Mobile_AP_Rectangle 1
JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kondisi masyarakat pesisir Paseban makin parah. Tindakan eksploitasi pesisir secara terselubung makin tampak. Terbaru, adanya praktik pengangkutan pasir besi dengan dalil untuk penelitian. Kegiatan ini mulai masif terjadi pada 20 September bulan lalu. Selain itu juga masifnya aktivitas pertambakan dan tambang baru-baru ini.
Rabu (29/9) masyarakat setempat bersama kelompok mahasiswa melakukan demo dan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Beberapa tuntutan mahasiswa dan masyarakat di jawab melalui penandatangan komitmen DPRD melakukan koordinasi dengan DPRD pusat. Kini masyarakat menuntut adanya tanggung jawab pemerintah daerah melalui aksi jilid 2 tolak tambang di kantor pemerintah daerah.
Salah satu massa aksi Muhammad Ridlo mengungkapkan bahwa aktivitas tambak yang limbahnya mencemari lingkungan telah berlangsung delapan bulan terakhir. “Kurang lebih sudah delapan bulan terakhir ini,” kata Muhammad Ridlo.
Mobile_AP_Rectangle 2
Setidaknya terdapat sekitar 50 mahasiswa dan 20 masyarakat sipil Paseban melakukan aksi tolak tambang di depan pemerintah kabupaten. Mereka mendesak untuk melakukan rapat dengar pendapat atau audiensi dengan pemerintah daerah. Aksi ini berjalan cukup lama hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 mereka ditemui Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Pihaknya mengungkapkan bahwa selama ini telah melakukan upaya penertiban. Ia mencontohkan upaya penertiban tambak di Kepanjen. Upaya-upaya ini tidak bisa berlangsung cepat layaknya membalikan telapak tangan.
Prioritasnya, semua kawasan pesisir akan dialihkan untuk pariwisata. Dengan menertibkan tambak-tambak cacat izin. “Yang ada saja kita tertibkan. Apalagi kok bikin yang baru,” tegasnya.
Reporter: Dian Cahyani
Fotografer: Dian Cahyani
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
- Advertisement -
JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kondisi masyarakat pesisir Paseban makin parah. Tindakan eksploitasi pesisir secara terselubung makin tampak. Terbaru, adanya praktik pengangkutan pasir besi dengan dalil untuk penelitian. Kegiatan ini mulai masif terjadi pada 20 September bulan lalu. Selain itu juga masifnya aktivitas pertambakan dan tambang baru-baru ini.
Rabu (29/9) masyarakat setempat bersama kelompok mahasiswa melakukan demo dan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Beberapa tuntutan mahasiswa dan masyarakat di jawab melalui penandatangan komitmen DPRD melakukan koordinasi dengan DPRD pusat. Kini masyarakat menuntut adanya tanggung jawab pemerintah daerah melalui aksi jilid 2 tolak tambang di kantor pemerintah daerah.
Salah satu massa aksi Muhammad Ridlo mengungkapkan bahwa aktivitas tambak yang limbahnya mencemari lingkungan telah berlangsung delapan bulan terakhir. “Kurang lebih sudah delapan bulan terakhir ini,” kata Muhammad Ridlo.
Setidaknya terdapat sekitar 50 mahasiswa dan 20 masyarakat sipil Paseban melakukan aksi tolak tambang di depan pemerintah kabupaten. Mereka mendesak untuk melakukan rapat dengar pendapat atau audiensi dengan pemerintah daerah. Aksi ini berjalan cukup lama hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 mereka ditemui Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Pihaknya mengungkapkan bahwa selama ini telah melakukan upaya penertiban. Ia mencontohkan upaya penertiban tambak di Kepanjen. Upaya-upaya ini tidak bisa berlangsung cepat layaknya membalikan telapak tangan.
Prioritasnya, semua kawasan pesisir akan dialihkan untuk pariwisata. Dengan menertibkan tambak-tambak cacat izin. “Yang ada saja kita tertibkan. Apalagi kok bikin yang baru,” tegasnya.
Reporter: Dian Cahyani
Fotografer: Dian Cahyani
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
JEMBER LOR, RADARJEMBER.ID – Kondisi masyarakat pesisir Paseban makin parah. Tindakan eksploitasi pesisir secara terselubung makin tampak. Terbaru, adanya praktik pengangkutan pasir besi dengan dalil untuk penelitian. Kegiatan ini mulai masif terjadi pada 20 September bulan lalu. Selain itu juga masifnya aktivitas pertambakan dan tambang baru-baru ini.
Rabu (29/9) masyarakat setempat bersama kelompok mahasiswa melakukan demo dan rapat dengar pendapat bersama DPRD. Beberapa tuntutan mahasiswa dan masyarakat di jawab melalui penandatangan komitmen DPRD melakukan koordinasi dengan DPRD pusat. Kini masyarakat menuntut adanya tanggung jawab pemerintah daerah melalui aksi jilid 2 tolak tambang di kantor pemerintah daerah.
Salah satu massa aksi Muhammad Ridlo mengungkapkan bahwa aktivitas tambak yang limbahnya mencemari lingkungan telah berlangsung delapan bulan terakhir. “Kurang lebih sudah delapan bulan terakhir ini,” kata Muhammad Ridlo.
Setidaknya terdapat sekitar 50 mahasiswa dan 20 masyarakat sipil Paseban melakukan aksi tolak tambang di depan pemerintah kabupaten. Mereka mendesak untuk melakukan rapat dengar pendapat atau audiensi dengan pemerintah daerah. Aksi ini berjalan cukup lama hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 mereka ditemui Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Pihaknya mengungkapkan bahwa selama ini telah melakukan upaya penertiban. Ia mencontohkan upaya penertiban tambak di Kepanjen. Upaya-upaya ini tidak bisa berlangsung cepat layaknya membalikan telapak tangan.
Prioritasnya, semua kawasan pesisir akan dialihkan untuk pariwisata. Dengan menertibkan tambak-tambak cacat izin. “Yang ada saja kita tertibkan. Apalagi kok bikin yang baru,” tegasnya.
Reporter: Dian Cahyani
Fotografer: Dian Cahyani
Editor: Lintang Anis Bena Kinanti
