21.2 C
Jember
Wednesday, 31 May 2023

Telisik Perusahaan Medianya

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perkara pemerasan yang melibatkan empat wartawan gadungan semakin menambah rentetan kasus kejahatan yang mengatasnamakan jurnalis. Publik pun diminta dapat membedakan mana pekerja media yang profesional dan yang abal-abal. Sebab, kasusnya sama dengan penyalahgunaan profesi yang lain. Misalnya dokter gadungan, TNI gadungan, atau polisi gadungan. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul kasus serupa?

Pakar Komunikasi Politik Universitas Jember Muhammad Iqbal memandang, kasus pemerasan oleh wartawan gadungan sejatinya merupakan bentuk kejahatan yang tidak melekat pada profesi seseorang. Baik profesi wartawan maupun profesi lain. Seseorang menjadi wartawan gadungan biasanya untuk maksud jahat. Seperti melakukan pemerasan, penipuan, atau tindak pidana lain.

Dengan demikian, penegakan hukum yang telah ada menjadi bagian penting untuk memberantas orang-orang yang mengaku sebagai wartawan dengan tujuan jahat itu. “Tidak perlu ada peraturan khusus, karena peraturannya sudah ada dan sudah mewadahi. Kalau ada kasus pemerasan, itu perilaku kejahatan,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mengakunya pelaku sebagai wartawan, menurut Iqbal, sudah menjadi bagian dari kejahatan awal. Kendati begitu, modus apa pun yang dilakukan, mereka telah melakukan tindakan kejahatan. Menurut dia, tindak kejahatan berupa pemerasan itu tak hanya berpotensi dilakukan oleh wartawan abal-abal, tapi wartawan asli juga berpotensi melakukannya.

Guna membedakan siapa wartawan asli dan wartawan gadungan, kata dia, sejatinya wartawan akan bekerja secara profesional. “Wartawan yang benar, secara pribadi terikat dengan kode etik. Sehingga, jika melenceng dari itu, patut dipertanyakan juga,” ulasnya.

Selain kode etik yang ditetapkan masing-masing perusahaan media atau pers, menurut Iqbal, profesi wartawan telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Salah satunya dilarang meminta maupun menerima imbalan. Jadi, wartawan itu adalah satu profesi yang mulia tentang perjuangan akan pemberitaan kebenaran,” cetusnya.

Dengan demikian, keberadaan wartawan tidak saja cukup hanya dengan 5W+1H. Profesi wartawan, lanjut Iqbal, memiliki tanggung jawab pada pemberitaan yang akuntabel dan bersifat independen. “Independen di situ bukan berarti netral, tetapi harus membela kebenaran,” jelasnya. Dengan demikian, segala tindakan yang mengancam seseorang, pejabat, atau siapa saja dengan ancaman pemberitaan dengan maksud jahat untuk melakukan pemerasan, esensinya adalah pelaku kejahatan.

Demi menekan agar di Jember dan Indonesia ke depan tidak terus-terusan ada orang yang mengaku sebagai wartawan padahal gadungan, Iqbal menyebut, perlu semacam penertiban dari negara. Karena hal ini berkaitan dengan pers, maka tugas negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah memastikan dan mengumumkan ke publik apa saja media resmi yang ada di Indonesia. Jika perlu, duduk bersama dengan Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia. “Kalau di daerah, Kominfo seharusnya menginformasikan ke publik. Apa saja media pers yang resmi, yang ada di Jember,” tegasnya.

Bukan hanya itu, demi membela kepentingan publik, pemerintah, Kominfo, kepolisian, dan lembaga kompeten selayaknya melakukan pendataan untuk mencegah media-media yang dijadikan sarana kejahatan, yang menjadi wadah pergerakan wartawan gadungan.

Dalam hal ini, Iqbal pun mencontohkan adanya jurnal ilmiah dalam perguruan tinggi yang abal-abal. Termasuk mengumumkan media resmi yang ada di Jember dan Indonesia. “Mana-mana media yang dipakai untuk sarana kejahatan, umumkan ke publik. Mana-mana media resmi, umumkan ke publik,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perkara pemerasan yang melibatkan empat wartawan gadungan semakin menambah rentetan kasus kejahatan yang mengatasnamakan jurnalis. Publik pun diminta dapat membedakan mana pekerja media yang profesional dan yang abal-abal. Sebab, kasusnya sama dengan penyalahgunaan profesi yang lain. Misalnya dokter gadungan, TNI gadungan, atau polisi gadungan. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul kasus serupa?

Pakar Komunikasi Politik Universitas Jember Muhammad Iqbal memandang, kasus pemerasan oleh wartawan gadungan sejatinya merupakan bentuk kejahatan yang tidak melekat pada profesi seseorang. Baik profesi wartawan maupun profesi lain. Seseorang menjadi wartawan gadungan biasanya untuk maksud jahat. Seperti melakukan pemerasan, penipuan, atau tindak pidana lain.

Dengan demikian, penegakan hukum yang telah ada menjadi bagian penting untuk memberantas orang-orang yang mengaku sebagai wartawan dengan tujuan jahat itu. “Tidak perlu ada peraturan khusus, karena peraturannya sudah ada dan sudah mewadahi. Kalau ada kasus pemerasan, itu perilaku kejahatan,” ucapnya.

Mengakunya pelaku sebagai wartawan, menurut Iqbal, sudah menjadi bagian dari kejahatan awal. Kendati begitu, modus apa pun yang dilakukan, mereka telah melakukan tindakan kejahatan. Menurut dia, tindak kejahatan berupa pemerasan itu tak hanya berpotensi dilakukan oleh wartawan abal-abal, tapi wartawan asli juga berpotensi melakukannya.

Guna membedakan siapa wartawan asli dan wartawan gadungan, kata dia, sejatinya wartawan akan bekerja secara profesional. “Wartawan yang benar, secara pribadi terikat dengan kode etik. Sehingga, jika melenceng dari itu, patut dipertanyakan juga,” ulasnya.

Selain kode etik yang ditetapkan masing-masing perusahaan media atau pers, menurut Iqbal, profesi wartawan telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Salah satunya dilarang meminta maupun menerima imbalan. Jadi, wartawan itu adalah satu profesi yang mulia tentang perjuangan akan pemberitaan kebenaran,” cetusnya.

Dengan demikian, keberadaan wartawan tidak saja cukup hanya dengan 5W+1H. Profesi wartawan, lanjut Iqbal, memiliki tanggung jawab pada pemberitaan yang akuntabel dan bersifat independen. “Independen di situ bukan berarti netral, tetapi harus membela kebenaran,” jelasnya. Dengan demikian, segala tindakan yang mengancam seseorang, pejabat, atau siapa saja dengan ancaman pemberitaan dengan maksud jahat untuk melakukan pemerasan, esensinya adalah pelaku kejahatan.

Demi menekan agar di Jember dan Indonesia ke depan tidak terus-terusan ada orang yang mengaku sebagai wartawan padahal gadungan, Iqbal menyebut, perlu semacam penertiban dari negara. Karena hal ini berkaitan dengan pers, maka tugas negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah memastikan dan mengumumkan ke publik apa saja media resmi yang ada di Indonesia. Jika perlu, duduk bersama dengan Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia. “Kalau di daerah, Kominfo seharusnya menginformasikan ke publik. Apa saja media pers yang resmi, yang ada di Jember,” tegasnya.

Bukan hanya itu, demi membela kepentingan publik, pemerintah, Kominfo, kepolisian, dan lembaga kompeten selayaknya melakukan pendataan untuk mencegah media-media yang dijadikan sarana kejahatan, yang menjadi wadah pergerakan wartawan gadungan.

Dalam hal ini, Iqbal pun mencontohkan adanya jurnal ilmiah dalam perguruan tinggi yang abal-abal. Termasuk mengumumkan media resmi yang ada di Jember dan Indonesia. “Mana-mana media yang dipakai untuk sarana kejahatan, umumkan ke publik. Mana-mana media resmi, umumkan ke publik,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perkara pemerasan yang melibatkan empat wartawan gadungan semakin menambah rentetan kasus kejahatan yang mengatasnamakan jurnalis. Publik pun diminta dapat membedakan mana pekerja media yang profesional dan yang abal-abal. Sebab, kasusnya sama dengan penyalahgunaan profesi yang lain. Misalnya dokter gadungan, TNI gadungan, atau polisi gadungan. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak muncul kasus serupa?

Pakar Komunikasi Politik Universitas Jember Muhammad Iqbal memandang, kasus pemerasan oleh wartawan gadungan sejatinya merupakan bentuk kejahatan yang tidak melekat pada profesi seseorang. Baik profesi wartawan maupun profesi lain. Seseorang menjadi wartawan gadungan biasanya untuk maksud jahat. Seperti melakukan pemerasan, penipuan, atau tindak pidana lain.

Dengan demikian, penegakan hukum yang telah ada menjadi bagian penting untuk memberantas orang-orang yang mengaku sebagai wartawan dengan tujuan jahat itu. “Tidak perlu ada peraturan khusus, karena peraturannya sudah ada dan sudah mewadahi. Kalau ada kasus pemerasan, itu perilaku kejahatan,” ucapnya.

Mengakunya pelaku sebagai wartawan, menurut Iqbal, sudah menjadi bagian dari kejahatan awal. Kendati begitu, modus apa pun yang dilakukan, mereka telah melakukan tindakan kejahatan. Menurut dia, tindak kejahatan berupa pemerasan itu tak hanya berpotensi dilakukan oleh wartawan abal-abal, tapi wartawan asli juga berpotensi melakukannya.

Guna membedakan siapa wartawan asli dan wartawan gadungan, kata dia, sejatinya wartawan akan bekerja secara profesional. “Wartawan yang benar, secara pribadi terikat dengan kode etik. Sehingga, jika melenceng dari itu, patut dipertanyakan juga,” ulasnya.

Selain kode etik yang ditetapkan masing-masing perusahaan media atau pers, menurut Iqbal, profesi wartawan telah dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Salah satunya dilarang meminta maupun menerima imbalan. Jadi, wartawan itu adalah satu profesi yang mulia tentang perjuangan akan pemberitaan kebenaran,” cetusnya.

Dengan demikian, keberadaan wartawan tidak saja cukup hanya dengan 5W+1H. Profesi wartawan, lanjut Iqbal, memiliki tanggung jawab pada pemberitaan yang akuntabel dan bersifat independen. “Independen di situ bukan berarti netral, tetapi harus membela kebenaran,” jelasnya. Dengan demikian, segala tindakan yang mengancam seseorang, pejabat, atau siapa saja dengan ancaman pemberitaan dengan maksud jahat untuk melakukan pemerasan, esensinya adalah pelaku kejahatan.

Demi menekan agar di Jember dan Indonesia ke depan tidak terus-terusan ada orang yang mengaku sebagai wartawan padahal gadungan, Iqbal menyebut, perlu semacam penertiban dari negara. Karena hal ini berkaitan dengan pers, maka tugas negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah memastikan dan mengumumkan ke publik apa saja media resmi yang ada di Indonesia. Jika perlu, duduk bersama dengan Dewan Pers serta Komisi Penyiaran Indonesia. “Kalau di daerah, Kominfo seharusnya menginformasikan ke publik. Apa saja media pers yang resmi, yang ada di Jember,” tegasnya.

Bukan hanya itu, demi membela kepentingan publik, pemerintah, Kominfo, kepolisian, dan lembaga kompeten selayaknya melakukan pendataan untuk mencegah media-media yang dijadikan sarana kejahatan, yang menjadi wadah pergerakan wartawan gadungan.

Dalam hal ini, Iqbal pun mencontohkan adanya jurnal ilmiah dalam perguruan tinggi yang abal-abal. Termasuk mengumumkan media resmi yang ada di Jember dan Indonesia. “Mana-mana media yang dipakai untuk sarana kejahatan, umumkan ke publik. Mana-mana media resmi, umumkan ke publik,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Grafis reza
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca