TERUS BERBENAH: Kawasan padat penduduk di pinggir sungai di Kota Bengawan ini menjadi sasaran ditata agar lebih baik ke depan. (DAMIANUS BRAM/RADAR SOLO)

SOLO – Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo merasa geram atas penempatan Kota Solo sebagai kota terkumuh kedua di Jawa Tengah. Orang nomor satu di Kota Bengawan ini mempertanyakan dasar penilaian tersebut.

IKLAN

Sebelumnya, Elsanta Soetarjono selaku team leader program Oversight Services Provider (OSP) Provinsi Jawa Tengah sekaligus konsultan pendamping program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merilis data. Dari luas Kota Bengawan sekitar 44 ribu hektare, sekitar 380 hektare merupakan kawasan kumuh. Kondisi ini menempatkan Solo berada di nomor dua di bawah Kabupaten Pekalongan dengan 600 hektare kawasan kumuh.

“Datanya keliru itu pasti. Data tahun kapan itu tidak jelas. Saat hari habitat sudah saya presentasikan. Lingkungan kumuh Solo di bawah 100 hektare. Kami dapat juara satu dengan nilai 92. Lha ini disebut 380 hektare itu kapan? Data dari mana?. Jadi istilahnya nandur pari tukul e suket teki ya koyo ngene,” ujar pria yang biasa disapa Rudy ini.

Meski Begitu, Rudy enggan meributkan masalah ini. Dia menekankan kepada para organisasi perangkat daerah (OPD) agar informasi ini menjadi motivasi untuk semakin membenahi Kota Solo. “Banyak teman-teman fraksi menghubungi saya, terkait hal ini. Saya imbau, tidak usah komentar, ayo kita berbenah. Namun yang jelas yang kita lakukan sudah terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Tapi kalau hal itu diperdebatkan, kata Rudy, indikatornya seperti apa dulu. “Yang tahu wilayah itu dari Jawa Tengah atau dari Solo,” tambah Rudy.

Dia juga terus mengimbau kepada masyarakat agar tidak terpancang atas penilaian tersebut. Dia mengatakan akan terus menjalankan program Wasis, Waras, Wareg, Mapan dan Papan (3WMP) di penghujung masa jabatannya. “Sudah kami jalankan biarpun belum sempurna sesuai dengan harapan dari masyarakat,” tuturnya.

Namun paling tidak semua sudah tersentuh. Kesehatan, pendidikan, ekonomi semua sudah tersentuh, dan untuk daya saing juga sudah ditingkatkan. Kemudian perbaikan rumah tidak layak huni terus dilakukan. “Kami serahkan kepada CSR (corporate social responsibility) . Kenapa? supaya pengusaha mau terlibat menangani lingkungan kumuh,” ujarnya. (atn/bun)

(rs/atn/per/JPR)