakan Manusia

Mobile_AP_Rectangle 1

RADARJEMBER.ID – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-anginan telah dinonaktifkan dari jabatan sejak tersandung dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Tak lama dari kasus tersebut, Migrant CARE resmi melaporkan dugaan perbudakan modern terkait kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin kepada Komnas HAM.

Anis mengatakan ia mendapatkan bukti-bukti pelaporan tersebut dari warga pasca operasi tangkap tangan KPK pada pada 18 Januari 2022 yang lalu. Ia berkata setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Berdasarkan laporan, ada 40 orang yang dimasukkan ke dalam kerangkeng tersebut,” ujarnya. Selain praktik penahanan pekerja, Terbit juga diduga telah melakukan sejumlah penganiayaan kepada para pekerjanya. Para pekerja dilaporkan sering mengalami penyiksaan hingga berdarah dan lebam di tubuh mereka.

Menanggapi pelaporan tersebut, Komisioner Komnas HAM, Mohammad Chairul Anam menyebut pihaknya akan secepatnya melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Sebab, hal ini merupakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia berat.

- Advertisement -

RADARJEMBER.ID – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-anginan telah dinonaktifkan dari jabatan sejak tersandung dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Tak lama dari kasus tersebut, Migrant CARE resmi melaporkan dugaan perbudakan modern terkait kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin kepada Komnas HAM.

Anis mengatakan ia mendapatkan bukti-bukti pelaporan tersebut dari warga pasca operasi tangkap tangan KPK pada pada 18 Januari 2022 yang lalu. Ia berkata setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.

“Berdasarkan laporan, ada 40 orang yang dimasukkan ke dalam kerangkeng tersebut,” ujarnya. Selain praktik penahanan pekerja, Terbit juga diduga telah melakukan sejumlah penganiayaan kepada para pekerjanya. Para pekerja dilaporkan sering mengalami penyiksaan hingga berdarah dan lebam di tubuh mereka.

Menanggapi pelaporan tersebut, Komisioner Komnas HAM, Mohammad Chairul Anam menyebut pihaknya akan secepatnya melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Sebab, hal ini merupakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia berat.

RADARJEMBER.ID – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-anginan telah dinonaktifkan dari jabatan sejak tersandung dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Tak lama dari kasus tersebut, Migrant CARE resmi melaporkan dugaan perbudakan modern terkait kerangkeng di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin kepada Komnas HAM.

Anis mengatakan ia mendapatkan bukti-bukti pelaporan tersebut dari warga pasca operasi tangkap tangan KPK pada pada 18 Januari 2022 yang lalu. Ia berkata setidaknya ada tujuh buah dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Terbit kepada pekerja yang menggarap kebun sawit miliknya.

“Berdasarkan laporan, ada 40 orang yang dimasukkan ke dalam kerangkeng tersebut,” ujarnya. Selain praktik penahanan pekerja, Terbit juga diduga telah melakukan sejumlah penganiayaan kepada para pekerjanya. Para pekerja dilaporkan sering mengalami penyiksaan hingga berdarah dan lebam di tubuh mereka.

Menanggapi pelaporan tersebut, Komisioner Komnas HAM, Mohammad Chairul Anam menyebut pihaknya akan secepatnya melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Sebab, hal ini merupakan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia berat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/