alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Tak Usah Turun Jalan, Cukup Buktikan Saja

Sosialisasi Kawasan Bebas Pungli dan Korupsi PN Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Sehari pasca deklarasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember, ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember. Lembaga peradilan ini berkomitmen mewujudkan kawasan bebas pungli dan korupsi di tempat kerjanya.

Hanya saja, apa yang dilakukan lembaga tersebut masih bersifat seremonial. Sama seperti deklarasi sebelumnya di lapas. Menggandeng kepolisian, PN Jember melakukan aksi turun jalan dengan membagikan masker dan stiker kepada pengendara yang melintas di Jalan Kalimantan, Rabu (24/2). Bahkan, aksi ini sempat dikira operasi tertib pemakaian masker oleh pengguna jalan.

“Pagi ini, PN Jember membagikan 250 masker dan 250 stiker untuk warga Jember. Kegiatan ini adalah sosialisasi bahwa di PN Jember tidak ada pungli dan korupsi. Dan ini perlu kami beritahukan kepada publik,” kata Marolop Simamora, Ketua PN Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selama ini, lembaga penegak hukum memang kerap dicap miring oleh publik. Hal itu seolah menjadi rahasia umum. Bahkan asas peradilan cepat dan berbiaya murah, justru dianggap bersebarangan dengan kondisi faktualnya. Misalnya, kasus dugaan tanda tangan palsu di sebuah lembaga pendidikan pesantren di Kecamatan Sumberjambe. Perkara ini sampai memakan waktu tiga tahun hingga putusan di tingkat kasasi. Soal biaya? jangan tanya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Sehari pasca deklarasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember, ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember. Lembaga peradilan ini berkomitmen mewujudkan kawasan bebas pungli dan korupsi di tempat kerjanya.

Hanya saja, apa yang dilakukan lembaga tersebut masih bersifat seremonial. Sama seperti deklarasi sebelumnya di lapas. Menggandeng kepolisian, PN Jember melakukan aksi turun jalan dengan membagikan masker dan stiker kepada pengendara yang melintas di Jalan Kalimantan, Rabu (24/2). Bahkan, aksi ini sempat dikira operasi tertib pemakaian masker oleh pengguna jalan.

“Pagi ini, PN Jember membagikan 250 masker dan 250 stiker untuk warga Jember. Kegiatan ini adalah sosialisasi bahwa di PN Jember tidak ada pungli dan korupsi. Dan ini perlu kami beritahukan kepada publik,” kata Marolop Simamora, Ketua PN Jember.

Selama ini, lembaga penegak hukum memang kerap dicap miring oleh publik. Hal itu seolah menjadi rahasia umum. Bahkan asas peradilan cepat dan berbiaya murah, justru dianggap bersebarangan dengan kondisi faktualnya. Misalnya, kasus dugaan tanda tangan palsu di sebuah lembaga pendidikan pesantren di Kecamatan Sumberjambe. Perkara ini sampai memakan waktu tiga tahun hingga putusan di tingkat kasasi. Soal biaya? jangan tanya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Sehari pasca deklarasi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jember, ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri (PN) Jember. Lembaga peradilan ini berkomitmen mewujudkan kawasan bebas pungli dan korupsi di tempat kerjanya.

Hanya saja, apa yang dilakukan lembaga tersebut masih bersifat seremonial. Sama seperti deklarasi sebelumnya di lapas. Menggandeng kepolisian, PN Jember melakukan aksi turun jalan dengan membagikan masker dan stiker kepada pengendara yang melintas di Jalan Kalimantan, Rabu (24/2). Bahkan, aksi ini sempat dikira operasi tertib pemakaian masker oleh pengguna jalan.

“Pagi ini, PN Jember membagikan 250 masker dan 250 stiker untuk warga Jember. Kegiatan ini adalah sosialisasi bahwa di PN Jember tidak ada pungli dan korupsi. Dan ini perlu kami beritahukan kepada publik,” kata Marolop Simamora, Ketua PN Jember.

Selama ini, lembaga penegak hukum memang kerap dicap miring oleh publik. Hal itu seolah menjadi rahasia umum. Bahkan asas peradilan cepat dan berbiaya murah, justru dianggap bersebarangan dengan kondisi faktualnya. Misalnya, kasus dugaan tanda tangan palsu di sebuah lembaga pendidikan pesantren di Kecamatan Sumberjambe. Perkara ini sampai memakan waktu tiga tahun hingga putusan di tingkat kasasi. Soal biaya? jangan tanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/