alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Jember Butuh Kebijakan Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Isu perubahan iklim di Kabupaten Jember masih menjadi persoalan yang jarang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Seperti karena tidak adanya kebijakan perubahan iklim dari pemerintah daerah, minimnya perhatian media terhadap perubahan iklim, hingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat.

Argumen tersebut disampaikan oleh Marhaini Nasution, Tim Peneliti Gender Into Urban Climate Change Initiative (Gucci) dari Aksi for Gender Social and Ecological Justice. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi publik terkait perubahan iklim di Kantor Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Sumbersari, awal pekan ini (10/5).

Dalam penelitian yang dilakukan, Gucci menggandeng empat dinas terkait yang juga menjadi sumber informasi dalam penelitian tersebut. Antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember.

“Keempat dinas di kabupaten Jember ini memberi informasi bagaimana perubahan iklim yang terjadi di Jember, serta aksi apa saja yang telah dilakukan dan yang relevan dengan gender,” ungkapnya.

Penelitian yang melalui empat tahap tersebut meliputi proses satatus quo menyatakan bahwa, di Kabupaten Jember tidak ada kebijakan khusus terkait perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dikampanyekan di ranah nasional. Hal ini juga dibahas dalam diskusi sebelumnya, tentang kebijakan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang perubahan iklim dan gender.

Kemudian pada tahap Gamma 1, masih ditemukan hal yang sama. Namun, pada tahap ini diikuti oleh wawancara dengan DP3AKB terkait bagaimana Kabupaten Jember dalam melakukan aksi sebagai upaya kebijakan perubahan iklim.

“Temuan kami, ternyata sudah mengintegrasikan gender dalam berbagai kebijakan umum. Terkait isu lingkungan dan gender, kami temukan sebanyak 83 kebijakan, itu ketika tahun 2019,” paparnya.

Dilanjutkan dengan Gamma 2 yang merupakan tahap skrining kegiatan yang relevan terhadap iklim dan gender. Di sini, terdapat beberapa aksi yang nampaknya mengacu pada kebijakan provinsi, yakni Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Jatim. Lalu pada tahap selanjutnya, Gamma 3 yang mengkaji aspek-aspek ada atau tidak adanya kebijakan, secara mendalam. Pada tahap ini dilanjutkan dengan advokasi yang dilakukan pada tahun 2021.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/