alexametrics
23 C
Jember
Sunday, 29 May 2022

Tuntut Pembebasan Aktivis Kemerdekaan Papua

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jika sebelumnya demo berlangsung di DPRD, kemarin (20/5), mereka menyasar Polres Jember. Ini agar suara mahasiswa didengar oleh aparat keamanan. Sebab, menurut mereka, aparat kepolisianlah yang banyak bersinggungan langsung dengan konflik di Papua.

Koordinator lapangan aksi tolak Otsus Jilid II, Markus Gobai, mengungkapkan, unjuk rasa ini kembali menyuarakan soal pembebasan aktivis kemerdekaan Papua. Sebab, para aktivis di Papua yang saat ini ditahan banyak mengalami diskriminasi. “Mereka diancam hukuman pidana. Itu keliru. Karena itu, kami menyatakan adanya pembebasan tanpa syarat,” kata Markus.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyerukan tentang petisi masyarakat Papua yang menolak Otsus Jilid II. Petisi tersebut ditandatangani oleh tokoh agama, tokoh adat, pemuda, legislatif, bahkan Gubernur Papua. Karena itu, mereka menyebut, penolakan Otsus Jilid II ini tidak hanya datang dari para aktivis. Namun, semua elemen masyarakat di sana. “Semua rakyat Papua menolak Otsus Jilid II dilanjutkan,” ujar Markus.

Mobile_AP_Rectangle 2

Selanjutnya, Markus juga menyatakan bahwa selama ini banyak manipulasi sejarah tentang Papua. Oleh sebab itu, pihaknya tak hanya menyerukan penolakan Otsus Jilid II, tapi juga menuntut referendum. Menurutnya, banyak kesalahan sejarah yang krusial terjadi di Papua. “Banyak peristiwa penting di Papua yang melanggar hukum internasional. Misalnya, insiden Papera. Ada kesalahan yang sengaja dibentuk. Ada manipulasi sejarah yang dibentuk untuk kepentingan kapitalis. Terutama PT Freeport,” urainya.

Dalam aksi ini, AMP menyampaikan 21 tuntutan. Di antaranya, membuka akses jurnalisme nasional dan internasional untuk melakukan peliputan di Papua, membuka pemblokiran internet, penuntasan pelanggaran HAM, dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Kasat Intel Polres Jember AKP Dartok Darmawan menuturkan, pihaknya akan menerima semua aspirasi aliansi mahasiswa Papua. Meski begitu, dia memilih irit bicara tentang tuntutan mahasiswa tersebut. “Kami sudah terima. Itu haknya dia untuk melakukan demo. Kami hanya mengamankan saja,” ujarnya.

 

Muncul Demo Tandingan

Dihari yang sama dengan lokasi berbeda, sejumlah masyarakat Jember juga menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini seolah menjadi aksi tandingan mahasiswa Papua. Sebab, dalam tuntutannya, mereka mendesak agar benih-benih yang bisa mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditindak tegas.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jika sebelumnya demo berlangsung di DPRD, kemarin (20/5), mereka menyasar Polres Jember. Ini agar suara mahasiswa didengar oleh aparat keamanan. Sebab, menurut mereka, aparat kepolisianlah yang banyak bersinggungan langsung dengan konflik di Papua.

Koordinator lapangan aksi tolak Otsus Jilid II, Markus Gobai, mengungkapkan, unjuk rasa ini kembali menyuarakan soal pembebasan aktivis kemerdekaan Papua. Sebab, para aktivis di Papua yang saat ini ditahan banyak mengalami diskriminasi. “Mereka diancam hukuman pidana. Itu keliru. Karena itu, kami menyatakan adanya pembebasan tanpa syarat,” kata Markus.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyerukan tentang petisi masyarakat Papua yang menolak Otsus Jilid II. Petisi tersebut ditandatangani oleh tokoh agama, tokoh adat, pemuda, legislatif, bahkan Gubernur Papua. Karena itu, mereka menyebut, penolakan Otsus Jilid II ini tidak hanya datang dari para aktivis. Namun, semua elemen masyarakat di sana. “Semua rakyat Papua menolak Otsus Jilid II dilanjutkan,” ujar Markus.

Selanjutnya, Markus juga menyatakan bahwa selama ini banyak manipulasi sejarah tentang Papua. Oleh sebab itu, pihaknya tak hanya menyerukan penolakan Otsus Jilid II, tapi juga menuntut referendum. Menurutnya, banyak kesalahan sejarah yang krusial terjadi di Papua. “Banyak peristiwa penting di Papua yang melanggar hukum internasional. Misalnya, insiden Papera. Ada kesalahan yang sengaja dibentuk. Ada manipulasi sejarah yang dibentuk untuk kepentingan kapitalis. Terutama PT Freeport,” urainya.

Dalam aksi ini, AMP menyampaikan 21 tuntutan. Di antaranya, membuka akses jurnalisme nasional dan internasional untuk melakukan peliputan di Papua, membuka pemblokiran internet, penuntasan pelanggaran HAM, dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Kasat Intel Polres Jember AKP Dartok Darmawan menuturkan, pihaknya akan menerima semua aspirasi aliansi mahasiswa Papua. Meski begitu, dia memilih irit bicara tentang tuntutan mahasiswa tersebut. “Kami sudah terima. Itu haknya dia untuk melakukan demo. Kami hanya mengamankan saja,” ujarnya.

 

Muncul Demo Tandingan

Dihari yang sama dengan lokasi berbeda, sejumlah masyarakat Jember juga menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini seolah menjadi aksi tandingan mahasiswa Papua. Sebab, dalam tuntutannya, mereka mendesak agar benih-benih yang bisa mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditindak tegas.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jika sebelumnya demo berlangsung di DPRD, kemarin (20/5), mereka menyasar Polres Jember. Ini agar suara mahasiswa didengar oleh aparat keamanan. Sebab, menurut mereka, aparat kepolisianlah yang banyak bersinggungan langsung dengan konflik di Papua.

Koordinator lapangan aksi tolak Otsus Jilid II, Markus Gobai, mengungkapkan, unjuk rasa ini kembali menyuarakan soal pembebasan aktivis kemerdekaan Papua. Sebab, para aktivis di Papua yang saat ini ditahan banyak mengalami diskriminasi. “Mereka diancam hukuman pidana. Itu keliru. Karena itu, kami menyatakan adanya pembebasan tanpa syarat,” kata Markus.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyerukan tentang petisi masyarakat Papua yang menolak Otsus Jilid II. Petisi tersebut ditandatangani oleh tokoh agama, tokoh adat, pemuda, legislatif, bahkan Gubernur Papua. Karena itu, mereka menyebut, penolakan Otsus Jilid II ini tidak hanya datang dari para aktivis. Namun, semua elemen masyarakat di sana. “Semua rakyat Papua menolak Otsus Jilid II dilanjutkan,” ujar Markus.

Selanjutnya, Markus juga menyatakan bahwa selama ini banyak manipulasi sejarah tentang Papua. Oleh sebab itu, pihaknya tak hanya menyerukan penolakan Otsus Jilid II, tapi juga menuntut referendum. Menurutnya, banyak kesalahan sejarah yang krusial terjadi di Papua. “Banyak peristiwa penting di Papua yang melanggar hukum internasional. Misalnya, insiden Papera. Ada kesalahan yang sengaja dibentuk. Ada manipulasi sejarah yang dibentuk untuk kepentingan kapitalis. Terutama PT Freeport,” urainya.

Dalam aksi ini, AMP menyampaikan 21 tuntutan. Di antaranya, membuka akses jurnalisme nasional dan internasional untuk melakukan peliputan di Papua, membuka pemblokiran internet, penuntasan pelanggaran HAM, dan lainnya.

Menanggapi hal ini, Kasat Intel Polres Jember AKP Dartok Darmawan menuturkan, pihaknya akan menerima semua aspirasi aliansi mahasiswa Papua. Meski begitu, dia memilih irit bicara tentang tuntutan mahasiswa tersebut. “Kami sudah terima. Itu haknya dia untuk melakukan demo. Kami hanya mengamankan saja,” ujarnya.

 

Muncul Demo Tandingan

Dihari yang sama dengan lokasi berbeda, sejumlah masyarakat Jember juga menggelar unjuk rasa. Demonstrasi ini seolah menjadi aksi tandingan mahasiswa Papua. Sebab, dalam tuntutannya, mereka mendesak agar benih-benih yang bisa mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditindak tegas.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/