alexametrics
28.4 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Belum Semua Masuk Kriteria

Pemerintah Perlu Siapkan Kebijakan Khusus

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di Jember sendiri, keberadaan pengemis cukup mudah ditemui. Di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga persimpangan jalan atau lampu merah. Tak heran, pemandangan seperti itu juga kerap menuai pertanyaan publik, dari mana sebenarnya mereka berasal, dan apa kiranya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi keberadaan pengemis itu?

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jember Misbahus Salam menjelaskan, keberadaan lembaga amil zakat selama ini dinilainya sejalan dengan spirit pemberdayaan. Jadi, tidak murni semata-mata memberikan bantuan.

Menurutnya, jika hanya sebatas memberikan bantuan, seperti pengemis yang ada di jalan-jalan itu, hal itu justru akan mengundang kedatangan pengemis lainnya. “Kami memberikan bantuan itu kewajiban administrasi, namun tetap selektif. Jika lembaga zakat membantu yang ada di jalan-jalan itu, maka akan semakin banyak pengemis lainnya,” jelas Misbah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mengenai kewajiban administrasi itu, lanjut dia, adalah ketentuan penerima bantuan dari lembaga zakat. Misalnya, status atau kondisi ekonomi, dan domisili yang bersangkutan. Ia juga mengakui, keberadaan pengemis hari ini tidak menutup kemungkinan karena memang sudah menjadi bagian dari mereka mencari pekerjaan, karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya. “Karena itu, perlu ada riset khusus terkait pengemis ini,” imbuhnya.

Riset yang dimaksudkan itu untuk mengurai kondisi sebenarnya keberadaan pengemis, sekaligus dicarikan jalan keluarnya. Namun, kata Misbah, tugas seperti itu perlu melibatkan pemerintah daerah. “Tugas utama pemerintah untuk menertibkan. Banyak temuan, sepertinya itu-itu saja orangnya. Seperti pengemis di perempatan Mangli yang bawa anaknya. Ketika ditertibkan, mereka tidak mau,” tambahnya.

Keterlibatan pemerintah itu sendiri diakui penting. Sebab, fenomena pengemis itu dinilai masalah klasik. Sekaligus menggambarkan ketimpangan potret kondisi daerah perkotaan antara masyarakat yang maju dan terbelakang.

Tak jauh berbeda, lembaga zakat yang lain juga menilai serupa. Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al Baitul Amien Jember Zainal Anshori menjelaskan, memberikan bantuan kepada pengemis yang mangkal di jalan-jalan itu dianggap kurang pas. Sementara di luar, ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya lebih layak mendapatkan bantuan kemanusiaan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di Jember sendiri, keberadaan pengemis cukup mudah ditemui. Di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga persimpangan jalan atau lampu merah. Tak heran, pemandangan seperti itu juga kerap menuai pertanyaan publik, dari mana sebenarnya mereka berasal, dan apa kiranya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi keberadaan pengemis itu?

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jember Misbahus Salam menjelaskan, keberadaan lembaga amil zakat selama ini dinilainya sejalan dengan spirit pemberdayaan. Jadi, tidak murni semata-mata memberikan bantuan.

Menurutnya, jika hanya sebatas memberikan bantuan, seperti pengemis yang ada di jalan-jalan itu, hal itu justru akan mengundang kedatangan pengemis lainnya. “Kami memberikan bantuan itu kewajiban administrasi, namun tetap selektif. Jika lembaga zakat membantu yang ada di jalan-jalan itu, maka akan semakin banyak pengemis lainnya,” jelas Misbah.

Mengenai kewajiban administrasi itu, lanjut dia, adalah ketentuan penerima bantuan dari lembaga zakat. Misalnya, status atau kondisi ekonomi, dan domisili yang bersangkutan. Ia juga mengakui, keberadaan pengemis hari ini tidak menutup kemungkinan karena memang sudah menjadi bagian dari mereka mencari pekerjaan, karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya. “Karena itu, perlu ada riset khusus terkait pengemis ini,” imbuhnya.

Riset yang dimaksudkan itu untuk mengurai kondisi sebenarnya keberadaan pengemis, sekaligus dicarikan jalan keluarnya. Namun, kata Misbah, tugas seperti itu perlu melibatkan pemerintah daerah. “Tugas utama pemerintah untuk menertibkan. Banyak temuan, sepertinya itu-itu saja orangnya. Seperti pengemis di perempatan Mangli yang bawa anaknya. Ketika ditertibkan, mereka tidak mau,” tambahnya.

Keterlibatan pemerintah itu sendiri diakui penting. Sebab, fenomena pengemis itu dinilai masalah klasik. Sekaligus menggambarkan ketimpangan potret kondisi daerah perkotaan antara masyarakat yang maju dan terbelakang.

Tak jauh berbeda, lembaga zakat yang lain juga menilai serupa. Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al Baitul Amien Jember Zainal Anshori menjelaskan, memberikan bantuan kepada pengemis yang mangkal di jalan-jalan itu dianggap kurang pas. Sementara di luar, ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya lebih layak mendapatkan bantuan kemanusiaan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di Jember sendiri, keberadaan pengemis cukup mudah ditemui. Di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga persimpangan jalan atau lampu merah. Tak heran, pemandangan seperti itu juga kerap menuai pertanyaan publik, dari mana sebenarnya mereka berasal, dan apa kiranya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi keberadaan pengemis itu?

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jember Misbahus Salam menjelaskan, keberadaan lembaga amil zakat selama ini dinilainya sejalan dengan spirit pemberdayaan. Jadi, tidak murni semata-mata memberikan bantuan.

Menurutnya, jika hanya sebatas memberikan bantuan, seperti pengemis yang ada di jalan-jalan itu, hal itu justru akan mengundang kedatangan pengemis lainnya. “Kami memberikan bantuan itu kewajiban administrasi, namun tetap selektif. Jika lembaga zakat membantu yang ada di jalan-jalan itu, maka akan semakin banyak pengemis lainnya,” jelas Misbah.

Mengenai kewajiban administrasi itu, lanjut dia, adalah ketentuan penerima bantuan dari lembaga zakat. Misalnya, status atau kondisi ekonomi, dan domisili yang bersangkutan. Ia juga mengakui, keberadaan pengemis hari ini tidak menutup kemungkinan karena memang sudah menjadi bagian dari mereka mencari pekerjaan, karena tidak ada pilihan pekerjaan lainnya. “Karena itu, perlu ada riset khusus terkait pengemis ini,” imbuhnya.

Riset yang dimaksudkan itu untuk mengurai kondisi sebenarnya keberadaan pengemis, sekaligus dicarikan jalan keluarnya. Namun, kata Misbah, tugas seperti itu perlu melibatkan pemerintah daerah. “Tugas utama pemerintah untuk menertibkan. Banyak temuan, sepertinya itu-itu saja orangnya. Seperti pengemis di perempatan Mangli yang bawa anaknya. Ketika ditertibkan, mereka tidak mau,” tambahnya.

Keterlibatan pemerintah itu sendiri diakui penting. Sebab, fenomena pengemis itu dinilai masalah klasik. Sekaligus menggambarkan ketimpangan potret kondisi daerah perkotaan antara masyarakat yang maju dan terbelakang.

Tak jauh berbeda, lembaga zakat yang lain juga menilai serupa. Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka Al Baitul Amien Jember Zainal Anshori menjelaskan, memberikan bantuan kepada pengemis yang mangkal di jalan-jalan itu dianggap kurang pas. Sementara di luar, ada begitu banyak masyarakat yang sebenarnya lebih layak mendapatkan bantuan kemanusiaan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/