23.2 C
Jember
Sunday, 28 May 2023

SK Pengelolaan Gunung Sadeng Harga Mati, Warga Tolak Rayuan Utusan Bupati

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Aksi blokade jalan yang dilakukan warga di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Jember, terus berlangsung hingga Selasa (17/1) siang. Untuk meredam aksi, utusan Bupati Jember diberangkatkan ke lokasi guna memberi penjelasan ke warga dan meminta massa mengakhiri aksinya.

“Harapan kami, karena ini jalan raya untuk keperluan umum, mari kita pahami bersama,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember, yang juga anggota Tim pengelola dan Penataan Aset Gunung Sadeng Puger.

BACA JUGA: Warga Blokade Jalan, Tuntut Bupati Jember Terbitkan SK Pengelolaan Gunung

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepada peserta aksi, utusan Bupati Jember itu menjelaskan, bahwa Bupati Hendy Siswanto tidak bisa datang menemui mereka, karena tengah berada di luar kota. Menurut dia, apa yang menjadi aspirasi warga agar memiliki areal konsesi pertambangan sendiri, sudah sempat dibahas oleh pemkab bersama DPRD.

“Sejak 2013 lalu ada lahan 190 hektare yang tercatat aset Pemkab Jember. Dan sebagian merupakan milik negara. Jadi, pengelolaannya harus mendasarkan pada peraturan yang ada. Baik itu di peraturan daerah, provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Bambang juga mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengakomodasi keinginan warga untuk mendapatkan lahan di Gunung Sadeng, termasuk untuk para pengusaha tumang. “Namun yang perlu diketahui Bapak Ibu, kewenangan izin itu bukan di pemda tapi sudah di pusat. Dan sejak tahun kemarin juga beralih (melibatkan) provinsi,” katanya.

BACA JUGA: Warga Tumangan Minta Bupati Jember Peka terhadap Kesejahteraan Rakyat

Gunung Sadeng di Kecamatan Puger itu, lanjut dia, tercatat sebagai aset Pemkab Jember. Namun, hampir semua areal konsesi pertambangan telah dikelola oleh perusahaan- perusahaan yang telah mengantongi izin dari pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah.

Bambang juga menjanjikan, Pemkab Jember saat ini yakni tengah mencoba untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha tambang maupun pengusaha kecil, seperti perajin batu gamping tradisional atau tumangan.

“Kami berupaya memfasilitasi. Intinya bahan baku gamping dan perusahan-perusahaan lengkap di sini, siap menyuplai batu gamping ke usaha-usaha warga, termasuk ke PTGS (Pengusaha Tumangan Gunung Sadeng) maupun PPMGS (Pengusaha Pertambangan Masyarakat Gunung Sadeng),” sebutnya.

BACA JUGA: Emak-Emak Masak Nasi di Tengah Jalan, Bapak-Bapak Gantian Orasi

“Kalau nanti ada yang kosong, izin IUP ada yang kosong, kami sampaikan bahwa kami siap memberikan lahan kepada warga, dengan catatan sesuai regulasi dan aturan yang ada,” imbuhnya.

Merasa yang datang bukan Bupati Jember sebagaimana yang diharapkan warga, mereka sempat menolak paparan Bambang. Warga ogah dijanjikan kembali. Mereka masih kukuh meminta ketegasan Bupati Jember menerbitkan SK pengelolaan Gunung Sadeng atas nama warga setempat. “Yang ditunggu warga itu hanya menginginkan SK. Hanya itu tuntutan mereka,” ucap Hariyanto, Kades Kasiyan Timur.

Hariyanto mengaku memahami betul apa yang menjadi kehendak warganya yang menginginkan agar mereka memiliki izin sendiri yang dilegalkan dalam bentuk SK Bupati Jember, sebagaimana izin-izin yang kabarnya telah dikantongi perusahaan tambang besar yang beroperasi di Gunung Sadeng. Sehingga mereka sudah tidak mau lagi diiming-imingi atau dijanji-janjikan lagi.

