Divonis Setahun, JPU dan Terdakwa Kades Sumberwuluh Masih Pikir-Pikir Dulu 

JPU FOR RAME MENDEKAM SETAHUN: Mustakim, Kades Sumberwuluh Kecamatan Candipuro konsultasi dengan penasihat hukumnya setelah divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin.

RADARJEMBER.ID – Mustakim, Kades Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang sepertinya tak bisa lolos dari jeratan hukum. Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), dia divonis bersalah. Dia diganjar setahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

IKLAN

Vonis hakim PN Tipikor Surabaya kemarin itu memang belum inkraht. Sebab, pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih pikir-pikir untuk menempuh jalur hukum di atasnya. Kedua belah pihak punya waktu sekitar seminggu untuk menyatakan sikap.

Sidang yang digelar di ruang Garuda Pengadilan Tipikor Surabaya itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Mustakim memang dibawa bersama mobil tahanan kejaksaan dan tim JPU. Namun, sejumlah masa pendukung datang mengawal persidangan. Termasuk ada anggota DPRD Lumajang yang secara pribadi datang ke lokasi persidangan.

Sidang yang dipimpin ketua Majelis Hakim I Wayan SH MH itu kemarin memang memasuki agenda pembacaan putusan. Dalam putusannya, Wayan mengawali membacakan putusannya terkait hal-hal yang memberatkan. Di antaranya yang memberatkan, tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas korupsi.

Adapun yang meringankan, terdakwa kooperatif dan mengembalikan uang negara. Sehingga, dibebankan biaya persidangan. Sebelum membacakan amar putusan, Wayan SH MH sempat menanyakan pada Kades Mustakim terkait masa tahanannya. “Sekitar 4 bulanan,” jawab Kades yang terpilih pada tahun 2015 itu.

Wayan melanjutkan bahwa setelah mempertimbangkan, majelis hakim memutuskan, mengadili, mengesahkan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan sebagaimana dakwaan primer. “Kedua, dinyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Selanjutnya, majelis hakim menjatuhkan putusan. “Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun pada terdakwa. Memerintahkan pada JPU maupun inspektorat untuk mengembalikan uang terdakwa ke Desa Sumberwuluh sebesar Rp 27 juta. Menetapkan agar terdakwa dilakukan penahanan. BB dikembalikan pada Desa Sumberwuluh,” tegas Wayan saat membacakan putusan.

Dengan putusan ini, Mustakim sempat diberikan kesempatan untuk menyatakan sikapnya melanjutkan banding atau tidak. Namun, setelah berkoordinasi dengan penasihat hukum (PH), Mustakim menyatakan masih pikir-pikir dulu.

Sebaliknya juga sama. Lilik Dwi Prasetio SH MH, Kasi Pindus Kejaksaan Negeri Lumajang yang menjadi JPU menegaskan bahwa pihak JPU masih pikir-pikir. “Jaksa juga pikir-pikir dulu,” jelasnya. Dia menegaskan, vonis pada Mustakim adalah 1 tahun penjara yang harus dijalani.

Kades Mustakim terseret perkara korupsi dalam pengelolaan ADD. Kerugian negara diperkirakan awal oleh inspektorat mencapai Rp 132 juta. Ternyata setelah dihitung lagi kelebihan. Jadi, total sekitar Rp 104 juta. Dan kerugian itu sudah dikembalikan

Reporter : Hafid Asnan
Editor : Narto
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :