22.4 C
Jember
Wednesday, 31 May 2023

Jember Butuh Kebijakan Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

Pada forum yang sama, sebelumnya telah dijelaskan oleh salah seorang relawan, Sutipah, selain tidak adanya kebijakan khusus terhadap perubahan iklim dan gender, relawan perempuan yang peduli terhadap dampak perubahan iklim juga sangat minim. Contohnya saat adanya bencana banjir, seperti yang terjadi awal 2021 di Jember.

Kemudian di tempat lain, yakni ketika terjadi bencana di Lombok. Kata dia, tak banyak pemerintah dan masyarakat yang memberi bantuan, hanya memperhatikan kebutuhan korban banjir perempuan, hanya korban secara umum saja. Padahal, kebutuhan perempuan dan kaum rentan, itu memerlukan bantuan khusus. Seperti pakaian dalam, atau pembalut.

“Banyak kaum perempuan yang terdampak banjir, namun mereka hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau masyarakat berupa kebutuhan secara umum. Seperti beras, makanan, pakaian baju dan celana. Sedangkan seperti pakaian dalam, pembalut atau lainnya itu tidak ada yang berpikir sampai ke sana,” tutur Sutipah.

Sementara itu, Risma Umar sebagai moderator diskusi, mengatakan, Jember sedang menghadapi bencana iklim yang luar biasa. Jika tidak segera ditangani dengan serius, hal ini akan berujung pada krisis iklim yang terus berlangsung ke depan.

“Tidak ada pilihan lain, memang butuh perlindungan dan kebijakan. Sehingga perubahan iklim bisa teratasi dengan baik, lebih responsif gender dan juga dapat mendorong ketahanan kota dan komoditas di kota,” ujarnya.

 

Reporter: mg1
Fotografer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

Pada forum yang sama, sebelumnya telah dijelaskan oleh salah seorang relawan, Sutipah, selain tidak adanya kebijakan khusus terhadap perubahan iklim dan gender, relawan perempuan yang peduli terhadap dampak perubahan iklim juga sangat minim. Contohnya saat adanya bencana banjir, seperti yang terjadi awal 2021 di Jember.

Kemudian di tempat lain, yakni ketika terjadi bencana di Lombok. Kata dia, tak banyak pemerintah dan masyarakat yang memberi bantuan, hanya memperhatikan kebutuhan korban banjir perempuan, hanya korban secara umum saja. Padahal, kebutuhan perempuan dan kaum rentan, itu memerlukan bantuan khusus. Seperti pakaian dalam, atau pembalut.

“Banyak kaum perempuan yang terdampak banjir, namun mereka hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau masyarakat berupa kebutuhan secara umum. Seperti beras, makanan, pakaian baju dan celana. Sedangkan seperti pakaian dalam, pembalut atau lainnya itu tidak ada yang berpikir sampai ke sana,” tutur Sutipah.

Sementara itu, Risma Umar sebagai moderator diskusi, mengatakan, Jember sedang menghadapi bencana iklim yang luar biasa. Jika tidak segera ditangani dengan serius, hal ini akan berujung pada krisis iklim yang terus berlangsung ke depan.

“Tidak ada pilihan lain, memang butuh perlindungan dan kebijakan. Sehingga perubahan iklim bisa teratasi dengan baik, lebih responsif gender dan juga dapat mendorong ketahanan kota dan komoditas di kota,” ujarnya.

 

Reporter: mg1
Fotografer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

Pada forum yang sama, sebelumnya telah dijelaskan oleh salah seorang relawan, Sutipah, selain tidak adanya kebijakan khusus terhadap perubahan iklim dan gender, relawan perempuan yang peduli terhadap dampak perubahan iklim juga sangat minim. Contohnya saat adanya bencana banjir, seperti yang terjadi awal 2021 di Jember.

Kemudian di tempat lain, yakni ketika terjadi bencana di Lombok. Kata dia, tak banyak pemerintah dan masyarakat yang memberi bantuan, hanya memperhatikan kebutuhan korban banjir perempuan, hanya korban secara umum saja. Padahal, kebutuhan perempuan dan kaum rentan, itu memerlukan bantuan khusus. Seperti pakaian dalam, atau pembalut.

“Banyak kaum perempuan yang terdampak banjir, namun mereka hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau masyarakat berupa kebutuhan secara umum. Seperti beras, makanan, pakaian baju dan celana. Sedangkan seperti pakaian dalam, pembalut atau lainnya itu tidak ada yang berpikir sampai ke sana,” tutur Sutipah.

Sementara itu, Risma Umar sebagai moderator diskusi, mengatakan, Jember sedang menghadapi bencana iklim yang luar biasa. Jika tidak segera ditangani dengan serius, hal ini akan berujung pada krisis iklim yang terus berlangsung ke depan.

“Tidak ada pilihan lain, memang butuh perlindungan dan kebijakan. Sehingga perubahan iklim bisa teratasi dengan baik, lebih responsif gender dan juga dapat mendorong ketahanan kota dan komoditas di kota,” ujarnya.

 

Reporter: mg1
Fotografer: mg1
Editor: Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca