alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Kasus Korupsi Pasar Balung, Polisi Rampungkan Tahap Dua

Proyek Dampingan TP4D Mentah

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam berjalannya waktu, pada medio akhir 2020, Polres Jember justru mengendus aroma kongkalikong pada proyek pasar yang digarap PT Anugerah Mitra Kinasih, pimpinan Junaidi selaku direkturnya, yang juga ditetapkan tersangka oleh Polres Jember. Kasus ini terus berlarut hingga pergantian kapolres dan kasat reskrim beberapa kali.

Berdasarkan berkas perkara dari kepolisian, dugaan tindak pidana korupsi keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar. Namun, hal itu sempat dibantah oleh kuasa hukum tersangka Dedy Sucipto, M Husni Thamrin. “Kami sempat menyoal prosedur penetapan tersangka dengan memohon praperadilan, namun ditolak hakim,” katanya, kemarin.

Termasuk soal estimasi kerugian negara, menurutnya, tidaklah demikian. “Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, Red) menyebut kerugian negara itu Rp 1,8 miliar. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menyatakan proyek itu sudah selesai 100 persen, dan BPK hanya merekomendasikan ada kelebihan bayar sekitar Rp 800 juta,” kata advokat berkacamata ini.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kini, dia mesti mendampingi kliennya itu pada proses hukum berikutnya. Tersangka bakal dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. “Kami heran, sejak proyeknya sudah dalam pendampingan TP4D, tapi ternyata kena kasus seperti ini. Tapi kami akan kawal klien kami untuk proses berikutnya,” tukasnya. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Dalam berjalannya waktu, pada medio akhir 2020, Polres Jember justru mengendus aroma kongkalikong pada proyek pasar yang digarap PT Anugerah Mitra Kinasih, pimpinan Junaidi selaku direkturnya, yang juga ditetapkan tersangka oleh Polres Jember. Kasus ini terus berlarut hingga pergantian kapolres dan kasat reskrim beberapa kali.

Berdasarkan berkas perkara dari kepolisian, dugaan tindak pidana korupsi keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar. Namun, hal itu sempat dibantah oleh kuasa hukum tersangka Dedy Sucipto, M Husni Thamrin. “Kami sempat menyoal prosedur penetapan tersangka dengan memohon praperadilan, namun ditolak hakim,” katanya, kemarin.

Termasuk soal estimasi kerugian negara, menurutnya, tidaklah demikian. “Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, Red) menyebut kerugian negara itu Rp 1,8 miliar. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menyatakan proyek itu sudah selesai 100 persen, dan BPK hanya merekomendasikan ada kelebihan bayar sekitar Rp 800 juta,” kata advokat berkacamata ini.

Kini, dia mesti mendampingi kliennya itu pada proses hukum berikutnya. Tersangka bakal dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. “Kami heran, sejak proyeknya sudah dalam pendampingan TP4D, tapi ternyata kena kasus seperti ini. Tapi kami akan kawal klien kami untuk proses berikutnya,” tukasnya. (mau/c2/nur)

Dalam berjalannya waktu, pada medio akhir 2020, Polres Jember justru mengendus aroma kongkalikong pada proyek pasar yang digarap PT Anugerah Mitra Kinasih, pimpinan Junaidi selaku direkturnya, yang juga ditetapkan tersangka oleh Polres Jember. Kasus ini terus berlarut hingga pergantian kapolres dan kasat reskrim beberapa kali.

Berdasarkan berkas perkara dari kepolisian, dugaan tindak pidana korupsi keduanya merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,8 miliar. Namun, hal itu sempat dibantah oleh kuasa hukum tersangka Dedy Sucipto, M Husni Thamrin. “Kami sempat menyoal prosedur penetapan tersangka dengan memohon praperadilan, namun ditolak hakim,” katanya, kemarin.

Termasuk soal estimasi kerugian negara, menurutnya, tidaklah demikian. “Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, Red) menyebut kerugian negara itu Rp 1,8 miliar. Namun, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menyatakan proyek itu sudah selesai 100 persen, dan BPK hanya merekomendasikan ada kelebihan bayar sekitar Rp 800 juta,” kata advokat berkacamata ini.

Kini, dia mesti mendampingi kliennya itu pada proses hukum berikutnya. Tersangka bakal dijerat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. “Kami heran, sejak proyeknya sudah dalam pendampingan TP4D, tapi ternyata kena kasus seperti ini. Tapi kami akan kawal klien kami untuk proses berikutnya,” tukasnya. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/