“Hari ini juga harus ada penetapan SK. Kalau tidak ada, tidak ada pilihan lain, walaupun satu bulan memblokade, ini akan terus jalan pak. Mohon doanya semuanya. Semoga kita mendapatkan lahan khusus,” seru Hariyanto, disusul seruan takbir dan salawat warganya. (*)

Reporter: Maulana

Foto      : Maulana

Editor    : Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Aksi blokade jalan yang dilakukan warga di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Jember, terus berlangsung hingga Selasa (17/1) siang. Untuk meredam aksi, utusan Bupati Jember diberangkatkan ke lokasi guna memberi penjelasan ke warga dan meminta massa mengakhiri aksinya.

“Harapan kami, karena ini jalan raya untuk keperluan umum, mari kita pahami bersama,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember, yang juga anggota Tim pengelola dan Penataan Aset Gunung Sadeng Puger.

BACA JUGA: Warga Blokade Jalan, Tuntut Bupati Jember Terbitkan SK Pengelolaan Gunung

Kepada peserta aksi, utusan Bupati Jember itu menjelaskan, bahwa Bupati Hendy Siswanto tidak bisa datang menemui mereka, karena tengah berada di luar kota. Menurut dia, apa yang menjadi aspirasi warga agar memiliki areal konsesi pertambangan sendiri, sudah sempat dibahas oleh pemkab bersama DPRD.

“Sejak 2013 lalu ada lahan 190 hektare yang tercatat aset Pemkab Jember. Dan sebagian merupakan milik negara. Jadi, pengelolaannya harus mendasarkan pada peraturan yang ada. Baik itu di peraturan daerah, provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Bambang juga mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengakomodasi keinginan warga untuk mendapatkan lahan di Gunung Sadeng, termasuk untuk para pengusaha tumang. “Namun yang perlu diketahui Bapak Ibu, kewenangan izin itu bukan di pemda tapi sudah di pusat. Dan sejak tahun kemarin juga beralih (melibatkan) provinsi,” katanya.

BACA JUGA: Warga Tumangan Minta Bupati Jember Peka terhadap Kesejahteraan Rakyat

Gunung Sadeng di Kecamatan Puger itu, lanjut dia, tercatat sebagai aset Pemkab Jember. Namun, hampir semua areal konsesi pertambangan telah dikelola oleh perusahaan- perusahaan yang telah mengantongi izin dari pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah.

Bambang juga menjanjikan, Pemkab Jember saat ini yakni tengah mencoba untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha tambang maupun pengusaha kecil, seperti perajin batu gamping tradisional atau tumangan.

“Kami berupaya memfasilitasi. Intinya bahan baku gamping dan perusahan-perusahaan lengkap di sini, siap menyuplai batu gamping ke usaha-usaha warga, termasuk ke PTGS (Pengusaha Tumangan Gunung Sadeng) maupun PPMGS (Pengusaha Pertambangan Masyarakat Gunung Sadeng),” sebutnya.

BACA JUGA: Emak-Emak Masak Nasi di Tengah Jalan, Bapak-Bapak Gantian Orasi

“Kalau nanti ada yang kosong, izin IUP ada yang kosong, kami sampaikan bahwa kami siap memberikan lahan kepada warga, dengan catatan sesuai regulasi dan aturan yang ada,” imbuhnya.

Merasa yang datang bukan Bupati Jember sebagaimana yang diharapkan warga, mereka sempat menolak paparan Bambang. Warga ogah dijanjikan kembali. Mereka masih kukuh meminta ketegasan Bupati Jember menerbitkan SK pengelolaan Gunung Sadeng atas nama warga setempat. “Yang ditunggu warga itu hanya menginginkan SK. Hanya itu tuntutan mereka,” ucap Hariyanto, Kades Kasiyan Timur.

Hariyanto mengaku memahami betul apa yang menjadi kehendak warganya yang menginginkan agar mereka memiliki izin sendiri yang dilegalkan dalam bentuk SK Bupati Jember, sebagaimana izin-izin yang kabarnya telah dikantongi perusahaan tambang besar yang beroperasi di Gunung Sadeng. Sehingga mereka sudah tidak mau lagi diiming-imingi atau dijanji-janjikan lagi.

“Hari ini juga harus ada penetapan SK. Kalau tidak ada, tidak ada pilihan lain, walaupun satu bulan memblokade, ini akan terus jalan pak. Mohon doanya semuanya. Semoga kita mendapatkan lahan khusus,” seru Hariyanto, disusul seruan takbir dan salawat warganya. (*)

Reporter: Maulana

Foto      : Maulana

Editor    : Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID- Aksi blokade jalan yang dilakukan warga di Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Jember, terus berlangsung hingga Selasa (17/1) siang. Untuk meredam aksi, utusan Bupati Jember diberangkatkan ke lokasi guna memberi penjelasan ke warga dan meminta massa mengakhiri aksinya.

“Harapan kami, karena ini jalan raya untuk keperluan umum, mari kita pahami bersama,” kata Bambang Saputro, Kepala Disperindag Jember, yang juga anggota Tim pengelola dan Penataan Aset Gunung Sadeng Puger.

BACA JUGA: Warga Blokade Jalan, Tuntut Bupati Jember Terbitkan SK Pengelolaan Gunung

Kepada peserta aksi, utusan Bupati Jember itu menjelaskan, bahwa Bupati Hendy Siswanto tidak bisa datang menemui mereka, karena tengah berada di luar kota. Menurut dia, apa yang menjadi aspirasi warga agar memiliki areal konsesi pertambangan sendiri, sudah sempat dibahas oleh pemkab bersama DPRD.

“Sejak 2013 lalu ada lahan 190 hektare yang tercatat aset Pemkab Jember. Dan sebagian merupakan milik negara. Jadi, pengelolaannya harus mendasarkan pada peraturan yang ada. Baik itu di peraturan daerah, provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Bambang juga mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengakomodasi keinginan warga untuk mendapatkan lahan di Gunung Sadeng, termasuk untuk para pengusaha tumang. “Namun yang perlu diketahui Bapak Ibu, kewenangan izin itu bukan di pemda tapi sudah di pusat. Dan sejak tahun kemarin juga beralih (melibatkan) provinsi,” katanya.

BACA JUGA: Warga Tumangan Minta Bupati Jember Peka terhadap Kesejahteraan Rakyat

Gunung Sadeng di Kecamatan Puger itu, lanjut dia, tercatat sebagai aset Pemkab Jember. Namun, hampir semua areal konsesi pertambangan telah dikelola oleh perusahaan- perusahaan yang telah mengantongi izin dari pusat, tanpa melibatkan pemerintah daerah.

Bambang juga menjanjikan, Pemkab Jember saat ini yakni tengah mencoba untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha tambang maupun pengusaha kecil, seperti perajin batu gamping tradisional atau tumangan.

“Kami berupaya memfasilitasi. Intinya bahan baku gamping dan perusahan-perusahaan lengkap di sini, siap menyuplai batu gamping ke usaha-usaha warga, termasuk ke PTGS (Pengusaha Tumangan Gunung Sadeng) maupun PPMGS (Pengusaha Pertambangan Masyarakat Gunung Sadeng),” sebutnya.

BACA JUGA: Emak-Emak Masak Nasi di Tengah Jalan, Bapak-Bapak Gantian Orasi

“Kalau nanti ada yang kosong, izin IUP ada yang kosong, kami sampaikan bahwa kami siap memberikan lahan kepada warga, dengan catatan sesuai regulasi dan aturan yang ada,” imbuhnya.

Merasa yang datang bukan Bupati Jember sebagaimana yang diharapkan warga, mereka sempat menolak paparan Bambang. Warga ogah dijanjikan kembali. Mereka masih kukuh meminta ketegasan Bupati Jember menerbitkan SK pengelolaan Gunung Sadeng atas nama warga setempat. “Yang ditunggu warga itu hanya menginginkan SK. Hanya itu tuntutan mereka,” ucap Hariyanto, Kades Kasiyan Timur.

Hariyanto mengaku memahami betul apa yang menjadi kehendak warganya yang menginginkan agar mereka memiliki izin sendiri yang dilegalkan dalam bentuk SK Bupati Jember, sebagaimana izin-izin yang kabarnya telah dikantongi perusahaan tambang besar yang beroperasi di Gunung Sadeng. Sehingga mereka sudah tidak mau lagi diiming-imingi atau dijanji-janjikan lagi.

“Hari ini juga harus ada penetapan SK. Kalau tidak ada, tidak ada pilihan lain, walaupun satu bulan memblokade, ini akan terus jalan pak. Mohon doanya semuanya. Semoga kita mendapatkan lahan khusus,” seru Hariyanto, disusul seruan takbir dan salawat warganya. (*)

Reporter: Maulana

Foto      : Maulana

Editor    : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca