alexametrics
25.2 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Kades Narkoba Akan Digantikan Plh

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus narkoba yang menyeret empat oknum kades di Jember bakal memasuki babak baru. Karena keterlibatan mereka dalam penggunaan barang haram tersebut, keempat kades yang dilantik pada 2019 lalu ini terancam lengser lebih dini dari jabatannya sebagai kepala desa. Alias diberhentikan.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut polisi menjerat keempat oknum kades dengan pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun dan/atau minimal 4 tahun.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember Adi Wijaya menjelaskan, kasus yang menyeret empat kades itu bisa mengancam jabatan mereka selaku kades di desa masing-masing. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jabatan mereka digantikan oleh pelaksana harian (Plh). “Kalau memang terbukti yang bersangkutan tersandung masalah narkoba itu, otomatis kami akan ajukan Plh,” jelas Adi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penggantian Plh itu, lanjut Adi, bakal dijalani keempat kades dan diproses secara administratif, sekaligus ditindaklanjuti sebagaimana regulasi aturan yang berlaku. “Sesuai ketentuannya, Plh ini otomatis gantikan oleh sekretaris desa,” tambahnya.

Dirinya juga menambahkan, penunjukkan Plh itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kades selaku pimpinan tertinggi di desa. Selain itu, untuk tetap menjaga segala proses administrasi di desa tetap berjalan.

Lebih jauh, Adi menilai, selama belum ada putusan inkrah, maka Plh kepala desa yang saat ini ada masih dianggap mempunyai kekuatan hukum. Karena itulah, pengisian Plh itu sifatnya hanya sementara. “Yang mengisi sementara konsekuensinya adalah pejabat yang ada di desa, yang dalam hal ini sekretaris desa,” tukasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus narkoba yang menyeret empat oknum kades di Jember bakal memasuki babak baru. Karena keterlibatan mereka dalam penggunaan barang haram tersebut, keempat kades yang dilantik pada 2019 lalu ini terancam lengser lebih dini dari jabatannya sebagai kepala desa. Alias diberhentikan.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut polisi menjerat keempat oknum kades dengan pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun dan/atau minimal 4 tahun.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember Adi Wijaya menjelaskan, kasus yang menyeret empat kades itu bisa mengancam jabatan mereka selaku kades di desa masing-masing. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jabatan mereka digantikan oleh pelaksana harian (Plh). “Kalau memang terbukti yang bersangkutan tersandung masalah narkoba itu, otomatis kami akan ajukan Plh,” jelas Adi.

Penggantian Plh itu, lanjut Adi, bakal dijalani keempat kades dan diproses secara administratif, sekaligus ditindaklanjuti sebagaimana regulasi aturan yang berlaku. “Sesuai ketentuannya, Plh ini otomatis gantikan oleh sekretaris desa,” tambahnya.

Dirinya juga menambahkan, penunjukkan Plh itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kades selaku pimpinan tertinggi di desa. Selain itu, untuk tetap menjaga segala proses administrasi di desa tetap berjalan.

Lebih jauh, Adi menilai, selama belum ada putusan inkrah, maka Plh kepala desa yang saat ini ada masih dianggap mempunyai kekuatan hukum. Karena itulah, pengisian Plh itu sifatnya hanya sementara. “Yang mengisi sementara konsekuensinya adalah pejabat yang ada di desa, yang dalam hal ini sekretaris desa,” tukasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kasus narkoba yang menyeret empat oknum kades di Jember bakal memasuki babak baru. Karena keterlibatan mereka dalam penggunaan barang haram tersebut, keempat kades yang dilantik pada 2019 lalu ini terancam lengser lebih dini dari jabatannya sebagai kepala desa. Alias diberhentikan.

Seperti diketahui, dalam kasus tersebut polisi menjerat keempat oknum kades dengan pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 132 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun dan/atau minimal 4 tahun.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jember Adi Wijaya menjelaskan, kasus yang menyeret empat kades itu bisa mengancam jabatan mereka selaku kades di desa masing-masing. Bahkan, tidak menutup kemungkinan jabatan mereka digantikan oleh pelaksana harian (Plh). “Kalau memang terbukti yang bersangkutan tersandung masalah narkoba itu, otomatis kami akan ajukan Plh,” jelas Adi.

Penggantian Plh itu, lanjut Adi, bakal dijalani keempat kades dan diproses secara administratif, sekaligus ditindaklanjuti sebagaimana regulasi aturan yang berlaku. “Sesuai ketentuannya, Plh ini otomatis gantikan oleh sekretaris desa,” tambahnya.

Dirinya juga menambahkan, penunjukkan Plh itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan kades selaku pimpinan tertinggi di desa. Selain itu, untuk tetap menjaga segala proses administrasi di desa tetap berjalan.

Lebih jauh, Adi menilai, selama belum ada putusan inkrah, maka Plh kepala desa yang saat ini ada masih dianggap mempunyai kekuatan hukum. Karena itulah, pengisian Plh itu sifatnya hanya sementara. “Yang mengisi sementara konsekuensinya adalah pejabat yang ada di desa, yang dalam hal ini sekretaris desa,” tukasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/