alexametrics
23.5 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Masuk Delik Aduan atau Umum?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tragedi kekerasan yang terjadi di Jember, belum lama ini, harus diusut tuntas. Oknum anggota PSHT dilaporkan mengeroyok anggota Pagar Nusa. Dalam menyikapi kasus itu, harus dengan kepala dingin, serta pendekatan penegakan hukum. Dan di sinilah komitmen kepolisian diuji. Sebab, kasus kekerasan yang melibatkan perguruan silat tidak hanya kali ini terjadi. Jika penegak hukum lemah, bisa jadi peristiwa serupa akan terulang di hari-hari mendatang.

Guna memahami tindakan kriminal itu, Jawa Pos Radar Jember menyajikan bagaimana posisi kasus jika dipandang dari kacamata hukum. Apakah perkara yang terjadi itu bisa lepas dari palu sidang? Misalnya, sebelum sampai ke meja hijau, ada proses mediasi dan upaya perdamaian?

Sejatinya, hukum di negeri ini telah komplet mengatur kasus pemukulan, penganiayaan, termasuk pengeroyokan. “Agar tidak gagal paham, selayaknya dikaji dari perspektif hukum dan riil yang terjadi di masyarakat,” kata Achmad Sarifudin Malik, advokat di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyebut, dalam memahami kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan, perlu membedakan antara delik aduan dan delik umum atau biasa. “Delik aduan dapat dituntut jika orang yang dirugikan mengadu. Sementara, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan,” kata advokat yang akrab dipanggil Udin tersebut.

Dalam KUHP, Udin menjelaskan, kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan masuk kategori delik biasa. Kendati begitu, di dalamnya ada pengaruh dari delik aduan. “Itu telah diatur dalam Pasal 86 junto Pasal 351 juga dalam Pasal 89 junto Pasal 170,” ucapnya.

Perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan tersebut, menurut dia, terbagi menjadi dua hal. Pertama, penganiayaan berat. Itu diatur dalam Pasal 351 ayat 2, 3, dan 4, pasal 353, 354, 355 dan Pasal 356. Kedua, penganiayaan ringan diatur dalam pasal 351 ayat 1. “Kalau pengeroyokan pasal 170. Perbuatan karena kesengajaan, menantang, diatur pasal 182 sampai 186 KUHP,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tragedi kekerasan yang terjadi di Jember, belum lama ini, harus diusut tuntas. Oknum anggota PSHT dilaporkan mengeroyok anggota Pagar Nusa. Dalam menyikapi kasus itu, harus dengan kepala dingin, serta pendekatan penegakan hukum. Dan di sinilah komitmen kepolisian diuji. Sebab, kasus kekerasan yang melibatkan perguruan silat tidak hanya kali ini terjadi. Jika penegak hukum lemah, bisa jadi peristiwa serupa akan terulang di hari-hari mendatang.

Guna memahami tindakan kriminal itu, Jawa Pos Radar Jember menyajikan bagaimana posisi kasus jika dipandang dari kacamata hukum. Apakah perkara yang terjadi itu bisa lepas dari palu sidang? Misalnya, sebelum sampai ke meja hijau, ada proses mediasi dan upaya perdamaian?

Sejatinya, hukum di negeri ini telah komplet mengatur kasus pemukulan, penganiayaan, termasuk pengeroyokan. “Agar tidak gagal paham, selayaknya dikaji dari perspektif hukum dan riil yang terjadi di masyarakat,” kata Achmad Sarifudin Malik, advokat di Jember.

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyebut, dalam memahami kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan, perlu membedakan antara delik aduan dan delik umum atau biasa. “Delik aduan dapat dituntut jika orang yang dirugikan mengadu. Sementara, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan,” kata advokat yang akrab dipanggil Udin tersebut.

Dalam KUHP, Udin menjelaskan, kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan masuk kategori delik biasa. Kendati begitu, di dalamnya ada pengaruh dari delik aduan. “Itu telah diatur dalam Pasal 86 junto Pasal 351 juga dalam Pasal 89 junto Pasal 170,” ucapnya.

Perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan tersebut, menurut dia, terbagi menjadi dua hal. Pertama, penganiayaan berat. Itu diatur dalam Pasal 351 ayat 2, 3, dan 4, pasal 353, 354, 355 dan Pasal 356. Kedua, penganiayaan ringan diatur dalam pasal 351 ayat 1. “Kalau pengeroyokan pasal 170. Perbuatan karena kesengajaan, menantang, diatur pasal 182 sampai 186 KUHP,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tragedi kekerasan yang terjadi di Jember, belum lama ini, harus diusut tuntas. Oknum anggota PSHT dilaporkan mengeroyok anggota Pagar Nusa. Dalam menyikapi kasus itu, harus dengan kepala dingin, serta pendekatan penegakan hukum. Dan di sinilah komitmen kepolisian diuji. Sebab, kasus kekerasan yang melibatkan perguruan silat tidak hanya kali ini terjadi. Jika penegak hukum lemah, bisa jadi peristiwa serupa akan terulang di hari-hari mendatang.

Guna memahami tindakan kriminal itu, Jawa Pos Radar Jember menyajikan bagaimana posisi kasus jika dipandang dari kacamata hukum. Apakah perkara yang terjadi itu bisa lepas dari palu sidang? Misalnya, sebelum sampai ke meja hijau, ada proses mediasi dan upaya perdamaian?

Sejatinya, hukum di negeri ini telah komplet mengatur kasus pemukulan, penganiayaan, termasuk pengeroyokan. “Agar tidak gagal paham, selayaknya dikaji dari perspektif hukum dan riil yang terjadi di masyarakat,” kata Achmad Sarifudin Malik, advokat di Jember.

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember ini menyebut, dalam memahami kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan, perlu membedakan antara delik aduan dan delik umum atau biasa. “Delik aduan dapat dituntut jika orang yang dirugikan mengadu. Sementara, delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan,” kata advokat yang akrab dipanggil Udin tersebut.

Dalam KUHP, Udin menjelaskan, kasus pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan masuk kategori delik biasa. Kendati begitu, di dalamnya ada pengaruh dari delik aduan. “Itu telah diatur dalam Pasal 86 junto Pasal 351 juga dalam Pasal 89 junto Pasal 170,” ucapnya.

Perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan pemukulan, penganiayaan, dan pengeroyokan tersebut, menurut dia, terbagi menjadi dua hal. Pertama, penganiayaan berat. Itu diatur dalam Pasal 351 ayat 2, 3, dan 4, pasal 353, 354, 355 dan Pasal 356. Kedua, penganiayaan ringan diatur dalam pasal 351 ayat 1. “Kalau pengeroyokan pasal 170. Perbuatan karena kesengajaan, menantang, diatur pasal 182 sampai 186 KUHP,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/